Pemerintah Aceh mempercepat penanganan pascabencana alam di sektor pendidikan guna memastikan anak-anak terdampak tetap memperoleh layanan belajar yang aman, layak, dan berkelanjutan. Berbagai langkah dilakukan bersama pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, serta pemangku kepentingan terkait, mulai dari pemulihan layanan pendidikan hingga penyusunan strategi jangka menengah dan panjang agar sistem pendidikan lebih tangguh menghadapi risiko bencana.
Data percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi mencatat dampak besar pada sektor pendidikan di Aceh. Sebanyak 3.120 satuan pendidikan terdampak, yang berimplikasi pada terganggunya layanan pendidikan bagi sekitar 395.442 peserta didik serta 37.456 guru dan tenaga kependidikan.
Dalam dokumen kebijakan pemulihan pendidikan pascabencana, Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf menegaskan proses pendidikan tidak boleh berhenti meski infrastruktur sekolah terdampak. “Meski infrastruktur sekolah terdampak bencana, tetapi masa depan pendidikan anak-anak Aceh tidak boleh terhenti,” demikian penegasan gubernur dalam dokumen tersebut. Arah kebijakan ini menekankan pemulihan tidak hanya pada perbaikan fisik, tetapi juga keberlanjutan belajar mengajar, dukungan psikososial, serta penguatan sistem pendidikan yang lebih adaptif.
Berdasarkan sebaran kerusakan sekolah per 27 Februari 2026, dari 3.120 sekolah terdampak, sebanyak 2.920 sekolah telah melalui proses verifikasi dan validasi. Hasilnya, 1.287 sekolah (44,08 persen) masuk kategori rusak ringan, 1.382 sekolah (47,33 persen) rusak sedang, 188 sekolah (6,44 persen) rusak berat, dan 63 sekolah (2,16 persen) membutuhkan relokasi.
Data tersebut menjadi dasar penyusunan prioritas penanganan. Sekolah dengan kerusakan ringan dan sedang diarahkan untuk pemulihan cepat agar kegiatan belajar mengajar segera kembali normal. Sementara sekolah dengan kerusakan berat serta yang memerlukan relokasi masuk dalam skema rekonstruksi dan revitalisasi lanjutan.
Di sisi layanan pembelajaran, pemerintah melaporkan kegiatan belajar telah terlaksana 100 persen di seluruh 3.120 sekolah terdampak melalui sejumlah skema. Rinciannya, 3.046 sekolah kembali melaksanakan pembelajaran di sekolah asal, 34 sekolah menggunakan ruang darurat yang disiapkan, 36 sekolah menjalankan pembelajaran di tenda pendidikan sementara, dan 4 sekolah menumpang di sekolah lain yang dinilai lebih aman.
Pembangunan ruang kelas darurat juga menunjukkan perkembangan. Pemerintah menargetkan 108 ruang kelas darurat pada 34 satuan pendidikan di lima kabupaten: Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Aceh Tamiang. Hingga 24 April 2026, pembangunan dilaporkan selesai 100 persen sesuai target, mencakup 34 sekolah dengan total 108 ruang kelas darurat.
Rinciannya, Pidie Jaya memiliki 5 sekolah dengan 21 ruang kelas darurat; Bireuen 5 sekolah dengan 15 ruang kelas darurat; Aceh Utara 9 sekolah dengan 20 ruang kelas darurat; Aceh Timur 9 sekolah dengan 30 ruang kelas darurat; serta Aceh Tamiang 6 sekolah dengan 23 ruang kelas darurat. Ruang kelas darurat diposisikan sebagai solusi sementara sekaligus jembatan agar proses belajar tidak terputus sembari menunggu pemulihan permanen sarana dan prasarana sekolah.
Dokumen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencatat progres perjanjian kerja sama dan penyaluran bantuan rehabilitasi serta rekonstruksi sekolah terdampak bencana di Aceh dengan total nilai bantuan lebih dari Rp1,94 triliun. Bantuan mencakup berbagai jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB hingga SKB/PKBM. Dari 3.120 sekolah terdampak, sebanyak 1.724 sekolah telah masuk skema swakelola dan sudah melakukan perjanjian kerja sama.
Per jenjang, PAUD tercatat 1.202 sekolah terdampak dengan nilai bantuan lebih dari Rp415,46 miliar. Jenjang SD memperoleh lebih dari Rp810,08 miliar untuk 1.044 sekolah terdampak, sementara SMP menerima lebih dari Rp302 miliar untuk 394 sekolah terdampak. Untuk SMA, nilai bantuan tercatat lebih dari Rp181,13 miliar; SMK lebih dari Rp216,05 miliar; SLB lebih dari Rp17,79 miliar; serta SKB/PKBM lebih dari Rp191 juta.
Dalam skema percepatan revitalisasi, bantuan juga melibatkan kerja sama dengan TNI AD. Tercatat 190 kerja sama dengan nilai bantuan lebih dari Rp315,61 miliar. Total revitalisasi yang masuk dalam data tersebut mencapai 1.914 satuan pendidikan.
Secara umum, tahapan pemulihan pendidikan pascabencana disusun dalam tiga fase. Fase pertama adalah tanggap darurat pada Desember 2025 hingga Januari/Februari 2026, meliputi kaji cepat dampak dan kebutuhan, distribusi bantuan darurat, pembersihan, pendirian tenda darurat dan ruang belajar sementara, serta dukungan psikososial bagi peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan.
Fase kedua merupakan transisi darurat ke pemulihan pada Januari hingga Juni 2026. Kegiatannya mencakup asesmen transisi, pendampingan pembelajaran darurat (kognitif dan nonkognitif), kampanye kembali ke sekolah, pendirian atau rehabilitasi ruang kelas darurat, pengusulan revitalisasi satuan pendidikan, verifikasi data, perencanaan, MoU, dan pencairan bantuan revitalisasi.
Fase ketiga adalah pemulihan jangka panjang pada Juli 2026 hingga Desember 2028. Pada tahap ini, pemerintah menyiapkan penataan layanan pendidikan di wilayah terdampak, termasuk kebijakan pembukaan, penutupan, penggabungan, atau relokasi satuan pendidikan sesuai kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat. Pemerintah juga menyiapkan asesmen kesiapan belajar, pemulihan trauma, penerimaan peserta didik terdampak bencana, serta pemulihan pembelajaran secara berkelanjutan.
Dengan rangkaian capaian tersebut, penanganan pascabencana di sektor pendidikan Aceh menunjukkan upaya yang tidak hanya berfokus pada pemulihan fisik bangunan, tetapi juga keberlangsungan proses belajar, dukungan psikososial, serta penataan sistem pendidikan yang lebih siap menghadapi bencana di masa mendatang.
