Dana Moneter Internasional (IMF) mensimulasikan peningkatan bertahap Pajak Penghasilan (PPh) karyawan sebagai salah satu alternatif sumber pendanaan untuk memperkuat investasi publik di Indonesia. Gagasan tersebut diarahkan untuk menjaga defisit anggaran tetap berada di bawah 3 persen Produk Domestik Bruto (PDB).
IMF menyoroti bahwa sepanjang 2025 defisit Indonesia diperkirakan nyaris 3 persen, yakni 2,92 persen terhadap PDB. Upaya menjaga defisit di bawah ambang tersebut dinilai sejalan dengan target pembiayaan pembangunan untuk mencapai Visi Emas 2045.
Dalam proyeksinya, IMF menilai Indonesia memiliki peluang menaikkan investasi publik secara bertahap pada kisaran 0,25 persen hingga 1 persen dari PDB selama sekitar dua puluh tahun ke depan. Pada tahap awal, peningkatan investasi publik direncanakan sepenuhnya dibiayai melalui skema defisit anggaran.
Namun, dalam jangka menengah hingga panjang, pemerintah diproyeksikan menaikkan pajak penghasilan tenaga kerja secara bertahap untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan defisit. Menurut IMF, pendekatan reformasi yang dilakukan berurutan dapat membantu meredam dampak pengetatan ekonomi.
“Pemilihan pajak penghasilan tenaga kerja sebagai sumber penerimaan di antara berbagai skema pembiayaan bersifat ilustratif,” tulis IMF dalam laporan Selected Issues Paper berjudul “Golden Vision 2045: Making The Most Out of Public Investment”, dikutip Rabu (18/2).
Dari sisi kebijakan moneter, IMF menilai peningkatan investasi publik berpotensi mendorong inflasi melalui kenaikan permintaan agregat, yang kemudian memicu pengetatan suku bunga kebijakan secara endogen. Sementara di sektor ketenagakerjaan, peningkatan investasi publik diproyeksikan meningkatkan permintaan tenaga kerja.
Dalam simulasi modelnya, IMF juga memasukkan peningkatan pasokan tenaga kerja secara eksogen sebesar 0,5 persen, yang ditujukan untuk menunjukkan kontribusi wajar terhadap peningkatan output.
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto tiba di Amerika Serikat pada Selasa (17/2) waktu setempat. Kunjungan tersebut dijadwalkan diisi serangkaian pertemuan, termasuk dengan Presiden AS serta berbagai pihak dari pemerintah dan pengusaha Amerika Serikat.
Fokus utama pertemuan itu disebut membahas kerja sama strategis di berbagai bidang ekonomi. “Presiden Prabowo diagendakan akan langsung melakukan pertemuan pada malam hari waktu setempat, serta beberapa pertemuan dengan Pemerintah dan pengusaha Amerika Serikat,” tulis akun Instagram Sekretariat Kabinet.
Pertemuan yang dijalani Prabowo juga mencakup sejumlah perundingan serta perjanjian dagang. Kunjungan tersebut disebut sebagai bagian dari diplomasi langsung untuk meningkatkan rantai ekonomi serta produktivitas industri dalam negeri.
