Indonesia menetapkan lima agenda prioritas dalam keketuaannya di kelompok Developing Eight (D-8) untuk memperkuat kerja sama konkret antarnegara anggota. Selain itu, Indonesia juga berencana membahas solusi dua negara (two state solution) terkait konflik Israel-Palestina dalam rangkaian forum puncak D-8.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Vahd Nabyl A. Mulachela, menyampaikan bahwa lima prioritas tersebut terdiri atas empat agenda kerja sama ekonomi dan satu agenda reformasi organisasi. Ia menilai D-8 memiliki potensi besar sebagai kelompok yang kini beranggotakan sembilan negara berkembang dengan populasi mayoritas Muslim.
Prioritas pertama adalah peningkatan kerja sama perdagangan. Vahd Nabyl menilai agenda ini prospektif, terutama bila melihat demografi penduduk negara-negara anggota yang dinilai dapat memperluas peluang kerja sama.
Prioritas kedua adalah pengembangan ekonomi halal, sejalan dengan profil negara anggota D-8. Prioritas ketiga mencakup pengembangan ekonomi biru dan hijau, dengan penekanan pada potensi kerja sama di sektor kelautan dan pangan.
Adapun prioritas keempat adalah peningkatan konektivitas dan ekonomi digital, termasuk pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) serta penguatan hubungan antarmasyarakat (people-to-people).
Vahd Nabyl menambahkan, efektivitas keempat agenda ekonomi tersebut akan ditopang oleh prioritas kelima, yakni reformasi internal organisasi D-8. Reformasi ini mencakup penyesuaian tata kelola, mekanisme pengambilan keputusan, dan anggaran agar implementasi kerja sama D-8 dinilai lebih efektif dan berdampak nyata.
Secara terpisah, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir menyatakan Indonesia akan menggelar forum khusus dalam rangkaian KTT untuk membahas konflik Israel-Palestina. Pemerintah akan membahas perkembangan terkini serta langkah-langkah yang dapat diambil, termasuk yang telah disepakati Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Arrmanatha menegaskan, tujuan akhirnya adalah two state solution.
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) D-8 dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada April 2026. Keketuaan Indonesia mengusung tema “Menavigasi Pergeseran Global: Memperkuat Kesetaraan, Solidaritas, dan Kerja Sama untuk Kemakmuran Bersama,” yang menekankan adaptasi terhadap dinamika ekonomi global, inklusivitas, serta ketahanan bersama.
D-8 merupakan kelompok kerja sama ekonomi yang dibentuk pada 1997 oleh delapan negara berkembang, yakni Indonesia, Bangladesh, Mesir, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, dan Turki. Azerbaijan resmi bergabung sebagai anggota ke-9 pada 2025.
