Rusia melontarkan kritik keras terhadap pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang membahas situasi di Iran. Dalam pernyataannya, perwakilan Rusia menilai pertemuan yang digelar atas inisiatif Amerika Serikat itu sebagai upaya membenarkan agresi dan campur tangan dalam urusan internal negara berdaulat.
Rusia menyebut pertemuan tersebut tidak relevan dengan mandat DK PBB untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Moskow juga menolak apa yang disebutnya sebagai upaya Washington membuang waktu anggota Dewan melalui laporan yang dinilai hanya melayani posisi pihak penyelenggara. “Apa yang terjadi sekarang hanyalah sebuah aib dan lelucon, pertunjukan murahan yang tidak pantas bagi anggota Dewan,” demikian pernyataan yang disampaikan.
Di sisi lain, Rusia menyatakan otoritas di Teheran telah menyampaikan komitmen untuk memenuhi kewajiban internasional, termasuk penghormatan terhadap hak asasi manusia serta memastikan kondisi bagi ekspresi opini publik secara damai. Namun, Rusia juga menekankan bahwa pemerintah memiliki kewajiban melindungi nyawa warga sipil, menjaga ketertiban umum, dan mempertahankan integritas wilayah.
Menurut pernyataan tersebut, pemerintah Iran disebut telah mengambil langkah untuk menstabilkan situasi ekonomi dan membangun dialog dengan publik guna merespons isu-isu yang muncul. Rusia juga menyebut adanya aksi unjuk rasa massal di Iran yang menyatakan dukungan kepada pemimpin tertinggi Iran dan arah kebijakan independen negara itu.
Rusia menilai perkembangan di sejumlah kota di Iran dalam beberapa hari terakhir telah melampaui protes damai. Disebutkan adanya kasus terdokumentasi terkait penggunaan senjata api, pembunuhan petugas penegak hukum dan warga sipil, serangan pembakaran terhadap fasilitas medis dan lembaga publik, serta serangan terhadap fasilitas layanan darurat. Moskow menegaskan tindakan semacam itu tidak dapat dibenarkan atas nama kebebasan berekspresi atau perlindungan hak asasi manusia.
Dalam pernyataannya, Rusia juga mengaitkan situasi tersebut dengan metode “revolusi warna”, yang diklaim melibatkan provokator bersenjata terlatih yang mengubah protes damai menjadi kerusuhan, perusakan fasilitas publik, dan kekerasan. Rusia menyebut pola serupa pernah terjadi di sejumlah negara dan menuding adanya dukungan atau pengaturan dari kekuatan eksternal yang berkepentingan pada “perubahan rezim”.
Moskow menuduh Amerika Serikat dan para pendukungnya mengeksploitasi persoalan ekonomi dan sosial masyarakat Iran yang disebut dipicu tekanan sanksi ilegal negara-negara Barat. Menurut Rusia, sanksi digunakan untuk memicu ketegangan publik dan mengguncang stabilitas politik domestik Iran.
Rusia juga menyoroti langkah Inggris, Prancis, dan Jerman yang disebut ingin menciptakan kesan pemulihan resolusi DK PBB anti-Iran melalui pemicu mekanisme “snapback” dalam Resolusi DK PBB 2231. Dalam pandangan Rusia, langkah itu didasarkan pada apa yang disebutnya sebagai rekayasa Barat mengenai “ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional” yang dikaitkan dengan program nuklir damai Iran.
Selain itu, Rusia menyampaikan kekhawatiran atas sikap Washington yang dinilai agresif, termasuk ancaman penggunaan kekuatan militer terhadap Iran. Rusia menyatakan mengutuk tindakan tersebut dan menilainya sebagai pelanggaran berat terhadap hukum internasional dan Piagam PBB.
Rusia juga mendesak pihak-pihak yang disebutnya sebagai “penghasut” di Washington dan ibu kota lainnya agar mencegah terulangnya tragedi Juni 2025, yang menurut pernyataan itu terjadi ketika agresi AS-Israel hampir memicu bencana nuklir besar dengan konsekuensi kemanusiaan dan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan. Rusia menuntut agar AS dan mitranya menahan diri dari keputusan dan tindakan lebih lanjut, termasuk yang berkaitan dengan fasilitas nuklir.
Di akhir pernyataannya, Rusia menegaskan kembali kecaman terhadap segala bentuk campur tangan eksternal, hasutan kekerasan, serta ancaman penggunaan kekuatan terhadap Iran. Rusia juga meminta para penggagas pertemuan untuk berhenti menempatkan diri sebagai “hakim global” dan mengakhiri langkah-langkah yang dinilai memicu eskalasi.
