Jakarta — Pengembangan artificial intelligence (AI) dinilai perlu diimbangi dengan tata kelola (governance) yang kuat agar transformasi digital berjalan berkelanjutan dan risiko dapat dikelola. Penguatan AI governance disebut menjadi agenda strategis dalam pemanfaatan AI.
Chief Strategy Officer sekaligus Head of Governance Risk Control & Technology Consulting RSM Indonesia, Angela Simatupang, menekankan bahwa transformasi digital harus bertumpu pada fondasi governance yang jelas, manajemen risiko yang disiplin, serta struktur akuntabilitas yang tegas.
“Transformasi digital yang berkelanjutan harus berdiri di atas fondasi governance yang jelas, manajemen risiko yang disiplin, serta struktur akuntabilitas yang tegas,” kata Angela dalam keterangan tertulis, Sabtu, 7 Maret 2026. Pernyataan itu ia sampaikan dalam webinar terkait inovasi AI.
Angela menyampaikan, berdasarkan pengalaman pihaknya, penggunaan AI governance telah menjadi agenda strategis di berbagai negara. Ia juga menilai perkembangan AI kerap melaju lebih cepat dibanding kesiapan organisasi dalam mengelolanya.
Menurutnya, organisasi yang mengadopsi AI tanpa kerangka governance yang memadai berpotensi menghadapi sejumlah risiko, mulai dari bias algoritma, pelanggaran data, keputusan yang tidak dapat dijelaskan, hingga risiko reputasi. “Teknologi bisa dibeli, tetapi kepercayaan harus dijaga,” ujar Angela.
Senior Manager Data, AI & Emerging Technology RSM Indonesia, Sindhu Wardhana, menambahkan bahwa salah satu tantangan utama implementasi AI adalah inovasi yang berkembang tanpa koordinasi terstruktur antar unit organisasi. Di sisi lain, regulasi terkait perlindungan data dan tata kelola teknologi juga disebut semakin meningkat.
Sindhu menilai organisasi perlu mengambil langkah sistematis agar AI dapat diadopsi secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Ia memaparkan empat langkah utama dalam membangun AI governance, yakni AI Readiness Assessment untuk mengukur kesiapan organisasi; pengembangan AI Governance Framework yang menetapkan peran dan tanggung jawab berbasis risiko; penerapan AI Assurance dan Audit untuk memastikan sistem aman serta patuh regulasi; dan AI Project Assurance untuk menjaga kualitas serta kontrol sejak tahap perencanaan hingga implementasi.
Dalam webinar yang sama, Abraham Kurniawan, ISO/IEC 42001 Specialist dari British Standards Institution (BSI), menyoroti pentingnya penerapan AI Management System (AIMS) berbasis standar internasional seperti ISO/IEC 42001. Menurut Abraham, implementasi AIMS tidak hanya untuk memastikan kepatuhan, tetapi juga dapat menjadi strategi organisasi dalam menciptakan nilai dan keunggulan kompetitif.
Ia menjelaskan, kerangka AIMS yang terstruktur membantu memastikan sistem AI efektif dalam konteks nyata, meminimalkan potensi bias agar lebih adil, serta meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Governance yang kuat juga dinilai dapat meminimalkan risiko kegagalan AI sejak tahap perencanaan hingga operasional, sekaligus memperkuat reputasi organisasi, meningkatkan kepercayaan pelanggan, mendorong efisiensi operasional, dan mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang.
