Indonesia tengah menyiapkan revisi besar Undang-Undang Hak Cipta yang berpotensi menjadi tonggak baru dalam pengaturan kecerdasan buatan (AI) di Asia Tenggara. Dalam draf rancangan yang beredar, pemerintah mengusulkan agar penggunaan AI diatur secara eksplisit dalam kerangka hak cipta, termasuk untuk sektor kreatif seperti musik, film, fotografi, gim, hingga jurnalisme.

Sejumlah ketentuan baru diarahkan untuk merespons perkembangan AI generatif. Salah satu poin yang paling menonjol adalah larangan penggunaan AI untuk meniru “gaya khas” seorang kreator. Selain itu, setiap konten yang dibuat dengan bantuan AI diwajibkan mencantumkan informasi bahwa karya tersebut melibatkan teknologi AI.

Draf revisi juga mengatur pemanfaatan karya berhak cipta sebagai data pelatihan AI. Pengembang AI hanya dapat menggunakan materi yang dilindungi hak cipta jika memenuhi ketentuan penggunaan wajar (fair use) atau telah memperoleh lisensi resmi dari pemegang hak.

Jika perusahaan digital tidak mematuhi ketentuan itu, pemerintah membuka kemungkinan pemberian sanksi hingga pencabutan izin usaha di Indonesia. Kebijakan ini berpotensi berdampak pada berbagai perusahaan teknologi global, termasuk Google dan platform AI lain yang beroperasi di Indonesia.

Revisi tersebut dirancang untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ruang lingkupnya mencakup berbagai subsektor industri kreatif, mulai dari musik, film, fotografi, video game, karya tulis, hingga pemberitaan media.

Salah satu isu penting dalam draf adalah status hukum karya yang dibuat menggunakan AI. Pemerintah mengusulkan agar karya berbantuan AI tetap dapat memperoleh perlindungan hak cipta selama terdapat kontribusi intelektual manusia dalam proses penciptaannya. Sebaliknya, karya yang sepenuhnya dihasilkan mesin tanpa campur tangan manusia tidak akan mendapatkan perlindungan hak cipta.

Namun, draf tersebut belum merinci batas keterlibatan manusia yang dianggap memenuhi syarat. Ketidakjelasan ini diperkirakan menjadi salah satu pembahasan paling krusial karena akan menentukan pembedaan antara karya manusia dan karya yang sepenuhnya dihasilkan AI.

Draf revisi juga memuat usulan mekanisme kompensasi bagi media dan pemegang hak cipta. Platform digital yang mengumpulkan, menerbitkan ulang, menampilkan pratinjau tautan berita, maupun menggunakan materi tersebut sebagai data pelatihan AI diwajibkan memberikan kompensasi kepada pemilik hak. Dana kompensasi itu direncanakan disalurkan melalui lembaga manajemen kolektif di bawah pengawasan negara.

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Hermansyah Siregar, mengonfirmasi keaslian draf tersebut. Dalam konsultasi publik pada Mei lalu, DJKI menyatakan regulasi baru bertujuan mengakomodasi perkembangan AI tanpa mengesampingkan peran pencipta manusia, sekaligus memperkuat tata kelola royalti.

“Perkembangan AI generatif telah mengganggu kerangka hak cipta. Jika tidak diatur, hal ini bisa mematikan kreativitas manusia,” ujar Hermansyah.

Meski begitu, rencana revisi menuai respons beragam. Google termasuk pihak yang secara terbuka mengkritik usulan tersebut. Perusahaan itu menilai aturan yang terlalu ketat berisiko menghambat inovasi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.

“Aturan yang terlalu kaku dan terlalu luas justru dapat merugikan kreator lokal, memperlambat inovasi, serta membuat Indonesia berbeda dari praktik internasional. Hal itu berpotensi mengurangi investasi yang dibutuhkan untuk mendorong masa depan ekonomi digital,” tulis Google dalam pernyataannya. Google menyatakan akan terus berdialog dengan pemerintah selama proses penyusunan regulasi berlangsung.

Pandangan serupa disampaikan Ari Juliano Gema, praktisi hukum kekayaan intelektual dan industri hiburan. Ia menilai rancangan tersebut masih berpotensi menimbulkan kebingungan karena belum membedakan secara jelas penggunaan AI untuk kepentingan komersial dengan riset dan pengembangan teknologi.

Bagi industri musik, larangan AI meniru gaya khas kreator menjadi salah satu poin yang paling menyita perhatian. Isu ini juga menjadi perdebatan di tingkat global seiring berkembangnya teknologi kloning suara dan peniruan gaya bernyanyi.

Perkembangan teknologi berlangsung cepat. Pada Maret lalu, platform AI musik Suno memperkenalkan fitur penangkapan suara (voice capture) dan model khusus yang memungkinkan pengguna menghasilkan musik berdasarkan identitas vokal mereka sendiri. Suno dan platform AI musik Udio sebelumnya menghadapi gugatan dari Recording Industry Association of America (RIAA) terkait dugaan pelanggaran hak cipta dalam skala besar. Di sisi lain, Udio kemudian menjalin kesepakatan lisensi dengan Universal Music Group dan Warner Music Group untuk mengembangkan platform musik AI yang menggunakan katalog berlisensi.

Indonesia disebut sebagai salah satu pasar musik terbesar di Asia Tenggara. Perhatian terhadap kawasan ini juga meningkat setelah IFPI meluncurkan tangga lagu resmi di enam negara Asia Tenggara pada awal 2025, termasuk Indonesia.

Selain menyiapkan revisi undang-undang, pemerintah juga meningkatkan upaya pemberantasan pembajakan digital. DJKI mencatat telah memblokir 1.004 situs bajakan sepanjang Januari 2025 hingga Mei 2026. Mayoritas merupakan situs penyedia film dan serial televisi ilegal, disusul pelanggaran hak siar serta distribusi buku digital tanpa izin.

Pemerintah menyatakan revisi Undang-Undang Hak Cipta ditujukan untuk memperkuat perlindungan pencipta sekaligus memperbaiki tata kelola royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

Jika dibandingkan dengan sejumlah negara lain, arah kebijakan Indonesia dinilai berbeda. Singapura melalui Undang-Undang Hak Cipta 2021 memperbolehkan penggunaan karya berhak cipta sebagai data pelatihan AI, termasuk untuk kepentingan komersial. Jepang juga mengambil kebijakan yang relatif longgar dalam pelatihan AI. Sementara itu, Uni Eropa mewajibkan pelabelan pada konten yang dihasilkan atau dimodifikasi AI melalui AI Act.

Di Amerika Serikat dan Singapura, undang-undang hak cipta belum secara khusus menyebut AI. Namun, kantor hak cipta di kedua negara menegaskan bahwa perlindungan hak cipta hanya diberikan pada karya yang memiliki unsur kepengarangan manusia.

Saat ini, rancangan revisi Undang-Undang Hak Cipta Indonesia masih berada pada tahap pengumpulan masukan dari berbagai pihak. Pemerintah belum menetapkan jadwal pasti kapan pembahasan akan selesai maupun kapan aturan tersebut akan disahkan.