Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menargetkan pembangunan ekonomi pada 2026 berjalan lebih ekspansif dengan fokus menjaga stabilitas harga dan mempercepat ekspansi ekonomi yang inklusif. Arah kebijakan tersebut disampaikan Gubernur Sulut Yulius Selvanus dalam High Level Meeting (HLM) lintas sektor di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Sulut, Senin (23/02/2026).
HLM mempertemukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Tim Percepatan dan Perluasan Elektronifikasi Daerah (TP2ED), Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), serta Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) bersama para bupati dan wali kota se-Sulut. Pertemuan ini disebut menjadi momentum konsolidasi kebijakan dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang masih dinamis.
Gubernur Yulius menyampaikan kinerja ekonomi Sulut sepanjang 2025 tumbuh 5,66 persen, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat 5,11 persen. Ia juga memaparkan inflasi year-on-year (yoy) hingga Desember 2025 berada di 1,23 persen, yang dinilai mencerminkan kondisi harga relatif terkendali.
Meski demikian, gubernur menegaskan pengendalian inflasi tetap menjadi prioritas. Pemerintah daerah, kata dia, telah mengidentifikasi 10 komoditas utama penyumbang inflasi, dengan beras dan kelompok pendidikan tinggi disebut sebagai faktor dominan.
“Pertumbuhan ekonomi itu harus memberi dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Karena itu stabilitas harga tidak boleh terabaikan,” ujar Gubernur Yulius.
Untuk menjaga kestabilan pasokan dan harga, Pemprov Sulut menyiapkan sejumlah langkah, antara lain peningkatan produktivitas pertanian berbasis teknologi dan mekanisasi, optimalisasi peran BUMD Pangan sebagai penyerap hasil produksi sekaligus penjaga stabilitas harga, serta intensifikasi Gerakan Pangan Murah dan Operasi Pasar (GPM dan OP).
Pemprov juga menyiapkan Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD sebagai instrumen fiskal yang fleksibel untuk merespons cepat gejolak harga di pasar.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Yulius memaparkan empat agenda utama transformasi ekonomi Sulut pada 2026. Agenda pertama adalah percepatan digitalisasi keuangan daerah melalui integrasi sistem pembayaran, perluasan QRIS bagi UMKM dan sektor pariwisata, serta digitalisasi rantai distribusi pangan.
Agenda kedua, akselerasi pertumbuhan melalui percepatan realisasi APBD dan peningkatan investasi, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), termasuk penguatan hilirisasi industri manufaktur.
Agenda ketiga, perluasan akses pembiayaan inklusif melalui TPAKD dengan sasaran petani, nelayan, UMKM, dan kelompok rentan, disertai penguatan literasi keuangan digital. Agenda keempat, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah melalui industri halal yang terintegrasi dengan sektor unggulan seperti pariwisata dan pertanian.
Menurut gubernur, keberhasilan agenda 2026 tidak dapat dicapai secara parsial dan memerlukan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, Bank Indonesia, OJK, lembaga perbankan, pelaku usaha, akademisi, media, hingga masyarakat.
“Tahun 2026 telah diarahkan sebagai fase akselerasi untuk mengukuhkan daya tahan ekonomi daerah serta memperkuat daya saing di tingkat nasional maupun global,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala KPw BI Sulut Joko Supratikto memaparkan perekonomian Sulut pada triwulan IV 2025 tumbuh 5,95 persen (yoy), lebih tinggi dibanding nasional 5,39 persen (yoy). Dengan capaian tersebut, pertumbuhan ekonomi Sulut secara keseluruhan pada 2025 tercatat 5,66 persen.
Dari sisi permintaan pada triwulan IV, ia menyebut konsumsi rumah tangga dan investasi menguat dibanding triwulan sebelumnya, di tengah kontraksi impor. Dalam pemaparan itu disebutkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga 43,42 persen, investasi 34,38 persen, belanja pemerintah 10,93 persen, ekspor 15,06 persen, dan impor 2,71 persen.
BI menilai peningkatan konsumsi sejalan dengan momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru). Selain itu, disebut terjadi peningkatan kredit investasi pada proyek di Sulut dan peningkatan PMA.
Di sisi lain, perlambatan dikaitkan dengan kontraksi realisasi belanja kementerian/lembaga dan belanja Transfer ke Daerah (TKD). Ekspor juga disebut menurun seiring penurunan harga CNO yang menjadi kelompok ekspor unggulan Sulut. Kontraksi turut dikaitkan dengan gejolak politik dan hambatan perdagangan internasional yang memperkuat nilai mata uang dolar AS.
Ditinjau dari lapangan usaha, perekonomian Sulut pada triwulan IV 2025 didorong menguatnya sektor transportasi dan perdagangan sejalan dengan momentum libur akhir tahun. Dari sisi pembiayaan, kredit perbankan mayoritas disalurkan ke sektor perdagangan dan pertambangan, sementara penyaluran kredit ke sektor utama PDRB seperti pertanian dinilai masih berpotensi ditingkatkan dengan pengelolaan risiko yang memadai.
BI juga mencatat sektor pertanian—yang menguasai 19,75 persen pangsa ekonomi Sulut—mengalami perlambatan dari 5,74 persen pada triwulan III 2025 menjadi 3,08 persen pada triwulan IV. Perlambatan disebut dipengaruhi terbatasnya produksi akibat penurunan luas panen padi serta penurunan Nilai Tukar Petani (NTP) Tanaman Pangan.
Perlambatan turut terjadi pada sektor pengolahan, dari 12,41 persen menjadi 8,98 persen, seiring penurunan volume ekspor pada kelompok unggulan minyak nabati.
Adapun tiga sektor utama yang tumbuh adalah perdagangan, transportasi, dan konstruksi. Perdagangan—dengan pangsa 13,94 persen—tumbuh dari 4,40 persen menjadi 6,72 persen, didorong konsumsi masyarakat pada periode Nataru. Sektor transportasi—pangsa 12,50 persen—meningkat dari 6,72 persen menjadi 12,46 persen, didorong kenaikan wisatawan mancanegara hingga 71,34 persen (yoy) pada Desember 2025. Sementara sektor konstruksi naik dari 0,20 persen menjadi 1,41 persen seiring peningkatan kredit investasi pada proyek yang berlokasi di Sulut.
