Frekuensi kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Prancis dalam beberapa bulan terakhir menjadi sorotan kalangan politik. Dalam kurun waktu kurang dari lima bulan, Prabowo tercatat telah tiga kali melakukan lawatan ke negara Eropa tersebut sepanjang 2026.
Intensitas kunjungan yang dinilai tinggi itu memunculkan pertanyaan mengenai tujuan, agenda, serta capaian yang hendak diraih. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) termasuk pihak yang meminta pemerintah memberikan penjelasan lebih rinci kepada publik terkait rangkaian kunjungan luar negeri Presiden.
Ketua DPP PDI-P Andreas Hugo Pareira menilai masyarakat berhak mengetahui target strategis dari setiap perjalanan kenegaraan yang dilakukan atas nama bangsa dan negara. Menurutnya, kunjungan presiden semestinya memiliki agenda yang jelas dan terukur, serta dikomunikasikan secara transparan.
“Ya, tentu, kunjungan luar negeri itu kan apa, tentu ada tujuannya gitu. Dan tentu, terutama di dalam dunia diplomasi ketika presiden berkunjung ke suatu negara, itu tentu harus teragenda dengan ketat, terus kemudian target-target apa yang akan dicapai, dan kemudian disampaikan kepada publik,” ujar Andreas usai kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) DPRD PDI-P se-Indonesia, Sabtu (30/5/2026).
Andreas menegaskan perjalanan luar negeri seorang presiden bukan sekadar kegiatan seremonial. Ia menyebut setiap perjalanan diplomatik membawa misi yang berkaitan dengan kepentingan nasional, baik di bidang ekonomi, politik, pertahanan, maupun kerja sama internasional. Karena itu, ia menilai publik perlu mendapat penjelasan memadai mengenai urgensi kunjungan, termasuk manfaat konkret yang diharapkan bagi Indonesia.
Ia juga mengingatkan bahwa dalam pengalaman pemerintahan sebelumnya, kunjungan luar negeri kepala negara umumnya disertai agenda padat dan sasaran diplomasi yang jelas. Dalam konteks saat ini, Andreas menilai pemerintah melalui kementerian terkait maupun juru bicara kepresidenan perlu lebih aktif menyampaikan informasi agar tidak menimbulkan pertanyaan dan spekulasi.
“Kita juga pernah punya presiden yang dikritik sering ke luar negeri waktu zaman Gus Dur, ya. Sekarang ya orang menyampaikan atau melihat itu pada Pak Prabowo. Tentu di sini yang Setneg atau juru bicaranya yang harus menyampaikan apa agenda-agenda perjalanan luar negeri tersebut, dan apa yang ingin dicapai melalui perjalanan-perjalanan luar negeri tersebut,” tutur Andreas.
Andreas turut menyoroti pola komunikasi pemerintah yang menurutnya kerap baru menjelaskan agenda setelah presiden tiba di negara tujuan. Ia berpendapat informasi seharusnya disampaikan sebelum keberangkatan agar publik memahami alasan di balik lawatan tersebut dan kepercayaan masyarakat terhadap agenda pemerintahan tetap terjaga.
“Ini kan menjadi pertanyaan kan karena setelah pergi sampai di sana dulu baru kemudian penjelasannya belakangan gitu. Seharusnya kan sebelum pergi itu media sudah tahu sehingga publik, rakyat sudah tahu gitu, karena presiden pergi mewakili negara gitu,” katanya.
Menurut Andreas, penjelasan kunjungan presiden ke luar negeri juga tidak cukup jika hanya dikaitkan dengan agenda simbolik. Ia menilai publik memerlukan gambaran yang lebih utuh mengenai hasil yang ingin dicapai pemerintah.
“Tidak, oh ini pergi ke ini, pergi ke apa nanti sholat Idul Adha di Prancis. Itu kan bukan argumentasi gitu,” pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo kembali melakukan kunjungan kenegaraan ke Prancis yang dimulai Rabu (27/5/2026). Lawatan ini menjadi kunjungan ketiganya ke negara tersebut sepanjang 2026, setelah kunjungan pada 23 Januari dan 14 April 2026 yang disebut dalam rangka memperkuat hubungan bilateral.
Pemerintah menyatakan kunjungan ketiga menghasilkan sejumlah komitmen kerja sama di berbagai sektor strategis, mulai dari pertahanan, ekonomi, pendidikan, hingga pembahasan isu geopolitik global. Meski demikian, frekuensi kunjungan yang cukup intens dalam waktu singkat tetap menjadi perhatian sejumlah kalangan politik yang meminta penjelasan lebih rinci mengenai target diplomasi dan manfaat konkret bagi kepentingan nasional.
