Polemik kepengurusan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Depok dinyatakan telah selesai. Pengurus selanjutnya menyiapkan agenda Musyawarah Kota (Muskot) sebagai langkah untuk memilih ketua baru.
Ketua Kadin Kota Depok, Miftah Sunandar, mengatakan pihaknya telah melakukan konsolidasi sekaligus meluruskan polemik terkait penunjukan pelaksana tugas (Plt) yang sempat mencuat. Dalam rapat pleno pengurus, diputuskan pencabutan rekomendasi penunjukan Edmond Johan sebagai Plt Ketua Kadin Depok.
Dengan keputusan tersebut, kepengurusan yang dinyatakan sah tetap merujuk pada Surat Keputusan (SK) periode 2021–2026. Miftah menyebut, apabila dirinya dilantik menjadi pengurus Kadin di Jawa Barat, maka akan kembali digelar rapat pleno untuk menentukan apakah pengurus akan menunjuk Plt Ketua Kadin Depok atau langsung melaksanakan Muskot.
Miftah menjelaskan, sebelumnya Edmond Johan sempat menerima surat rekomendasi sebagai Plt. Ia menyebut situasi Kadin Depok dinilai kondusif sejak November 2025. Namun pada Februari 2026, ia menerima laporan dari para pengurus mengenai adanya perubahan struktur kepengurusan yang dilakukan oleh Plt tersebut.
Menurut Miftah, perubahan struktur seharusnya belum dapat dilakukan karena belum ada SK Plt dari Kadin Jawa Barat. Ia menegaskan, apabila SK Plt sudah terbit, maka perubahan bisa dilakukan sesuai ketentuan, namun kondisi saat itu disebut belum memenuhi syarat tersebut.
Atas dasar itu, pengurus Kadin Depok menggelar rapat pleno dan mencabut rekomendasi Edmond Johan sebagai Plt Ketua Kadin Depok, dengan koordinasi Kadin Jawa Barat. Miftah menyampaikan keputusan rapat per 25 Februari 2026 menetapkan kepengurusan kembali mengacu pada SK lama yang disebut belum dicabut, dengan masa jabatan ketua hingga September 2026.
Miftah juga menyatakan tidak memiliki persoalan pribadi dengan Edmond Johan. Ia menilai percepatan Muskot menjadi opsi yang lebih adil agar kepemimpinan Kadin Depok ditentukan melalui mekanisme organisasi. Ia menyebut setiap pihak, termasuk Edmond Johan, dapat mencalonkan diri sesuai aturan yang berlaku. Miftah menambahkan dirinya tidak dapat mencalonkan kembali sebagai Ketua Kadin Depok.
