Dua tokoh perempuan dengan pergulatan yang berbeda hadir lewat aktris Claresta Taufan dalam dua film yang sama-sama tayang perdana pada 2025. Dalam The Period of Her, ia memerankan Wati yang meringis kesakitan ketika perutnya dipijat berulang kali demi memperoleh keturunan, sementara suaminya selalu marah saat diminta memeriksakan kesuburan ke dokter. Di semesta lain, Claresta menjadi Sartika dalam Pangku, seorang ibu tunggal yang terpaksa bekerja di “kopi pangku” untuk menghidupi anaknya.

Kedua film itu diputar di Jogja-Netpac Asian Film Festival (JAFF) yang berlangsung pada 29 November hingga 6 Desember 2025. Memasuki usia dua dekade, festival ini kembali menampilkan film-film yang mengangkat isu perempuan—tema yang kerap muncul dari tahun ke tahun dan memunculkan pertanyaan: mengapa persoalan yang dihadapi perempuan terasa terus berputar pada hal yang sama?

Direktur JAFF, Ifa Isfansyah, mengatakan festival film berfungsi menghadirkan beragam perspektif sekaligus menjadi ruang refleksi atas peristiwa yang memantik kemanusiaan maupun krisis. Menurutnya, isu perempuan selalu mendapat tempat di JAFF, seiring bertumbuhnya sutradara perempuan.

Salah satu sutradara yang terlibat dalam The Period of Her, Praditha Blifa, menilai film merupakan medium efektif untuk menyuarakan isu inklusif tentang kelompok marginal, termasuk perempuan. Ia menyebut film dapat menyentuh empati, sehingga cerita bisa menjangkau penonton lebih luas, tidak hanya di kota tetapi juga daerah.

Sutradara Pangku Reza Rahadian menyatakan isu perempuan perlu terus disuarakan. Ia menyoroti ironi bahwa kemajuan teknologi dan bidang lain tidak otomatis membuat persoalan mendasar terkait perempuan ikut berubah, karena isu-isu itu masih terjadi hingga hari ini.

Sementara itu, sutradara Loeloe Hendra Komara—yang filmnya Tale of the Land (2024) pernah diputar di JAFF—menilai persoalan perempuan kini kian terbuka dan tidak lagi dibatasi dalam penyampaiannya. Loeloe sedang menggagas film A Life Full of Holes tentang buruh migran perempuan, yang memperoleh tiga penghargaan pada JAFF Future Project tahun ini.

JAFF 2025 juga memutar versi restorasi film Asrama Dara (1958) karya Usmar Ismail, yang mengangkat stigma terhadap perempuan yang keluar malam, cara berpakaian, persoalan jodoh, diskriminasi, hingga relasi asmara. Jika dicermati, sejumlah tema dalam film lama maupun baru terdengar serupa. Di titik inilah pertanyaan tentang perubahan situasi perempuan di Indonesia kembali mengemuka.

Keterlibatan sutradara perempuan di JAFF 2025

Ifa menyebut program festival disusun melalui kurasi ketat. Dari hampir 900 film yang masuk, panel memilih 227 film dari 43 negara. Dari jumlah film terpilih itu, terdapat 60 sutradara perempuan lintas Asia yang terlibat. Untuk Indonesia, tercatat 18 sutradara perempuan dengan film yang diputar di JAFF 2025.

Di antaranya adalah The Period of Her, sebuah omnibus empat film pendek dari empat sutradara perempuan: Praditha Blifa, Erlina Rakhmawati, Sarah Adillah, dan Linda Ariani. Ada pula Judheg karya Misya Latief, serta sejumlah film pendek dari sutradara yang disebut “siap bersinar”, seperti Laut Memendam Luka (Mariam Gesti Pratiwi), So I Pray (Amy Rahmaditha), Gokill (Amanda Iswan), Potret (Galih Ola), dan Pulasara (Lailatul Mukjizah).

Ifa menegaskan faktor utama kelolosan film adalah kualitas dan hasil kurasi. Namun setelah itu, pihak festival juga memetakan asal dan komposisi gender pembuat film. Ia mengakui tidak selalu bisa menjaga keseimbangan, tetapi hal tersebut masuk dalam radar JAFF karena festival mendukung inklusivitas.

Praditha menilai festival film, di dalam maupun luar negeri, membuka peluang agar suara perempuan didengar. Namun ia menekankan, mengangkat isu perempuan membutuhkan kolaborasi kuat, termasuk dukungan masyarakat. Tanpa dukungan itu, menurutnya, upaya menghadirkan cerita perempuan akan jauh lebih sulit.

Ia juga mengakui ada beban tersendiri bagi sutradara perempuan ketika membawa isu perempuan ke layar. Praditha menyebut muncul rasa takut: apakah karya akan diterima, berpotensi dicekal, atau pembuat film dianggap berbeda karena membawa suara yang dinilai tidak sejalan dengan budaya patriarki yang mengakar. Namun pengalaman membuat film terbarunya, Romansa Keparat—bagian dari omnibus The Period of Her—membuatnya merasa lebih kuat karena dikerjakan bersama.

