Korupsi dinilai terus terjadi dan belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Di tengah banyaknya tulisan tentang korupsi yang kerap dipenuhi caci-maki dan kata-kata kasar, penulis esai Mohamad Sobary dijadwalkan berbagi kiat menulis tentang kasus korupsi di Booth KutuBuku pada Kompasianival 2015, Minggu (13/12/2015).
Mohamad Sobary dikenal sebagai penulis esai dan penulis opini yang kerap hadir di harian Kompas dan majalah Tempo. Ia menyelesaikan pendidikan S-1 di Universitas Indonesia pada 1980 dan melanjutkan studi S-2 di Monash University, Australia, pada 1991. Secara kelembagaan, ia pernah menjabat Pemimpin Umum Kantor Berita Antara, yang kini dikenal sebagai antaranews.com. Dalam berbagai tulisannya, ia juga digambarkan sebagai pengamat kemanusiaan yang menaruh perhatian pada keberagaman, keindonesiaan, dan kehidupan masyarakat kecil.
Dalam bertutur tentang korupsi, Sobary disebut memiliki pendekatan yang berbeda. Alih-alih menulis dengan nada meledak-ledak atau menyerang para pelaku korupsi dengan kata-kata kasar, ia memilih cara berkisah—menampilkan nasib orang-orang pinggiran untuk menunjukkan dampak korupsi bagi rakyat. Pendekatan ini diarahkan bukan untuk memprovokasi publik, melainkan untuk menggugah kesadaran tentang penderitaan yang ditimbulkan oleh praktik korup.
Melalui esai-esainya, Sobary juga mendorong pembaca agar tidak ikut terseret melakukan korupsi. Gagasannya menekankan bahwa publik dapat berkontribusi mencegah dan meminimalkan korupsi, termasuk dengan menjaga diri agar tidak terjebak dalam praktik serupa. Dalam pandangan tersebut, ada warga yang pada dasarnya baik namun kemudian terperosok, dan sisi inilah yang berupaya disentuh lewat tulisannya.
Pendekatan itu, antara lain, tercermin dalam buku terbarunya, Demokrasi Ala Tukang Copet, kumpulan 24 esai yang diterbitkan Mizan Pustaka pada Oktober 2015. Melalui subjudul Sekumpulan Sindiran dan Renungan untuk Indonesia, buku tersebut digambarkan sebagai upaya untuk menggugah sekaligus mengajak pembaca mencegah perbuatan korup.
Salah satu esai di dalamnya, Demokrasi di Tangan Tukang Copet, ditulis melalui perbincangan di kalangan pencopet yang membahas korupsi dan demokrasi. Meski disajikan dengan bahasa sehari-hari, pesan moralnya disebut tetap mudah ditangkap. Gaya bertutur dengan pengelolaan kalimat pendek dan panjang yang luwes membuat pembaca tidak perlu bersusah payah untuk memahaminya.
Selain menggugah, Sobary juga dinilai berupaya mencerdaskan pembaca. Dalam esai Biografi, Center, dan Institute, misalnya, ia mengingatkan agar publik tidak mudah terpesona pada peluncuran biografi yang gegap-gempita atau pendirian center dan institute yang tampak sebagai gerakan sosial. Ia mengajak warga untuk bersikap kritis: apakah semua itu benar-benar memberi manfaat positif bagi masyarakat.
Menurut penuturan Sobary dalam esai tersebut, ada kemungkinan biografi, center, atau institute didirikan untuk membersihkan nama politikus atau pengusaha bermasalah, atau bahkan menjadi benteng bagi koruptor maupun pengemplang pajak dari penegak hukum. Karena itu, warga didorong mempertimbangkan secara cerdas sebelum melibatkan diri dalam aktivitas semacam itu—bukan untuk mencurigai, melainkan agar tetap kritis dan tidak terseret praktik korup.
Dalam konteks lebih luas, tulisan ini juga menyinggung catatan hingga Desember 2014 yang menyebut 343 orang—meliputi gubernur, bupati, dan wali kota—tersangkut masalah hukum di kejaksaan, kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Angka tersebut disebut sudah melewati “batas lampu merah”, sehingga upaya menggugah berbagai lini melalui tulisan dan tindakan dipandang perlu dilakukan bersama untuk mencegah korupsi.
