Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI) terkait isu royalti. Ia mengatakan akan menjadi jembatan penyampaian masukan para komposer kepada Kementerian Hukum dan HAM serta Badan Legislasi DPR.

Pernyataan itu disampaikan Fadli Zon dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (4/3/2026). Komitmen tersebut disambut positif oleh para komposer yang tergabung dalam AKSI.

Ketua Umum AKSI, Piyu Padi (Satriyo Yudi Wahono), menilai kongres nasional komposer menjadi momentum penting untuk mengembalikan mandat, hak, dan kedaulatan pencipta lagu. Ia menegaskan karya musik merupakan hak privat yang tidak boleh diambil alih, direduksi, atau dipaksakan penggunaannya oleh pihak mana pun tanpa izin.

Piyu juga menekankan bahwa penggunaan lagu, termasuk dalam konser dan pertunjukan musik, harus tetap mengacu pada Undang-Undang Hak Cipta. Menurut AKSI, isu paling mendesak yang perlu mendapat perhatian adalah perlindungan hak cipta dalam konser musik.

AKSI menilai selama ini pertunjukan musik belum sepenuhnya memberikan perlindungan maksimal kepada pencipta lagu. Ketua Dewan Pembina AKSI, Ahmad Dhani, menegaskan perjuangan mereka belum selesai. Ia menyebut masih ada konser yang menggunakan karya tanpa izin langsung dari penciptanya.