Pengurus Besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB IKA PMII) menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 2026 untuk merumuskan langkah strategis organisasi dalam mengawal agenda kebangsaan. Forum ini diarahkan agar alumni PMII yang tersebar di berbagai sektor dapat berperan sebagai kekuatan intelektual dan moral dalam mendorong Indonesia menjadi negara yang berdaya, berkeadilan, serta berkontribusi aktif di tingkat global.
Ketua Umum PB IKA PMII Fathan Subchi mengatakan Rapimnas menjadi ruang untuk memastikan alumni PMII terus mengambil peran dalam menjawab tantangan bangsa. “IKA PMII memiliki tanggung jawab historis untuk terus menjaga arah perjalanan bangsa. Melalui Rapimnas ini, kami ingin memastikan bahwa alumni PMII tetap menjadi bagian dari solusi bagi berbagai tantangan bangsa,” ujar Fathan dalam Rapimnas di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta, dikutip Jumat, 6 Maret 2026.
Fathan juga menegaskan komitmen organisasi untuk berkontribusi pada isu-isu strategis nasional, termasuk ketahanan pangan dan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Ia menyebut setelah penguatan konsolidasi alumni, organisasi juga menaruh perhatian pada kontribusi dalam konteks global, termasuk pembahasan situasi ekonomi dan pangan nasional di tengah gejolak geopolitik.
Sementara itu, Ketua Panitia Rapimnas M. Rodli Kaelani atau Odie menjelaskan, forum tersebut menjadi ajang evaluasi sekaligus penyusunan proyeksi organisasi untuk empat tahun ke depan. “Forum ini menjadi awalan yang strategis untuk evaluasi, sekaligus menilai sejauh mana progres organisasi berjalan dan proyeksi apa yang harus dilakukan dalam kurun empat tahun ke depan,” kata Odie.
Rapimnas turut dihadiri sejumlah tokoh nasional, antara lain Wakil Menteri Keuangan Juda Agung, Ketua KPU RI Mochammad Afifudin, Ketua Komisi II DPR RI sekaligus Presidium KAHMI Rifqinizamy Karsayuda, Dirjen Pendidikan Islam Kemenag Prof. Suyitno, serta Ketua Fraksi PKB MPR Eem Marhamah Zulfa Hiz.
Dalam paparannya, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, termasuk kalangan alumni perguruan tinggi, untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah perubahan tatanan ekonomi dunia.
