Polemik royalti musik yang belakangan mengemuka di Indonesia mendorong berbagai pihak mencari formulasi yang lebih adil bagi seluruh pemangku kepentingan. Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram (UWM) Yogyakarta menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Konsep Ideal Benefit Sharing dalam Pembagian Royalti Hak Cipta Musik dan Lagu pada Komersial Event Live Performance dengan atau Tanpa Izin” di The Alana Hotel & Conference Center Malioboro, Yogyakarta, Kamis (23/7).
Kegiatan ini merupakan bagian dari penelitian Hibah Penelitian Fundamental Reguler (PFR) Kemendiktisaintek Tahun 2026 yang diketuai Asma Karim, S.H., M.H., dengan anggota Erna Trirusmala Ratnawati, S.H., M.Hum., dan Arvita Hastarini, S.H., M.Kn. Penelitian tersebut menargetkan perumusan konsep pembagian manfaat (benefit sharing) yang dinilai dapat memberi perlindungan hukum bagi pencipta lagu sekaligus menjaga keberlangsungan usaha dan industri kreatif.
Dekan Fakultas Hukum UWM, Dr. Hartanto, S.E., S.H., M.Hum., menyampaikan apresiasi atas diperolehnya hibah kompetitif tersebut. Ia berharap riset yang dilakukan mampu menghasilkan rekomendasi untuk menjawab persoalan aktual terkait tata kelola royalti musik di Indonesia.
Diskusi menghadirkan empat narasumber yang mewakili pemangku kepentingan berbeda, yakni pencipta lagu, promotor acara, pelaku usaha, dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Dari perspektif pencipta lagu, musisi Yogyakarta sekaligus personel Shaggydog, Lilik Sugiyarto (Umbel), menekankan bahwa royalti seharusnya dipahami sebagai bentuk penghargaan atas karya kreatif, bukan sekadar kewajiban administratif.
“Royalti adalah solidaritas untuk sama-sama saling mendukung, bergandengan tangan, tidak saling menyalahkan agar industri ini semakin eksis untuk ke depannya,” ujar Lilik. Ia menilai keberlangsungan industri musik tidak hanya ditentukan perlindungan hak pencipta, tetapi juga kesadaran bersama untuk membangun ekosistem yang sehat dan berkelanjutan.
Sementara itu, promotor Cherry Pop Festival Yogyakarta, Harri Prakosa, menyebut isu royalti menjadi salah satu tantangan dalam penyelenggaraan pertunjukan musik. Ia mengungkapkan masih banyak penampil yang membawakan lagu milik pihak lain di berbagai festival.
“Pada praktiknya, ketika promotor mengundang para penampil, rata-rata mereka hanya menyanyikan sedikit lagu milik sendiri, kemudian melanjutkan dengan membawakan lagu milik orang lain yang lebih populer. Saat ini banyak promotor mulai mengutamakan penampil yang dikenal melalui karya orisinal mereka sehingga persoalan royalti dapat diminimalkan,” kata Harri.
Dari kalangan pelaku usaha, Albertus Andrianto selaku Wakil Ketua Bidang Advokasi PHRI Sleman menegaskan pelaku usaha pada prinsipnya tidak menolak kewajiban membayar royalti, sepanjang mekanismenya transparan, proporsional, dan memberikan kepastian hukum. Menurutnya, persoalan yang kerap dirasakan pelaku usaha terkait skema tarif yang dinilai belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi dan kapasitas usaha.
“Pertanyaannya bukan lagi perlu atau tidak membayar royalti. Yang lebih penting adalah bagaimana mekanisme yang paling adil bagi semua pihak,” ujarnya. Albertus mengusulkan agar sistem royalti mempertimbangkan skala usaha, tingkat okupansi, serta perbedaan kondisi bisnis. Ia juga mendorong pembayaran digital satu pintu yang transparan dan insentif bagi pelaku usaha yang patuh membayar royalti serta mendukung musik lokal.
Dari sisi regulator, Komisioner LMKN Assoc. Prof. Dr. Suyud Margono, S.H., M.Hum., FCIArb., memaparkan perkembangan pengelolaan royalti musik dan lagu, termasuk digitalisasi sistem lisensi dan distribusi royalti. Ia juga menyoroti tantangan baru seiring perkembangan platform digital dan penyelenggaraan konser daring maupun hybrid.
Dalam sesi diskusi, peserta mengangkat sejumlah isu yang masih diperdebatkan, mulai dari potensi pembayaran ganda (double payment) bagi lembaga penyiaran, validitas data sebagai dasar perhitungan royalti, hingga efektivitas regulasi agar manfaatnya dirasakan musisi. Perwakilan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DIY mempertanyakan kemungkinan pembayaran ganda oleh lembaga penyiaran yang memanfaatkan musik sebagai bagian dari konten siaran. Sementara peserta dari sektor perhotelan menekankan pentingnya verifikasi data usaha agar perhitungan royalti berjalan objektif dan akuntabel.
Menutup kegiatan, para narasumber menyepakati bahwa sistem royalti musik ideal perlu dibangun di atas prinsip keadilan, kemanfaatan, transparansi, dan keberlanjutan. Hasil FGD ini akan menjadi bahan bagi tim peneliti dalam merumuskan konsep benefit sharing yang mengakomodasi kepentingan pencipta lagu, penyelenggara acara, pelaku usaha, lembaga penyiaran, dan lembaga pengelola royalti.
Ketua Peneliti Asma Karim menyatakan sistem royalti yang baik tidak semata berfokus pada penarikan pembayaran, melainkan juga memastikan manfaat seimbang bagi seluruh pihak. “Harus ada kemanfaatan, keadilan, dan keberlanjutan baik untuk pencipta lagu, pengusaha live event, lembaga penyiaran, maupun pelaku usaha lainnya. Ke depan perlu dipikirkan skema yang lebih proporsional, termasuk kemungkinan tarif khusus bagi musisi lokal atau usaha kecil serta pemberian penghargaan bagi pihak yang patuh membayar royalti,” ujarnya.
Melalui penelitian tersebut, Fakultas Hukum UWM berharap dapat berkontribusi secara akademik dalam pembentukan kebijakan pengelolaan royalti musik yang lebih berkeadilan sekaligus mendukung pertumbuhan industri musik dan ekonomi kreatif Indonesia secara berkelanjutan.
