YOGYAKARTA — Dewan Pimpinan Daerah Perhimpunan Anak Transmigran Republik Indonesia (DPD PATRI) Kalimantan Utara membawa agenda perbaikan infrastruktur dan riset lahan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) V PATRI di Yogyakarta, Minggu (8/2/2026). Ketua DPD PATRI Kalimantan Utara Abdul Rahman menyebut aspirasi itu sebagai kebutuhan mendesak bagi kawasan transmigrasi di provinsi tersebut.
Menurut Abdul Rahman, kehadiran delegasi Kalimantan Utara sejalan dengan arah baru kebijakan transmigrasi yang mengusung konsep 5T, yakni trans entitas, trans gotong royong, trans lokal, trans patriot, dan trans karyanusa. Konsep tersebut disebut menjadi kerangka penguatan peran masyarakat transmigran dalam pembangunan wilayah berkelanjutan.
“Sebagai daerah dengan banyak kawasan transmigrasi, Kalimantan Utara menghadapi persoalan klasik yang belum tuntas, terutama infrastruktur dasar dan kualitas lahan,” ujar Abdul Rahman.
Rakornas V PATRI mengangkat tema Penguatan Peran PATRI dalam Mendukung Pembangunan Kawasan Transmigrasi yang Berkelanjutan dan dihadiri Menteri Transmigrasi beserta jajaran wakil menteri dan inspektur jenderal. Dalam forum itu, DPD PATRI Kalimantan Utara mengajukan dua usulan utama kepada pemerintah pusat.
Usulan pertama menyangkut percepatan perbaikan infrastruktur di kawasan transmigrasi, khususnya di wilayah Tanjung Buka dan Sepunggur. Kondisi jalan dan sarana pendukung dinilai masih menjadi hambatan utama bagi mobilitas warga serta distribusi hasil pertanian.
Usulan kedua adalah pembentukan lembaga penelitian khusus di Kalimantan Utara untuk mengkaji kondisi lahan pada kawasan satuan permukiman (SP). Abdul Rahman menjelaskan, sejumlah lahan transmigrasi memiliki tingkat keasaman tinggi meski secara fisik telah kering setelah pembangunan tanggul melalui APBN. Ia menilai kajian ilmiah diperlukan untuk menentukan komoditas yang paling sesuai agar produktivitas petani transmigran meningkat.
“Kami sudah menyerahkan proposal langsung kepada Menteri Transmigrasi dan mendapatkan respons positif,” kata Abdul Rahman.
Selain infrastruktur dan lahan, Rakornas juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Di Kalimantan Utara, wilayah transmigrasi yang menjadi perhatian antara lain berada di Kabupaten Bulungan, Tana Tidung, dan sebagian wilayah Malinau.
Di tingkat nasional, PATRI juga menginisiasi program pendataan ulang seluruh warga transmigrasi untuk membangun basis data terpadu. Data tersebut diharapkan menjadi rujukan dalam perumusan kebijakan agar program pemerintah lebih tepat sasaran. Untuk mendukung langkah itu, PATRI Kalimantan Utara telah menjalin nota kesepahaman dengan Universitas Balikpapan guna melakukan kajian lapangan dalam waktu dekat.
Rakornas V PATRI turut menghasilkan rekomendasi internal dan eksternal. Secara internal, organisasi didorong melakukan konsolidasi melalui pendataan anggota berbasis digital, memperluas kolaborasi lintas sektor dalam isu ketahanan pangan, energi terbarukan, dan ekonomi hijau, serta memperkuat kaderisasi dan pengembangan sumber daya manusia transmigrasi.
Sementara secara eksternal, PATRI menyatakan dukungan kepada Kementerian Transmigrasi dengan memperkuat posisinya sebagai mitra strategis pembangunan. Rekomendasi lain mencakup prioritas perbaikan infrastruktur kawasan transmigrasi, fasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar mampu bersaing secara global, serta percepatan penyelesaian persoalan tanah transmigrasi yang masih terjadi di sejumlah wilayah.