Patriarki, ibuisme, dan cara bercerita

Dalam diskusi panel di JAFF 2025, sineas Dag Yngvesson menyebut ideologi ibuisme yang dipropagandakan Orde Baru telah terserap ke berbagai tingkat masyarakat. Dampaknya, ketika perempuan ingin menyuarakan pengalaman menghadapi ketidakadilan, mereka kerap berhadapan dengan ketakutan dan kekhawatiran, yang berpotensi menghambat kontribusi perempuan di berbagai bidang, termasuk film.

Yngvesson juga menulis dalam bukunya Archipelagic Cinema: Screening Southeast Asian Modernity bahwa pada masa lalu, sejumlah sutradara perempuan seperti Ratna Asmara, Sofia W.D, dan Roostijati menapaki jalur dari aktris hingga menjadi sutradara.

Pengamat film Fala Pratika menilai budaya patriarki berpengaruh pada sudut pandang ketika film bercerita tentang perempuan. Ia menyebut pada dekade-dekade sebelumnya, peran perempuan sering dilekatkan pada posisi sebagai istri atau ibu, seolah perempuan harus menginduk pada entitas tertentu untuk diakui sebagai perempuan.

Namun belakangan, Fala melihat penuturan pengalaman perempuan lewat layar lebar semakin progresif dan menampilkan daya tanpa harus melekat pada entitas tertentu. Ia mengaitkan perubahan ini dengan bertambahnya jumlah perempuan di industri film, baik sebagai produser, sutradara, penulis skenario, penyunting gambar, hingga pengarah sinematografi.

Dalam riset Sazkia Noor Anggraini, Rahayu Harjanthi, dan Tito Imanda yang terbit dalam buku Menuju Kesetaraan Gender Perfilman Indonesia, jumlah sutradara perempuan di Indonesia pada 2010–2020 tercatat 124 orang, setara 11% dari total sutradara film di Indonesia.

Loeloe Hendra Komara, yang juga mengajar di Jogja Film Academy, menyebut jumlah perempuan yang duduk di kursi sutradara terus bertambah, meski peningkatannya belum sebanding dengan sutradara laki-laki. Ia menambahkan, pada bidang kreatif seperti penulis skenario dan beberapa peran lain, perempuan kini cukup banyak dan berkontribusi menghasilkan cerita yang lebih inklusif.

Upaya bercerita tanpa “male gaze”

Reza Rahadian mengatakan ia menemukan banyak isu perempuan saat riset untuk Pangku. Pengalaman pribadinya sebagai anak yang diasuh ibu tunggal juga masuk dalam pembangunan cerita. Ia menekankan pentingnya menentukan sejak awal film hendak membahas siapa, cerita apa yang diangkat, dan dari sudut pandang siapa kisah dituturkan.

Reza mengakui semula tidak memikirkan potensi masuknya sudut pandang pria atau male gaze saat bertutur tentang Sartika. Namun riset bersama tim meningkatkan kesadarannya. Ia menyebut, meski kreator dan penulis skenario adalah laki-laki, tim berupaya jujur menempatkan film sebagai cerita tentang seorang perempuan yang berhadapan dengan persoalan hidup, tanpa melebar ke ruang-ruang yang berisiko menjadi eksploitatif.

Loeloe menyampaikan pendekatan serupa. Ia mengatakan rutin berdiskusi dengan pengarah kamera agar pengambilan gambar tokoh perempuan menggunakan sudut pandang perempuan dan tidak mengobyektifikasi. Dalam penulisan skenario, ia juga berdiskusi dengan istri serta tim yang diisi perempuan untuk menghindari jebakan male gaze.

Praditha menegaskan, bila sineas ingin mengangkat kisah perempuan, mereka perlu melihat dari sudut pandang perempuan. Menurutnya, tren male gaze masih marak karena minimnya keterlibatan perempuan dalam proses pembuatan film. Ia menyebut berbahaya membicarakan perempuan tanpa melibatkan perempuan dalam tim, misalnya sebagai penulis, periset, atau bagian kreatif.

Fala menambahkan, penonton yang kian kritis ikut mendorong perubahan. Menurutnya, ketika laki-laki membuat film tentang perempuan, kini banyak hal dipertimbangkan karena penonton lebih peka dalam membaca representasi. Ia juga mencatat dalam sejumlah film horor beberapa tahun terakhir, perempuan mulai tampil sebagai agensi, tidak hanya menjadi korban obyektifikasi atau demonisasi. Dalam drama, ia melihat terbentuknya resiliensi baru dan perlawanan yang subtil, lahir dari pengalaman perempuan—terutama ketika pengalaman itu juga diceritakan oleh perempuan.

