Persiapan untuk menerima dan bekerja sama dengan delegasi Komisi Eropa terkait penangkapan ikan IUU (ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur) dilaporkan telah memasuki tahap akhir. Dalam sebuah pertemuan, Direktur Departemen Pertanian dan Lingkungan Hidup, Nguyen Duy Quang, menyampaikan bahwa sebagian besar agenda dan kebutuhan teknis telah diselesaikan, termasuk penyusunan program kerja terperinci serta peninjauan dan finalisasi laporan serta dokumen oleh departemen, lembaga, dan daerah.
Dalam upaya penanganan IUU, provinsi disebut telah memperketat pengendalian jumlah kapal, registrasi, perizinan, dan penandaan kapal penangkap ikan. Seluruh kapal penangkap ikan di wilayah tersebut juga telah diperbarui dalam sistem VnFishbase dan disinkronkan dengan basis data populasi nasional.
Nguyen Duy Quang melaporkan, provinsi telah mencabut registrasi 365 kapal penangkap ikan. Selain itu, sebanyak 1.484 dari 1.484 kapal yang memenuhi syarat telah dipasang alat pelacak dan dipantau selama 24 jam setiap hari. Provinsi juga telah menerbitkan prosedur penanganan untuk kapal yang kehilangan konektivitas serta kapal yang melanggar perairan asing, dan menyelesaikan sistem pencatatan serta data untuk penelusuran asal-usul hasil laut.
Ia menambahkan, sejak 2024 hingga saat ini, provinsi tidak mencatat adanya kapal penangkap ikan yang melanggar perairan asing.
Dalam pertemuan yang sama, pimpinan Komando Penjaga Perbatasan Provinsi, Kepolisian Provinsi, serta sejumlah departemen dan daerah terkait turut menyampaikan laporan mengenai pekerjaan penanganan IUU. Laporan tersebut menyoroti rencana koordinasi, rincian tugas, dan kesiapan di lapangan guna memastikan proses penerimaan dan kerja sama dengan delegasi berjalan menyeluruh dan sesuai jadwal.
Wakil Ketua Komite Rakyat Provinsi, Trinh Minh Hoang, meminta Departemen Pertanian dan Lingkungan Hidup bersama unit dan daerah terkait untuk proaktif mengatur dan meninjau seluruh materi yang berkaitan dengan pekerjaan IUU. Ia menekankan pentingnya menyiapkan dokumen, fasilitas, dan logistik; mengantisipasi berbagai skenario serta menyusun rencana pelayanan selama kunjungan; dan melakukan peninjauan serta pemeriksaan silang terhadap data dan angka agar akurat, transparan, dan didukung dokumen yang spesifik.
Trinh Minh Hoang juga meminta agar laporan terkait IUU disusun secara rinci, menarik secara visual, dan tersedia dalam dua bahasa. Selain itu, ia menegaskan perlunya seluruh pihak terkait menjunjung tinggi tanggung jawab terhadap pengembangan sektor perikanan serta kehormatan dan martabat bangsa sesuai arahan Pemerintah Pusat, serta bekerja dengan tekad bersama seluruh negeri untuk mengatasi “kartu kuning” Komisi Eropa.
