BERITA TERKINI
Paspor Digital Berbasis Blockchain Disebut Buka Peluang Baru Perlindungan Seni Rupa Vietnam

Paspor Digital Berbasis Blockchain Disebut Buka Peluang Baru Perlindungan Seni Rupa Vietnam

Penerapan teknologi blockchain dan aset non-keuangan (NFT) dalam identifikasi legal dinilai membuka jalur baru bagi karya seni rupa Vietnam untuk masuk ke sistem perlindungan global dengan lebih percaya diri. Pendekatan ini ditujukan untuk menjawab persoalan lama di pasar seni domestik, terutama terkait verifikasi keaslian dan kepastian hukum saat karya diperdagangkan, dialihkan, dipamerkan, atau dijual ke luar negeri.

Selama ini, salah satu hambatan utama adalah minimnya mekanisme verifikasi keaslian karya serta kurangnya dasar hukum yang kuat untuk menjamin autentisitas ketika karya berpindah tangan. Di lapangan, kasus lukisan tiruan, pengambilalihan kepengarangan secara curang, hingga sengketa kepemilikan kerap terjadi. Situasi tersebut tidak hanya merugikan seniman, tetapi juga mengikis kepercayaan kolektor.

Dalam konteks itu, blockchain dan NFT dipandang sebagai alat untuk membantu verifikasi dan perlindungan hak cipta. Ketika sebuah karya diidentifikasi melalui NFT, karya tersebut terhubung dengan pengenal yang tidak dapat diubah, sering dipahami sebagai “sidik jari digital” yang menyertai karya sepanjang masa hidupnya sehingga sulit dimodifikasi atau dipalsukan. Meski demikian, hal yang ditekankan bukan semata teknologinya, melainkan bagaimana penerapannya ditempatkan dalam kerangka hukum yang transparan.

Di Vietnam, model identifikasi NFT yang dikaitkan dengan perlindungan hak cipta diterapkan melalui platform yang dikembangkan LECOCE—Pusat Hukum Hak Cipta di bawah VIETRRO (Asosiasi Hak Cipta Vietnam). LECOCE disebut sebagai organisasi perwakilan hak cipta kolektif yang beroperasi berdasarkan Undang-Undang Kekayaan Intelektual dan diakui dalam sistem perlindungan hak cipta internasional.

Dengan kombinasi teknologi dan kerangka hukum tersebut, setiap karya seni yang “diukir” ke dalam NFT memiliki catatan hukum digital yang jelas. Melalui kode QR, publik dan kolektor dapat mengakses informasi inti seperti nama pencipta, tanggal penetapan hak cipta, status keunikan, serta komitmen hukum yang menyertainya. Informasi ini diposisikan sebagai dasar agar karya dapat ditampilkan, diperdagangkan, ditransfer, dan diekspor secara lebih transparan, sekaligus meminimalkan risiko sengketa.

Salah satu contoh penerapannya adalah lukisan cat minyak di atas kanvas berjudul Early Spring (2024) karya seniman Le Ngoc Quan. Karya tersebut diidentifikasi sebagai NFT yang unik secara hukum pada platform berbasis blockchain untuk melindungi hak cipta. Seniman menandatangani komitmen bahwa karya itu bersifat unik dan bersedia bertanggung jawab secara hukum atas pelanggaran. Dengan mekanisme ini, klaim keunikan tidak lagi sekadar deklarasi pribadi, melainkan menjadi kewajiban hukum yang ditetapkan melalui organisasi perwakilan hak cipta kolektif.

Sertifikasi itu juga tercatat dalam sistem WIPO Connect milik Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO), yang disebut dapat menjadi dasar hukum untuk menampilkan, memperdagangkan, dan mengekspor karya tersebut ke luar negeri.

Kisah Early Spring menggambarkan bahwa ketika seni, teknologi, dan hukum berjalan beriringan, sebuah lukisan tidak hanya dipandang sebagai ciptaan personal, tetapi juga sebagai kekayaan intelektual yang memiliki “paspor digital” untuk memasuki pasar global. Pendekatan ini dinilai sejalan dengan meningkatnya integrasi Vietnam ke pasar seni internasional, di mana tuntutan transparansi asal-usul karya dan perlindungan hak cipta semakin ketat.

Identifikasi karya seni menggunakan NFT dalam skema ini tidak dimaksudkan menggantikan nilai estetika maupun proses kreatif seniman. Sebaliknya, ia diposisikan sebagai lapisan perlindungan tambahan agar ekosistem pasar seni dapat berjalan lebih profesional dan adil.