JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata Republik Indonesia mendorong pengelola geopark dan pemerintah daerah memperkuat persiapan menghadapi proses revalidasi UNESCO Global Geoparks yang dijadwalkan berlangsung pada 2026.
Bagi Indonesia, revalidasi tidak dipandang sekadar prosedur administratif. Evaluasi tersebut menjadi tolok ukur kualitas tata kelola kawasan yang menggabungkan konservasi alam, pendidikan, penguatan ekonomi lokal, dan pariwisata berkelanjutan.
Menteri Pariwisata Republik Indonesia Widiyanti Putri Wardhana menyebut geopark memiliki peran strategis dalam arah pembangunan pariwisata nasional. Menurutnya, geopark tidak hanya menampilkan kekayaan geologi, tetapi juga memperlihatkan keterhubungan antara masyarakat dan alam dalam satu ekosistem.
“Geopark merupakan ekosistem yang menjaga keseimbangan antara konservasi, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan pariwisata yang bertanggung jawab,” ujar Widiyanti dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 6 Maret.
Konsep geopark menggabungkan tiga dimensi utama, yakni pelestarian warisan geologi, penguatan ekonomi masyarakat sekitar, serta pengembangan destinasi wisata berbasis pengetahuan dan pengalaman alam. Pendekatan ini dinilai sejalan dengan arah pariwisata masa depan yang lebih berorientasi pada keberlanjutan.
Penguatan geopark juga tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Dokumen tersebut menempatkan pariwisata berkualitas sebagai salah satu sektor penggerak pertumbuhan ekonomi sekaligus pelindung kekayaan alam Indonesia.
Dalam proses revalidasi, UNESCO menilai berbagai aspek, mulai dari efektivitas pengelolaan kawasan, keterlibatan masyarakat lokal, hingga dampak ekonomi dan lingkungan yang dihasilkan. Pemerintah memaknai evaluasi ini sebagai kesempatan untuk memperkuat pengelolaan geopark di tingkat daerah.
Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, komunitas, serta pelaku wisata disebut menjadi kunci agar kawasan geopark dapat berkembang secara berkelanjutan.
Berdasarkan perencanaan pembangunan nasional, Indonesia menargetkan memiliki 17 kawasan yang diakui dalam jaringan UNESCO Global Geoparks pada 2029. Target tersebut mencerminkan potensi geologi dan keragaman lanskap Indonesia sebagai daya tarik wisata berbasis ilmu pengetahuan.
Untuk mendukung persiapan, Kementerian Pariwisata menggelar rapat koordinasi nasional secara daring pada 5 Maret 2026. Pertemuan itu ditujukan untuk menyatukan langkah para pemangku kepentingan, memperjelas pembagian peran, serta menyusun agenda kerja yang lebih terukur.
Widiyanti menekankan bahwa pengakuan internasional tidak berhenti pada status formal. Pemerintah, kata dia, menaruh perhatian pada manfaat nyata geopark bagi masyarakat sekitar, termasuk upaya mempertahankan status “green card” bagi geopark yang telah diakui. Pemerintah juga mendorong kawasan yang masih dalam tahap pengajuan, seperti Geopark Bojonegoro dan Ranah Minang Silokek, agar memperoleh pengakuan global pada tahun ini.
Langkah tersebut menegaskan posisi geopark sebagai bagian dari transformasi pariwisata Indonesia, dari model pariwisata massal menuju pendekatan yang lebih menghargai alam, pengetahuan, dan kesejahteraan masyarakat lokal.
