Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar mengikuti pertemuan daring Rembuk dan Bincang-Bincang Otonomi Daerah Antar Kepala Daerah dan Kementerian Dalam Negeri (REBOAN) yang membahas percepatan hilirisasi kelapa sawit, Rabu (6/5/2026). Kegiatan ini digelar di ruang rapat Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kampar.
Pertemuan tersebut bertujuan mengintegrasikan potensi sektor perkebunan dengan pengembangan industri pengolahan produk turunan kelapa sawit, khususnya di wilayah Riau. Dalam forum itu, Pemkab Kampar menyampaikan usulan pembangunan infrastruktur industri pengolahan di daerahnya yang merupakan salah satu sentra penghasil kelapa sawit terbesar di Provinsi Riau.
Pemkab Kampar diwakili Pelaksana Tugas (Plt) Asisten I Sekretariat Daerah (Setda) Kampar, Tengku Said Hidayat. Kehadirannya disebut untuk memperkuat usulan penguatan struktur ekonomi lokal melalui pengembangan sektor hilir komoditas unggulan tersebut.
Rapat ini juga menjadi tindak lanjut atas sejumlah isu strategis yang sebelumnya disampaikan Bupati Kampar, Ahmad Yuzar, kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait upaya mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah.
Sejumlah pejabat dari instansi teknis turut mendampingi perwakilan Pemkab Kampar dalam diskusi, antara lain Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kampar, Sekretaris Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar, serta Sekretaris Bappeda Kabupaten Kampar. Mereka memberikan dukungan data dan analisis terkait kesiapan wilayah dalam menerima investasi industri hilir.
Pokok pembahasan dalam forum tersebut menekankan upaya menciptakan nilai tambah dari komoditas Tandan Buah Segar (TBS) yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat di Kabupaten Kampar. Pemkab Kampar menilai pembangunan industri pengolahan sawit di tingkat lokal berpotensi menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar sekaligus membantu stabilisasi harga bagi petani swadaya.
Dalam kesempatan itu, Pemkab Kampar meminta dukungan pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda), terutama untuk memfasilitasi kehadiran investor serta mendorong regulasi yang mendukung kemudahan berusaha di sektor pengolahan kelapa sawit di daerah.
Secara teknis, substansi pembahasan REBOAN mencakup evaluasi dan upaya peningkatan kualitas layanan Ditjen Otda kepada pemerintah daerah, inventarisasi dukungan Kemendagri dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepala daerah untuk mengelola potensi sumber daya alam, serta pembahasan isu dan permasalahan teknis lain terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai regulasi yang berlaku.
Pemkab Kampar memandang koordinasi pusat dan daerah ini sebagai momentum untuk mempertegas posisi Kabupaten Kampar agar mendapat perhatian dalam program pengembangan industri berbasis komoditas strategis nasional. Pemerintah daerah juga menilai keberhasilan hilirisasi dapat memperkuat ketahanan ekonomi daerah dari fluktuasi harga komoditas global serta mendorong Kampar menjadi pusat pertumbuhan industri pengolahan kelapa sawit.
