Indonesia menegaskan perannya dalam diplomasi perdagangan multilateral dengan memimpin Pertemuan Menteri G-33 yang digelar secara virtual pada Senin (9/3). Pertemuan ini membahas penguatan konsolidasi agenda reformasi pertanian untuk diangkat pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-14 Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang dijadwalkan berlangsung pada 26—29 Maret 2026 di Kamerun.

Menteri Perdagangan RI Budi Santoso menyatakan KTM ke-14 perlu dimanfaatkan sebagai momentum untuk menghidupkan kembali perundingan pertanian WTO yang menurutnya stagnan dalam beberapa tahun terakhir. Ia menekankan agar reformasi pertanian WTO tetap berorientasi pada pembangunan, dengan ketahanan pangan, kesejahteraan petani kecil, serta agenda pembangunan nasional sebagai bagian utama arah reformasi tersebut.

Pertemuan kali ini mengusung tema “G-33 Priorities and Collective Action toward MC-14 for Advancing Inclusive WTO Agricultural Negotiation”. Forum tersebut merupakan bagian dari tradisi konsolidasi rutin menjelang KTM WTO, yang bertujuan menjaga kesatuan posisi dan memperkuat daya tawar negara-negara berkembang. Dengan 47 anggota, G-33 disebut memiliki peran strategis dalam membentuk arah reformasi pertanian global.

Salah satu agenda utama pertemuan adalah penyelarasan Pernyataan Bersama (Joint Ministerial Statement) G-33 yang akan disampaikan pada KTM ke-14. Dalam pernyataan itu, para menteri G-33 menegaskan kembali komitmen untuk memperkuat sistem perdagangan multilateral yang berbasis aturan, adil, inklusif, dan transparan, dengan WTO sebagai fondasinya.

Budi Santoso juga menyampaikan keprihatinan atas terbatasnya kemajuan perundingan di bidang pertanian. Ia mengatakan Indonesia akan terus mendorong pendekatan yang tegas namun konstruktif agar kepentingan negara berkembang tetap masuk dalam agenda reformasi pertanian WTO, termasuk isu Public Stockholding for Food Security Purposes (PSH) untuk menjamin ketahanan pangan, Special Safeguard Mechanism (SSM) sebagai instrumen mengatasi lonjakan impor, serta Special and Differential Treatment (S&DT).

Menurut Budi, Indonesia bersama anggota G-33 akan memperkuat koordinasi untuk memastikan isu-isu prioritas negara berkembang tetap mendapat perhatian menjelang KTM ke-14. Ia juga mengajak seluruh anggota G-33 memperkuat solidaritas untuk mendorong sistem perdagangan multilateral yang lebih inklusif, responsif, dan berpihak pada kepentingan pembangunan, khususnya dalam mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan petani kecil.

Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala bersama para menteri G-33 menyampaikan apresiasi kepada Indonesia atas penyelenggaraan pertemuan, terutama untuk mengidentifikasi prioritas kelompok dan mendorong perundingan pertanian kembali bergulir. Dalam pertemuan tersebut, para menteri G-33 juga menyepakati perlunya menghasilkan kemajuan konkret di bidang pertanian guna menjaga kredibilitas WTO dan membangun kembali kepercayaan antaranggota.

Ngozi menyatakan para menteri G-33 memiliki pandangan yang sama bahwa kelompok ini memegang peranan penting sebagai kesatuan suara untuk memperjuangkan kepentingan negara berkembang di WTO. Ia juga menyoroti pentingnya isu ketahanan pangan di tengah situasi global yang tidak menentu, sehingga perundingan pertanian dan hasil KTM ke-14 dinilai perlu merefleksikan isu tersebut.