Pekanbaru—Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) Provinsi Riau menyatakan tetap mengikuti arahan dan instruksi organisasi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) FSPMI di Jakarta. Pernyataan ini disampaikan merespons rencana sekelompok pihak yang mengatasnamakan organisasi untuk menggelar Kongres dan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) tandingan di Bekasi pada 6 Maret 2026.
Ketua DPW FSPMI Riau menegaskan, struktur organisasi FSPMI di wilayah Riau hanya mengakui hasil Kongres VII FSPMI dan Munas SPA FSPMI yang disebut telah diselenggarakan secara sah dan konstitusional pada 8–10 Februari 2026 di Hotel Mercure Convention Center Ancol, Jakarta. Ia menyatakan forum tersebut telah menetapkan keputusan strategis dan kepengurusan yang memiliki legitimasi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) federasi.
DPW FSPMI Riau juga menanggapi pergerakan yang disebut dipelopori oknum di internal Serikat Pekerja Elektronik dan Elektrik (SPEE) FSPMI yang menyatakan tidak setuju dengan hasil kongres resmi. Ketua DPW FSPMI Riau menyayangkan langkah tersebut dan menilai perbedaan sikap seharusnya diselesaikan melalui mekanisme internal organisasi, bukan dengan membuat agenda tandingan yang dinilai berpotensi memecah soliditas buruh.
Menurut Ketua DPW FSPMI Riau, agenda di Bekasi yang telah dilabeli “ilegal” oleh DPP merupakan tindakan yang tidak sejalan dengan garis komando organisasi. Ia menyampaikan instruksi kepada seluruh anggota FSPMI di Riau agar tidak terlibat atau terpengaruh ajakan untuk mengikuti kegiatan tersebut.
Lebih lanjut, DPW FSPMI Riau menduga terdapat kepentingan tertentu di balik pelaksanaan acara di Bekasi yang dinilai mencoba mendelegitimasi hasil Kongres Ancol. Ia menekankan prinsip kolektif kolegial dan kepatuhan pada aturan organisasi, serta menyebut forum yang berjalan di luar prosedur resmi sebagai gerakan yang dapat merusak citra federasi di mata publik maupun mitra kerja.
Ketua DPW FSPMI Riau juga mengimbau jajaran Pimpinan Unit Kerja (PUK) di wilayahnya untuk tetap fokus pada agenda perjuangan kesejahteraan buruh di daerah, alih-alih terjebak dalam konflik internal. Ia menegaskan, kekuatan organisasi terletak pada persatuan dan disiplin, dan mandat kepemimpinan yang sah saat ini merujuk pada hasil kongres Februari 2026.
DPW FSPMI Riau menyatakan akan terus berkoordinasi dengan DPP FSPMI di Jakarta untuk mengambil langkah organisasi yang diperlukan apabila ditemukan pelanggaran disiplin oleh anggota di wilayahnya. Pernyataan sikap ini disampaikan untuk menjaga marwah FSPMI sebagai serikat pekerja dan mencegah upaya disintegrasi yang disebut muncul dari pihak-pihak yang tidak puas terhadap hasil organisasi.
