Sektor pertunjukan langsung di Prancis menghadapi tekanan berat menjelang 2026. Di tengah pertemuan para profesional seni pertunjukan pada Biennales Internationales du Spectacle (BIS) di Nantes pekan ini, sejumlah indikator menunjukkan situasi yang mengkhawatirkan: pemangkasan subsidi pemerintah daerah, kekurangan pendanaan untuk FONPEPS, penutupan usaha, hingga ancaman penutupan teater. Sejumlah organisasi serikat pekerja bahkan memperingatkan adanya “rencana sosial besar” yang dinilai mengancam keberlangsungan profesi di bidang ini.
Beberapa contoh dampak krisis terlihat pada ruang-ruang pertunjukan. Studio teater di Alfortville yang dipimpin Christian Benedetti meluncurkan malam pertama operasi penggalangan dana akhir pekan ini bertajuk “All Lives” untuk mempertahankan keberadaan teaternya. Meski terus mendapat dukungan dari Kota Alfortville, Benedetti menyatakan subsidi pemerintah tidak lagi mampu menutup biaya pemeliharaan maupun investasi yang dibutuhkan agar perusahaannya dapat terus berkarya.
Kondisi serupa dialami Théâtre L’Échangeur di Bagnolet yang mencatat defisit sekitar 60.000 euro dan diperkirakan harus menutup pintu pada Juni. Krisis juga menyentuh kelompok yang lebih besar. Perusahaan tari Carolyn Carlson mengumumkan penghentian aktivitasnya pada awal Januari, setelah pementasan terakhirnya “Pohon” pada 30 dan 31 Januari di Théâtre des Champs-Élysées.
Di wilayah Grand Est, Badan Kebudayaan Grand Est disebut akan mengorbankan pusat-pusat pertunjukan langsung secara menyeluruh. Rapat dewan direksi pada Senin, 19 Januari, dijadwalkan mengusulkan struktur fungsional bagi lembaga baru yang akan bernama “The Scenic Agency” dan hanya mempertahankan fungsi teknis. Seluruh kegiatan yang selama ini mendukung seniman daerah—seperti dukungan distribusi, produksi bersama, lokakarya praktik, maupun pelatihan—dilaporkan telah dihentikan.
Di sisi lain, masa depan FONPEPS (Dana Nasional untuk Pekerjaan Jangka Panjang di Bidang Hiburan) juga menjadi sorotan. Serikat pekerja menyatakan terus mengajukan permohonan kepada negara namun belum mendapat jawaban konkret. Dalam pernyataannya, SYNDEAC (Persatuan Nasional Perusahaan Seni dan Budaya) menilai pidato Perdana Menteri terkait upaya anggaran yang disebut “disepakati” tidak menyinggung pendanaan kebijakan budaya, dukungan untuk penciptaan, pendidikan seni, maupun lapangan kerja di sektor tersebut.
Pada 14 Januari, Intersyndicale mengirim surat kepada Rachida Dati untuk menyampaikan kekhawatiran atas perpanjangan FONPEPS melalui keputusan selama tiga tahun, dengan perkiraan anggaran turun 40%. FONPEPS dibentuk Kementerian Kebudayaan pada 2016 untuk mendukung pekerjaan yang lebih berkelanjutan di sektor seni pertunjukan, baik negeri maupun swasta, termasuk mendorong struktur ketenagakerjaan menciptakan pekerjaan yang lebih stabil dan memperpanjang durasi kontrak.
Intersyndicale memperingatkan bahwa kekurangan pendanaan akan berujung pada pengurangan hak, hilangnya pekerjaan, dan melemahnya sektor pertunjukan secara permanen. Mereka juga menolak FONPEPS “dikorbankan” tanpa perdebatan, transparansi, dan akuntabilitas politik, mengingat mekanisme tersebut disebut sebagai hasil perjuangan para pekerja intermiten pada 2016.
Masalah tidak hanya menyangkut pendanaan operasional, tetapi juga kondisi fisik sejumlah fasilitas budaya. Salah satu contoh yang mencolok adalah Pusat Kebudayaan Jean Lurçat, lokasi Panggung Nasional Aubusson. Ruang teater disebut sudah ditinggalkan karena atap miring, sementara dua ruangan lain tidak dapat digunakan akibat infiltrasi air. Atapnya bahkan terancam ambruk.
Perbaikan diperkirakan menelan biaya 4 juta euro, dengan pembagian: negara 2 juta euro, wilayah 1 juta euro, dan 800.000 euro dari departemen Creuse selaku pemilik gedung. Namun pendanaan menjadi tidak pasti karena, dengan dibukanya perluasan Kota Permadani Internasional pada 17 Januari, pihak yang terkait menyatakan ingin memisahkan diri dari Pusat Kebudayaan dan menangguhkan partisipasi dalam pendanaan pekerjaan tersebut. Berkas ini kini berada di meja prefek baru Creuse, Jean-Philippe Legueult.
Ketika tiba di Kementerian Kebudayaan, Rachida Dati menjadikan akses budaya di wilayah pedesaan sebagai salah satu prioritas, melalui rencana 100 juta euro untuk proyek baru. Dalam kerangka itu, disebutkan 70 festival didukung di Prancis dan luar negeri, 4 juta euro dikerahkan untuk proyek perpustakaan seni di 43 departemen, serta 240 residensi seniman didukung dalam dua tahun terakhir.
Namun pertanyaan yang mengemuka adalah keberlanjutan struktur yang sudah ada. Para pelaku budaya yang selama puluhan tahun menyebarkan kegiatan budaya ke berbagai wilayah kini dinilai melemah akibat terus berkurangnya subsidi pemerintah daerah. Banyak yang terpaksa mempersingkat musim pertunjukan, yang pada akhirnya meningkatkan kerentanan dan memiskinkan para seniman yang berada di ujung rantai produksi.
