Isu pelanggaran hak cipta musik kembali menjadi sorotan setelah Departemen Investigasi Korupsi, Kejahatan Ekonomi, dan Penyelundupan (C03) Kementerian Keamanan Publik membuka lima kasus terkait pelanggaran hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 225 KUHP. Sejumlah artis menyampaikan keluhan tentang karya mereka yang digunakan pihak lain di platform digital, bahkan ada yang mendapat teguran hak cipta atas produk yang mereka ciptakan sendiri.
Salah satu contoh datang dari grup MTV. Penyanyi Thien Vuong mengatakan bahwa selama 26 tahun berkarier dengan ratusan lagu dan sejumlah hit, pendapatan mereka sepenuhnya berasal dari pertunjukan langsung, bukan dari platform digital. Ia menjelaskan, saat mereka merilis lagu dan album dalam bentuk fisik, prosesnya melalui perusahaan distribusi. Namun ketika grup tersebut mulai mengunggah ulang lagu-lagu mereka ke platform digital, mereka justru menerima teguran hak cipta berulang karena dianggap melanggar.
Dari situ, mereka menemukan bahwa perusahaan yang sebelumnya mendistribusikan album MTV diduga telah secara mandiri menjual versi audio kepada distributor digital. Akibatnya, selain harus mengurus mekanisme “daftar putih” agar dapat menggunakan konten sendiri tanpa terkena pelanggaran, mereka juga mengaku kehilangan pendapatan dalam jumlah besar dari platform digital.
Direktur Phuong Nam Film sekaligus anggota Dewan Eksekutif Asosiasi Industri Rekaman Vietnam (RIAV), Phan Mong Thuy, menilai banyak sengketa hak cipta berakar dari kesalahpahaman atau pemahaman yang tidak lengkap tentang hukum. Menurutnya, Undang-Undang Kekayaan Intelektual Vietnam terus mengalami perubahan untuk menyesuaikan kondisi nyata dan selaras dengan praktik internasional. Meski demikian, bidang hak cipta tetap kompleks sehingga masyarakat, pengguna, bahkan pelaku industri belum tentu memahami hak dan tanggung jawab mereka.
Phan Mong Thuy juga mengingatkan bahwa mengabaikan persoalan hak cipta tidak hanya berisiko menimbulkan kerugian ekonomi. Dampaknya dapat merembet pada reputasi pribadi, merek perusahaan, hingga tanggung jawab hukum. Dalam kasus-kasus serius, pelanggaran bahkan dapat berujung pada penuntutan pidana.
Sementara itu, pengacara Phan Vu Tuan dari Phan Law Office, yang berpengalaman menangani perkara hak cipta, menilai para pencipta belum sepenuhnya peduli atau menyadari pentingnya perlindungan hak cipta. Ia menyebut kondisi ini memunculkan tiga konsekuensi sekaligus: kerugian ekonomi, hilangnya kepercayaan di antara para seniman, dan distorsi lingkungan kreatif. Menurutnya, tanpa perhatian yang memadai pada karya kreatif sendiri, akan sulit membangun ekosistem musik yang profesional dan berkelanjutan.
Tuan menekankan bahwa agar pasar musik berkembang secara sehat, artis, produser, dan penyelenggara perlu mengubah perspektif tentang hak cipta. Ia mengingatkan, konten yang dinilai sesuai aturan platform belum tentu sesuai dengan hukum Vietnam jika menggunakan karya pihak lain tanpa izin atau menyalahgunakan hak kekayaan intelektual. Karena itu, kegiatan pembelian, penjualan, perizinan, maupun eksploitasi musik disebut harus dilakukan berdasarkan hukum Vietnam.
Ia juga menyoroti kecenderungan sebagian pihak yang lebih fokus pada pertanyaan “apakah ini sesuai untuk YouTube?” ketimbang “apakah ini sesuai dengan hukum?”. Menurutnya, aturan platform hanyalah ketentuan internal sebuah layanan, sedangkan acuan utama tetap hukum yang berlaku. Ia menegaskan bahwa hak cipta bukan semata persoalan digital atau aturan platform, melainkan hak milik yang melekat pada nilai kreatif seniman.
Dalam analisisnya, banyak sengketa hak cipta muncul akibat kontrak yang disusun kurang baik atau ditandatangani pencipta tanpa pemahaman memadai atas istilah hukum. Ia menyebut banyak seniman menandatangani perjanjian pengalihan, eksploitasi, atau distribusi karya tanpa dukungan konsultan profesional. Karena itu, Tuan menyarankan para pencipta proaktif mencari bantuan pengacara, ahli, atau unit khusus seperti Pusat Perlindungan Hak Cipta Musik Vietnam (VCPMC) maupun Kantor Hak Cipta sebelum menandatangani kontrak apa pun yang terkait hak cipta.
Tuan menambahkan, sistem hukum Vietnam saat ini dinilai relatif selaras dengan standar internasional, seiring partisipasi Vietnam dalam perjanjian seperti Perjanjian Hak Cipta WIPO (WCT) dan Perjanjian Pertunjukan dan Fonogram WIPO (WPPT). Karena itu, menurutnya, tantangan utama bukan semata pada regulasi, melainkan pada penerapan yang efektif melalui kampanye kesadaran, pelatihan, dan panduan praktis agar lebih dekat dengan para seniman dan pekerja kreatif.
Phan Mong Thuy turut menekankan bahwa selain hak cipta, hak terkait—termasuk hak produser rekaman dan para penampil—perlu mendapat perhatian lebih besar. Saat ini, Pusat Manajemen dan Eksploitasi Rekaman Vietnam di bawah RIAV disebut mewakili anggota dan pemilik rekaman yang berwenang untuk melindungi hak-hak terkait tersebut.
