Perdana Menteri Pham Minh Chinh mengeluarkan arahan terkait rencana penyelenggaraan Pameran Musim Semi Nasional 2026 berdasarkan Dokumen No. 630, dengan mempertimbangkan usulan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan dalam Surat Edaran No. 160/BCT-KHTC tertanggal 10 Januari 2026.
Dalam arahannya, Perdana Menteri menyetujui penamaan kegiatan tersebut sebagai “Pameran Musim Semi Pertama 2026” dan menetapkannya untuk diselenggarakan setiap tahun. Ia menegaskan kementerian, sektor, daerah, dan pelaku usaha perlu berpartisipasi secara aktif dan efektif, karena kegiatan ini dipandang sebagai tugas politik, bukan semata kegiatan komersial maupun jasa.
Perdana Menteri juga menugaskan Menteri Perindustrian dan Perdagangan untuk proaktif menangani pekerjaan yang berada dalam kewenangan, fungsi, serta tugas yang diberikan.
Kementerian Perindustrian dan Perdagangan diminta berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, dan unit terkait untuk merevisi proposal proyek sesuai arahan Wakil Perdana Menteri Bui Thanh Son dalam Surat Edaran No. 20/TB-VPCP tertanggal 10 Januari 2025. Revisi tersebut harus memastikan penyelenggaraan berlangsung efektif, memaksimalkan mobilisasi sumber daya sosial, serta memastikan isi yang diusulkan berada dalam lingkup kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Arahan itu juga menekankan pencegahan penuh terhadap potensi kejadian negatif maupun pemborosan, serta mendorong pemanfaatan ruang secara adil. Kementerian Perindustrian dan Perdagangan diminta melaporkan kepada otoritas berwenang paling lambat 19 Januari 2026, serta bertanggung jawab penuh kepada Pemerintah dan Perdana Menteri atas isi laporan dan proposal tersebut.
Selain itu, Kementerian Keuangan diminta berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan untuk melaporkan dan mengusulkan kepada otoritas berwenang terkait alokasi dukungan keuangan paling lambat 19 Januari 2026. Usulan dukungan harus mengacu pada kriteria, norma, dan kemampuan penyeimbangan anggaran, serta menjamin prinsip ekonomis, efisien, dan patuh pada ketentuan perundang-undangan tentang anggaran negara.
Dalam arahan tersebut, dukungan keuangan dipertimbangkan hanya untuk usaha kecil dan menengah, sementara perusahaan besar dan pemerintah daerah diminta menanggung pendanaan mereka sendiri.
