JAKARTA – Survei nasional terbaru Indikator Politik Indonesia mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen. Dalam temuan survei tersebut, komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi menjadi alasan yang paling dominan di balik penilaian positif responden.
Survei ini dilaksanakan pada 15–21 Januari 2026, sekitar satu tahun tiga bulan setelah Prabowo dilantik sebagai Presiden pada 20 Oktober. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka terhadap 1.220 responden yang dipilih dengan metode simple random sampling. Indikator menyebut margin of error survei sekitar 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Pendiri sekaligus peneliti utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan angka kepuasan tersebut tergolong tinggi jika dibandingkan dengan fase awal pemerintahan presiden-presiden sebelumnya. “Kalau dijumlahkan antara responden yang menyatakan sangat puas dan cukup puas, angkanya mencapai 79,9 persen. Ini sangat tinggi untuk ukuran approval rating seorang presiden,” ujar Burhanuddin saat memaparkan hasil survei secara daring, Minggu (8/2).
Menurut Burhanuddin, ketika responden diminta menjelaskan alasan kepuasan, upaya pemberantasan korupsi menjadi jawaban yang paling sering muncul. “Kalau ditanya apa yang membuat mereka puas, alasan utamanya adalah memberantas korupsi,” katanya.
Ia menambahkan, temuan ini menunjukkan perubahan dalam cara publik memandang kepemimpinan Prabowo pada periode awal pemerintahannya. Burhanuddin menyebut sebelumnya Prabowo lebih banyak dipersepsikan sebagai sosok yang tegas, namun sejak Oktober 2025, variabel yang paling menentukan kepuasan di kalangan pendukungnya adalah pemberantasan korupsi.
Selain isu antikorupsi, Burhanuddin menyebut kepuasan publik juga diperkuat oleh intensitas pemerintah dalam menyalurkan berbagai bentuk bantuan sosial di tengah dinamika nasional sepanjang 2025. Ia juga menilai modal politik yang kuat sejak awal pemerintahan turut membantu menjaga persepsi positif publik.
Meski demikian, Burhanuddin menekankan bahwa konsistensi kebijakan, terutama dalam agenda pemberantasan korupsi, akan menjadi penentu keberlanjutan kepercayaan masyarakat. “Evaluasi publik ini harus dijaga. Kalau tidak bisa diterjemahkan dalam dukungan politik yang berkelanjutan, tentu akan menjadi persoalan tersendiri,” ujarnya.
