Pemerintah Indonesia menangguhkan seluruh pembahasan dan agenda terkait Board of Peace (BoP) menyusul eskalasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat (AS), Zionis Israel, dan Republik Islam Iran. Penangguhan dilakukan di tengah situasi perang yang disebut memicu respons balasan Iran serta berdampak ke kawasan, termasuk negara-negara Teluk Arab yang menjadi lokasi pangkalan militer AS.
Di tengah perkembangan tersebut, Indonesia juga menghadapi desakan agar segera keluar dari BoP, mengingat AS dan Israel disebut sebagai ketua dan anggota BoP, sementara keduanya juga terlibat dalam agresi terhadap Iran.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Yvonne Mewengkang mengatakan Presiden Prabowo belum menarik partisipasi Indonesia dari BoP yang disebut dibentuk oleh Presiden AS Donald Trump. Pemerintah, kata dia, masih melakukan penilaian menyeluruh mengenai kelanjutan keanggotaan Indonesia dalam dewan tersebut.
“Kami sampaikan kita terus melakukan penilaian menyeluruh terhadap berbagai perkembangan di kawasan, khususnya yang terjadi di Timur Tengah,” ujar Yvonne di Kemenlu, Jakarta, Jumat (6/3/2026).
Yvonne menegaskan, sebagai langkah sementara, pemerintah menangguhkan semua agenda terkait BoP yang berlangsung di luar negeri. “Bahwa segala pembahasan tentang Board of Peace ditangguhkan, atau istilahnya di-on hold,” kata dia.
Menurut Yvonne, penangguhan mencakup seluruh rapat, diskusi, maupun forum internasional yang membahas BoP. Ia menyebut dalam sepekan terakhir tidak ada pertemuan ataupun pembahasan khusus mengenai BoP. “Dan tidak ada meeting, atau pembahasan khusus terkait Board of Peace dalam seminggu terakhir ini. Dan sebagaimana kami sampaikan, semua pembahasan terkait BoP saat ini, on hold,” ujarnya.
Meski demikian, Yvonne menegaskan Indonesia masih tetap berada dalam keanggotaan BoP. Hingga kini, kata dia, belum ada keputusan hasil evaluasi di lingkungan presiden untuk membawa Indonesia keluar dari partisipasi dalam Dewan Perdamaian untuk Gaza, Palestina.
“Partisipasi kita di Board of Peace, tetap konsisten untuk mendukung stabilitas dan rekonstruksi di Palestina,” kata Yvonne.
