Wacana perombakan jajaran direksi bank milik negara dinilai belum menjadi kebutuhan mendesak di tengah fokus pemerintah mendorong agenda pembangunan nasional. Sejumlah pengamat menilai, stabilitas tata kelola serta kesinambungan strategi justru menjadi kunci agar bank-bank BUMN dapat menjalankan perannya secara optimal dalam menopang perekonomian.
Ekonom Piter Abdullah menekankan bank-bank milik negara memiliki mandat utama sebagai pengelola dana publik yang harus dijalankan secara profesional dan hati-hati. Menurutnya, bank bukan institusi yang mengeksekusi kebijakan publik secara langsung seperti kementerian atau lembaga negara lainnya, melainkan lembaga intermediasi yang bertanggung jawab menjaga kepercayaan masyarakat.
“Selama fungsi utama perbankan dijalankan dengan baik, yaitu mengelola dana masyarakat secara prudent dan menjaga kualitas aset, stabilitas justru perlu menjadi prioritas,” ujar Piter, dikutip Kamis (5/2/2026).
Pandangan serupa disampaikan Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira. Ia menilai intervensi berlebihan terhadap tata kelola bank BUMN berpotensi menimbulkan risiko terhadap stabilitas sektor keuangan apabila tidak disertai pertimbangan kualitas kredit dan manajemen risiko yang memadai.
“Dorongan terhadap program prioritas perlu tetap dijalankan dalam kerangka kehati-hatian. Jika tidak, risiko kredit dan tekanan terhadap stabilitas sistem keuangan bisa meningkat,” kata Bhima.
Bhima juga menilai bank BUMN saat ini telah berperan cukup besar dalam mendukung UMKM dan masyarakat kecil melalui fasilitas kredit, salah satunya program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang menawarkan bunga relatif rendah.
Di sisi lain, sejumlah bank BUMN mencatatkan kinerja solid dalam beberapa tahun terakhir sekaligus menjalankan peran sebagai akselerator pembangunan nasional. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), misalnya, sepanjang 2025 disebut menunjukkan ketahanan kinerja yang ditopang transformasi digital dan penguatan bisnis berkelanjutan, sembari mempertahankan perannya sebagai bank nasional berkapabilitas global untuk mendukung program pemerintah.
Sejalan dengan program prioritas pemerintah dan Asta Cita, BNI berkontribusi pada sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan masyarakat, ketahanan pangan, serta penguatan ekonomi desa dan sektor riil. Kontribusi tersebut dijalankan melalui pembiayaan terarah, penguatan layanan keuangan, dan pemanfaatan digitalisasi, termasuk dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, pengembangan koperasi dan UMKM melalui KDKMP dan Agen46, serta penyaluran KPR FLPP dalam Program 3 Juta Rumah.
Sementara itu, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk memperkuat komitmen pengembangan ekosistem UMKM kreatif di berbagai daerah melalui pendekatan terintegrasi, mulai dari penyediaan modal usaha, pendampingan, hingga pengembangan sistem keuangan digital untuk meningkatkan daya saing pelaku usaha lokal.
Kontribusi terhadap program pemerintah juga terlihat dari PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) melalui program Klasterku Hidupku yang ditujukan membantu UMKM naik kelas lewat pendekatan pemberdayaan. Program ini ditargetkan bagi pelaku usaha di sektor produksi yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.
Adapun PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) disebut menjadi ujung tombak dalam Program 3 Juta Rumah. BTN tercatat sebagai penyalur KPR Sejahtera dengan skema FLPP terbesar secara nasional sepanjang 2025. Total realisasi penyaluran BTN mencapai 128.608 unit rumah subsidi atau setara 46,7% dari total penyaluran nasional sebanyak 270.985 unit hingga 22 Desember 2025.
Rangkaian capaian tersebut dinilai menunjukkan bank-bank milik negara telah menjalankan perannya sebagai infrastruktur ekonomi nasional yang menopang stabilitas sistem keuangan sekaligus mendukung agenda pembangunan secara berkelanjutan.
Karena itu, menjaga kesinambungan strategi, memperkuat tata kelola, serta memastikan stabilitas institusi dinilai krusial agar berbagai program pembangunan nasional dapat berjalan efektif tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko. Pendekatan ini dipandang penting untuk menjaga peran perbankan negara tetap sejalan dengan tujuan pembangunan jangka panjang, sekaligus mempertahankan kepercayaan publik dan pasar.
