Festival musik kini tidak lagi sekadar perayaan bunyi dan kerumunan. Dalam perkembangannya, ia menjadi penanda tentang cara kota dikelola, bagaimana ruang publik diperebutkan, serta bagaimana kebudayaan semakin sering diperlakukan sebagai komoditas ekonomi. Dari konser kecil hingga festival raksasa dengan tiket mahal, ruang yang semestinya inklusif perlahan bergeser fungsi—bukan lagi milik bersama, melainkan arena transaksi.

Fenomena ini tidak sesederhana hitam-putih. Di satu sisi, festival musik kerap disebut menghidupkan ekonomi kreatif, membuka lapangan kerja temporer, dan menggerakkan pariwisata. Namun di balik panggung dan sorot lampu, muncul pertanyaan mendasar: siapa yang paling diuntungkan, dan siapa yang tersisih ketika ruang publik dikomersialisasi atas nama hiburan.

Dalam satu dekade terakhir, industri festival musik tumbuh seiring narasi ekonomi kreatif yang didorong negara dan pemerintah daerah. Kota-kota berlomba menjadi destinasi event, menawarkan taman kota, lapangan terbuka, hingga kawasan bersejarah sebagai lokasi festival. Dalam kerangka ini, ruang publik diposisikan sebagai aset ekonomi yang dapat “diaktifkan” melalui acara bersponsor.

Logika tersebut sejalan dengan cara pandang neoliberal terhadap kebudayaan: seni dan ekspresi kolektif diukur dari daya jualnya. Musik tidak lagi dipahami semata sebagai medium ekspresi atau kritik sosial, melainkan sebagai produk pengalaman yang bisa dikemas dan dijual. Penonton pun bergeser menjadi konsumen yang membeli akses, citra, dan identitas gaya hidup.

Masalah muncul ketika orientasi ekonomi menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan festival. Kenaikan harga tiket menciptakan batas kelas yang kian tegas. Ruang yang sebelumnya dapat diakses siapa saja berubah menjadi ruang eksklusif berbasis kemampuan bayar, sehingga kelompok berpenghasilan rendah semakin tersingkir dari ruang yang sejatinya merupakan milik bersama.

Secara ideal, ruang publik adalah ruang terbuka dan egaliter yang memungkinkan perjumpaan antarwarga tanpa syarat ekonomi. Namun dalam praktik festival musik, ruang publik kerap dipagari secara fisik dan simbolik. Jalan dapat ditutup, taman dibatasi, dan akses dijaga ketat demi memastikan kenyamanan penonton berkarcis.

Dampaknya, warga sekitar sering kali hanya menjadi penonton pasif dari luar area acara. Mereka menanggung kebisingan, kemacetan, dan terganggunya aktivitas sehari-hari, sementara keterlibatan dalam proses perencanaan tidak selalu terjadi. Dalam banyak kasus, manfaat ekonomi dinilai lebih banyak mengalir ke promotor dan sponsor ketimbang ke komunitas lokal.

Komodifikasi ruang publik juga berpengaruh pada isi dan arah kebudayaan. Kurasi festival cenderung mengikuti selera pasar dan kepentingan komersial. Musik yang dianggap aman, populer, dan menguntungkan mendapat panggung utama, sedangkan ekspresi alternatif atau kritis semakin berisiko tersingkir. Akibatnya, ruang publik dapat kehilangan fungsinya sebagai arena demokratis bagi keberagaman ekspresi budaya.

Kritik terhadap komersialisasi ruang publik bukan berarti menolak keberadaan festival musik. Yang dipersoalkan adalah cara pengelolaannya. Festival dinilai masih dapat dirancang lebih adil, misalnya dengan menyediakan program gratis, melibatkan komunitas lokal, serta membuka ruang bagi musisi independen tanpa tekanan komersial berlebihan.

Pemerintah daerah dipandang memiliki peran penting sebagai penjaga kepentingan publik. Tidak hanya sebagai pemberi izin, pemerintah diharapkan menetapkan batasan jelas terkait penggunaan ruang publik untuk kepentingan komersial. Transparansi, partisipasi warga, dan evaluasi dampak sosial dapat menjadi prasyarat dalam penyelenggaraan festival.

Pada akhirnya, pertanyaan utamanya bukan apakah festival musik perlu ada, melainkan bagaimana ia dihadirkan: sebagai perayaan kolektif yang memperluas akses budaya, atau sebagai etalase komersial yang menyempitkan makna ruang publik. Jawaban atas pertanyaan itu akan turut menentukan wajah kota dan kebudayaan ke depan.