JAKARTA — Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Eliza Mardian menilai kebijakan percepatan pemulihan sawah terdampak bencana melalui rehabilitasi lahan dan skema padat karya tepat digunakan sebagai instrumen stabilisasi ekonomi dan sosial dalam jangka pendek.
Menurut Eliza, pada situasi pascabencana petani menghadapi tekanan berlapis yang dapat menghambat keberlanjutan usaha tani, mulai dari rusaknya lahan, hilangnya musim tanam, hingga terputusnya pendapatan rumah tangga. Ia menyebut kondisi itu sebagai “triple shock”, yakni kehilangan aset produksi, kehilangan musim tanam, dan kehilangan pendapatan.
Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Pertanian menyatakan negara menggaji petani melalui skema padat karya untuk memulihkan sawah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dalam skema tersebut, petani diharapkan tidak hanya memperbaiki lahan sendiri, tetapi juga memperoleh pendapatan harian selama proses rehabilitasi berlangsung demi menjaga produksi pangan nasional dan pendapatan petani terdampak.
Eliza menilai skema padat karya dapat berfungsi sebagai jaring pengaman pendapatan (income smoothing) sambil menunggu lahan kembali produktif. Dampaknya dinilai akan lebih terasa apabila rehabilitasi mampu memperpendek jeda tanam, dari kehilangan satu musim menjadi hanya mundur beberapa pekan.
Ia menambahkan, percepatan rehabilitasi berpotensi memberi dampak lebih signifikan terhadap produksi dibanding bantuan tunai semata karena menjaga ritme musim tanam berikutnya dan menahan tekanan pasokan pangan. Jika jeda tanam bisa dipangkas, kata Eliza, dampaknya terhadap produksi akan lebih besar sehingga dapat mengurangi kebutuhan intervensi lain yang lebih mahal, seperti impor atau operasi pasar dengan biaya logistik tinggi.
Eliza juga menilai luasan pemulihan sekitar 98.000 hektare masih relatif terbatas dalam skala nasional. Namun, dampaknya dapat sangat signifikan secara regional di Sumatera apabila lahan terdampak terkonsentrasi pada sentra produksi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Menurut dia, tanpa pemulihan cepat, daerah terdampak berpotensi menjadi kantong inflasi pangan regional yang kemudian menular ke wilayah lainnya.
Meski demikian, Eliza menekankan kebijakan tersebut bukan instrumen peningkatan kesejahteraan jangka menengah, melainkan respons krisis. Karena itu, ia menilai perlu strategi lanjutan untuk mengurangi dampak berkepanjangan (scarring effect) bencana terhadap penghidupan petani.
Ia menyebut rehabilitasi sawah perlu disertai pembenahan tata kelola air dan penguatan infrastruktur permanen, seperti peningkatan kapasitas drainase serta integrasi fungsi irigasi dengan pengendalian banjir. Selain itu, pemulihan dinilai akan kurang efektif jika tidak dibarengi perbaikan fungsi hutan di hulu, normalisasi sungai, serta pengendalian alih fungsi lahan agar siklus banjir berulang tidak terus merusak lahan pertanian.
Eliza juga mendorong adaptasi teknologi melalui penggunaan varietas padi unggul yang lebih tahan terhadap cuaca ekstrem, berumur pendek, produktivitas tinggi, serta penerapan pola tanam yang lebih fleksibel berbasis prakiraan iklim.
Senada, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai pemulihan sawah dapat dilakukan secara paralel. Namun, ia menekankan pemerintah perlu memprioritaskan pembenahan infrastruktur publik agar pemulihan sosial-ekonomi warga berjalan lebih aman dan berkelanjutan.
