Rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump membentuk pasukan internasional untuk menjaga stabilitas di Gaza masih menuai pertanyaan dari banyak pihak. Ketidakjelasan mandat, batas kewenangan, serta tujuan akhir misi disebut menjadi alasan utama sejumlah negara memilih tidak terlibat.

Pakar urusan Israel, Nihad Abu Ghosh, menilai gelombang penolakan itu berkaitan dengan belum jelasnya ruang gerak pasukan yang diwacanakan. Ia menyebut beberapa negara, termasuk Indonesia dan Pakistan, menunjukkan keberatan karena khawatir terseret dalam misi yang dinilai tidak transparan dari sisi arah politik maupun militernya.

Di sisi lain, media Israel melaporkan empat negara—Kosovo, Albania, Yunani, dan Maroko—menyatakan kesiapan bergabung. Namun Abu Ghosh mengingatkan bahwa negara-negara tersebut memiliki relasi kepentingan dengan Israel, sehingga komposisi awal pasukan berpotensi dipandang tidak netral.

Menurut Abu Ghosh, persoalan mendasar lain muncul dari desakan Israel dan Amerika Serikat agar pasukan stabilisasi turut menjalankan agenda pelucutan senjata kelompok perlawanan di Gaza. Kelompok tersebut telah menyatakan menolak skenario itu dan akan menganggap kehadiran asing dengan mandat semacam itu sebagai bentuk pendudukan baru.

Trump sebelumnya juga menyatakan bahwa negara-negara peserta kesepakatan gencatan senjata akan “bekerja untuk melucuti Hamas” jika hal itu tidak dilakukan secara sukarela. Pernyataan ini memperkuat kekhawatiran bahwa pasukan internasional akan menjalankan fungsi keamanan yang dinilai lebih menguntungkan Israel.

Di tengah polemik tersebut, The Guardian melaporkan adanya dokumen yang menunjukkan pemerintahan Trump merencanakan pembangunan pangkalan militer di Gaza untuk sekitar 5.000 tentara multinasional. Jika laporan itu akurat, narasi “stabilisasi” dinilai tidak lagi sebatas pengamanan sementara, melainkan membuka kemungkinan kehadiran militer jangka panjang.

Trump membentuk “Dewan Perdamaian” pada 16 Januari untuk mengawal rencana penghentian perang. Skema itu kemudian diadopsi Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 2803 pada 17 November 2025 yang mengatur fase pascaperang Gaza.

Gedung Putih menyebut 20 negara akan menghadiri pertemuan perdana dewan tersebut di Washington. Kantor berita Associated Press, mengutip pejabat tinggi AS, menyatakan lebih dari 40 negara akan mengirim delegasi. Namun Abu Ghosh menilai forum itu lebih menyerupai panggung politik ketimbang mekanisme yang menawarkan solusi konkret bagi warga Gaza.

Ia juga menyoroti janji-janji Trump sebelumnya yang tidak terealisasi, serta keraguan negara-negara donor untuk mengucurkan dana selama Israel masih berada di wilayah tersebut. Menurutnya, upaya penggalangan miliaran dolar untuk rekonstruksi berpotensi memperkuat proyek di wilayah yang masih berada di bawah kendali militer Israel, yang disebutnya tetap melakukan penghancuran bahkan setelah gencatan senjata berlaku.

Dari 18 negara Amerika Latin yang dikenal mendukung Palestina, hanya Argentina dan Paraguay yang disebut akan hadir. Di Eropa Barat, partisipasi disebut terbatas pada Hungaria dan Yunani. Sejumlah negara Eropa Tengah dikabarkan khawatir terhadap potensi marginalisasi peran PBB dalam skema baru ini.

Sementara itu, Abu Ghosh memperkirakan negara-negara Arab dan Islam kemungkinan hadir dengan posisi sebagai mediator dan pelindung kepentingan rakyat Palestina. Secara konsep, Dewan Perdamaian disebut akan mengelola masa transisi, mengoordinasikan rekonstruksi, serta mengatur keamanan sementara melalui pasukan internasional. Namun pertanyaan besar masih menggantung: apakah pasukan tersebut benar-benar ditujukan untuk stabilitas, atau justru menjadi instrumen baru dalam peta kekuasaan pascaperang di Gaza.