Ruang aman dalam produksi

Praditha menceritakan pengalamannya bekerja di Forka Films, di mana ruang aman dalam produksi dijaga, termasuk tersedianya barcode yang dapat dipindai sebagai sarana pelaporan jika terjadi kekerasan selama proses produksi. Ia menyebut kekerasan dapat berbentuk seksual, fisik, verbal, maupun situasi yang membuat ide dan gagasan sulit disampaikan tanpa rasa takut. Ia menambahkan, candaan seksis kini hampir tidak ada karena kesadaran yang tumbuh.

Loeloe mengatakan ia menerapkan mekanisme serupa saat produksi, dengan membuka ruang aduan yang aman dan memberi sanksi kepada tim yang melakukan kekerasan. Ia juga mengaitkan ruang aman dengan ritme dan waktu kerja, dengan menjaga agar tim tidak bekerja melewati waktu yang disepakati.

Fala mengingatkan dominasi laki-laki dapat memengaruhi bagaimana perempuan di industri film merasa harus “fit in” dengan menjadi lebih maskulin, yang menurutnya justru kontraproduktif. Ia menilai ruang aman perlu menjamin perempuan bisa tetap menjadi dirinya, karena nilai patriarki dapat memunculkan rasa minder, ketidakpercayaan diri, bahkan perasaan tidak pantas ketika perempuan bekerja dan berkarya.

Arsip film dan ingatan tentang perempuan

Isu perempuan dalam sinema bukan hal baru. Namun sejarah sering kali tidak mencatatnya secara utuh, terutama ketika karya-karya lama sulit ditemukan. Dalam bagian refleksi sejarah, disebutkan bahwa pada masa awal sinema, perempuan di balik layar kerap tersisihkan—baik di dunia maupun di Indonesia. Nama Alice Guy Blaché, pembuat film La Fee aux Choux (1896), jarang disebut. Di Indonesia, Ratna Asmara juga tidak selalu terdengar, meski berkiprah sebagai sutradara sejak awal 1950-an.

Ratna menyutradarai Sedap Malam (1950) yang diduga sebagai film pertama yang mengangkat isu perempuan dalam bingkai seks komersial. Ia juga memimpin pembuatan Musim Bunga di Selabintana (1951), Dokter Samsi (1952), Nelayan (1953)—di mana ia juga menulis skenario dan menjadi produser—serta Dewi dan Pemilihan Umum (1954). Sejumlah tema yang diangkatnya dinilai kontroversial pada masanya, sementara arsip filmnya sulit ditemukan. Salah satu yang berhasil dilacak dan direstorasi oleh Kelas Liarsip adalah Dokter Samsi, yang juga pernah muncul di JAFF beberapa tahun lalu.

JAFF tahun ini memutar restorasi Asrama Dara (1958) karya Usmar Ismail. Usmar sebelumnya dikenal lewat Tiga Dara (1956), yang juga bercerita tentang isu perempuan dengan pendekatan musikal yang ringan.

Jika ditarik ke era Orde Baru, sejumlah film menampilkan tema prostitusi dan dunia malam yang kerap sejalan dengan ideologi ibuisme—digambarkan sebagai dampak perempuan yang memilih mandiri dan keluar dari rumah. Disebutkan pula karya Asrul Sani seperti Apa yang Kau Tjari, Palupi? (1969) dan Kemelut Hidup (1978) menampilkan diskriminasi perempuan dan beban berlapis yang berujung pada prostitusi. Dalam pembacaan tertentu, film-film itu juga menyinggung beban perempuan akibat kemiskinan dan persoalan sosial.

Direktur JAFF Ifa Isfansyah menilai banyak film yang bertutur tentang perempuan maupun diproduksi sutradara perempuan Indonesia pada masa lampau kini tidak lagi diketahui jejaknya, yang menunjukkan pengarsipan film belum mumpuni. Dalam pembukaan JAFF 2025, Ifa menyampaikan manifesto tentang pentingnya arsip film di hadapan Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Ia mempertanyakan makna popularitas film hari ini jika beberapa tahun kemudian hilang tanpa jejak, seraya menyebut film sebagai cara bangsa memandang dirinya sendiri karena menyimpan suara, bahasa, kegelisahan, dan harapan generasi tertentu.

Ifa meminta pemerintah memberi perhatian pada pengelolaan arsip film. Ia mencontohkan film Opera Jawa (2005) yang diputar sebagai pembuka JAFF 2025 harus diambil dari Prancis yang menyimpan arsipnya.

Direktur Program JAFF Alexander Matius menambahkan restorasi film seperti Asrama Dara merupakan upaya memelihara ingatan. Ia menekankan sejarah bukan milik satu kelompok saja, sehingga perlu dilihat dari berbagai sisi dan sumber, dan film menjadi salah satu wahana pencatatan. Jika film sebagai penanda zaman dibiarkan hilang, maka sejarah dari berbagai sudut pandang ikut tergerus—termasuk sejarah tentang perempuan yang terus berupaya bertransfigurasi di tengah gelombang persoalan yang terasa serupa dari satu dekade ke dekade berikutnya.