Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bersama Kementerian Luar Negeri menggelar Working Lunch Pilar Sosial Budaya ASEAN di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (3/2/2026). Pertemuan ini menghadirkan perwakilan national focal point badan sektoral pilar sosial budaya ASEAN untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga.
Agenda tersebut ditujukan untuk memastikan kontribusi Indonesia dalam evaluasi ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) Blueprint 2025 melalui End-Term Review (ETR), sekaligus mendukung transisi menuju ASEAN Vision 2045. Selain itu, pertemuan juga mendorong penguatan mekanisme koordinasi nasional rutin untuk pilar sosial budaya.
Dalam forum itu kembali ditegaskan bahwa Pilar Sosial Budaya merupakan people’s pillar ASEAN yang beririsan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Isu-isu yang dibahas mencakup pembangunan manusia, perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, kesetaraan gender, kebudayaan, lingkungan, hingga ketahanan bencana.
Sekretaris Kemenko PMK menekankan perlunya penguatan koordinasi focal point nasional agar sinergi lintas sektor berjalan lebih efektif, termasuk dalam mendukung pelaksanaan agenda ASEAN pada masa Keketuaan ASEAN Filipina. Sesmenko PMK Imam Machdi juga menegaskan pentingnya penyelarasan agenda Pilar Sosial Budaya ASEAN dengan prioritas pembangunan nasional dan Asta Cita agar manfaat kerja sama regional dapat dirasakan secara nyata dan terukur oleh masyarakat.
“Pilar Sosial Budaya adalah people’s pillar ASEAN. Isu-isu yang dibahas di dalamnya langsung menyentuh kehidupan masyarakat, mulai dari perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan, hingga ketahanan bencana. Karena itu, setiap agenda ASEAN harus diterjemahkan menjadi manfaat konkret yang dirasakan masyarakat,” ujar Imam.
Sejumlah isu prioritas turut disampaikan dalam pertemuan, antara lain penguatan peran KP2MI sebagai focal point ASEAN Committee on Migrant Workers (ACMW) dalam perlindungan pekerja migran; penguatan agenda kepemudaan melalui revitalisasi ASEAN Youth Development Agenda (AYDA); serta pengarusutamaan isu kebencanaan dengan mendorong BNPB agar lebih aktif sebagai focal point ASEAN Committee on Disaster Management (ACDM) sekaligus Chair ASEAN Ministerial Meeting on Disaster Management (AMMDM) 2026.
Pertemuan juga membahas perkembangan ETR ASCC Blueprint 2025, termasuk mekanisme pelaporan melalui ASEAN Data Management and Evaluation (ADME) System dan pelaksanaan National Consultation di masing-masing negara melalui pengisian kuesioner teknis serta focus group discussion (FGD) nasional. Dalam konteks transisi pasca-2025, Imam menekankan pentingnya dukungan badan sektoral dalam finalisasi key performance indicators (KPI) dan penetapan baseline data, termasuk kejelasan definisi operasional, sumber data, serta keselarasan dengan indikator nasional.
“Menghadapi transisi menuju ASEAN Vision 2045, Indonesia membutuhkan mekanisme koordinasi nasional yang lebih rutin, terstruktur, dan berbasis data. Penataan focal point serta penguatan indikator kinerja menjadi langkah penting agar kerja sama sosial budaya ASEAN berjalan efektif dan selaras dengan Asta Cita,” kata Imam.
Sebagai tindak lanjut penguatan tata kelola koordinasi, Kemenko PMK menginisiasi penataan focal point dan alternate focal point badan sektoral serta mengusulkan koordinasi nasional rutin setiap triwulan.
