Eskalasi konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran mulai memicu kekhawatiran di sejumlah sektor industri global, termasuk industri kelapa sawit Indonesia. Pelaku usaha menilai konflik yang berkepanjangan berpotensi mengganggu jalur transportasi internasional yang selama ini menjadi tumpuan ekspor komoditas tersebut.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan, risiko utama yang perlu diantisipasi adalah terganggunya transportasi laut apabila konflik meluas.
Menurut Eddy, bila jalur pelayaran terdampak, aktivitas ekspor—terutama ke kawasan Eropa—dapat ikut terganggu. Dalam kondisi tertentu, kapal berpotensi harus memutar untuk menghindari wilayah konflik, yang pada akhirnya menambah biaya logistik.
Ia menjelaskan perubahan rute pelayaran masih memungkinkan dilakukan. Namun, konsekuensinya adalah kenaikan ongkos angkut yang dapat menekan efisiensi serta margin perdagangan.
Selain persoalan biaya, Eddy juga menyoroti risiko terhadap rantai pasok dalam negeri. Jika ekspor tertahan dalam waktu lama, stok minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) berpotensi menumpuk di dalam negeri.
“Kalau gangguan ini terlalu lama dan ekspor terganggu bisa terjadi masalah di hulu, yaitu tangki bisa penuh,” ujarnya.
Apabila kapasitas penyimpanan penuh, harga CPO di pasar domestik dinilai berisiko tertekan akibat kelebihan pasokan. Eddy mencontohkan kondisi pada 2022 saat terjadi larangan ekspor minyak sawit, yang menyebabkan stok melimpah dan harga di tingkat produsen turun tajam.
Meski demikian, ia menyebut pasokan CPO nasional saat ini masih relatif normal dan belum terjadi penumpukan yang signifikan.
Eddy menilai satu hingga dua minggu ke depan akan menjadi periode penentu untuk melihat apakah gangguan transportasi benar-benar berdampak pada ekspor sawit Indonesia.
Ia juga menilai situasi saat ini berbeda dengan 2022 karena ekspor pada dasarnya masih dapat dilakukan melalui jalur alternatif, meskipun dengan biaya yang lebih tinggi. Terkait langkah antisipasi, ia mengakui ruang intervensi pemerintah terbatas mengingat konflik terjadi di luar wilayah Indonesia.
