MAKKAH — Pemerintah Indonesia mulai membahas kerangka awal penyelenggaraan haji 1448 Hijriah atau 2027 Masehi bersama Pemerintah Arab Saudi, tanpa menunggu seluruh jemaah haji 2026 tiba di Tanah Air. Pertemuan digelar sehari setelah fase Mina resmi ditutup, pada Jumat (29/5/2026) di Makkah.
Dalam pertemuan tersebut, pihak Arab Saudi memaparkan gambaran umum penyelenggaraan haji tahun berikutnya, termasuk jadwal tahapan dan tenggat waktu teknis yang harus dipenuhi negara-negara pengirim jemaah.
Menteri Haji dan Umrah RI Moch. Irfan Yusuf mengatakan Saudi telah menyampaikan timeline awal yang mencakup jadwal kontrak layanan, penempatan maktab, hingga batas waktu pengiriman daftar jemaah. Menurutnya, tenggat tersebut perlu dikejar agar pemenuhan kebutuhan jemaah tidak dilakukan mendekati waktu pelaksanaan dan kualitas layanan tetap terjaga.
“Saudi sudah menyampaikan timeline awal haji tahun depan. Mulai dari jadwal kontrak layanan, penempatan maktab, sampai deadline pengiriman daftar jemaah. Semua harus kami kejar agar kebutuhan jemaah tidak mepet dan kualitas layanan terjaga,” ujar Irfan Yusuf dalam konferensi pers, Sabtu (30/5/2026) malam.
Irfan Yusuf menilai kelancaran penyelenggaraan haji 2026 tidak terlepas dari keputusan pemerintah yang memulai persiapan sejak dini. Ia menyebut koordinasi dengan maskapai, penyedia konsumsi, akomodasi, dan transportasi dilakukan jauh hari sehingga kendala saat puncak Armuzna dapat diminimalkan.
Dengan pengalaman tersebut, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) bersama Komisi VIII DPR RI mulai mempercepat pembahasan teknis untuk 2027. Sejumlah aspek yang disebut menjadi perhatian antara lain pengadaan layanan, seleksi petugas, skema pergerakan bus shalawat, pengelolaan konsumsi, serta penataan akomodasi di Makkah dan Madinah.
“Kami tidak ingin mengulang pola lama yang baru evaluasi setelah semua selesai. Haji 2026 jadi bukti kalau persiapan dimulai awal, dampaknya langsung terasa di lapangan. Jemaah lebih nyaman, petugas lebih siap,” kata Irfan Yusuf.
Seiring proses pemulangan jemaah, Kemenhaj juga menginstruksikan seluruh jajaran untuk menginventarisasi catatan selama operasional haji 2026. Fokus evaluasi diarahkan pada fase puncak Armuzna, meliputi tata kelola syarikah, pengaturan arus jemaah di Jamarat, kenyamanan tenda di Arafah dan Mina, serta pelaksanaan mabit di Muzdalifah.
“Catatan dari jemaah, petugas kloter, sampai tim teknis langsung kami kumpulkan. Ini PR kita untuk 2027. Begitu operasional 2026 masuk fase akhir, direktorat terkait akan bedah data dan merumuskan kebijakan baru,” tegasnya.
