Universitas Brawijaya (UB) menyoroti krisis sumber daya air yang memicu banjir, hilangnya mata air, hingga ketimpangan akses air bersih dalam forum internasional yang digelar bersama UNESCO pada Senin (11/5/2026). Melalui agenda ini, UB mendorong isu krisis air tidak berhenti sebagai kajian akademik, melainkan masuk ke strategi pendidikan, riset, serta diplomasi internasional.
Forum bertajuk Water Future for All 2026 yang digelar dalam rangka World Water Week 2026 memposisikan persoalan air sebagai tantangan global. Isu tersebut dikaitkan dengan ketahanan sosial, pembangunan wilayah, serta ketimpangan gender.
Wakil Ketua Pelaksana, Abdul Aziz Jaziri, mengatakan ancaman kerusakan sumber daya air di Malang Raya menjadi alasan kampus perlu mengambil peran yang lebih konkret. Ia menyebut berbagai persoalan, mulai dari banjir hingga kehilangan mata air, menuntut respons yang lebih terstruktur dari perguruan tinggi.
Menurut Abdul Aziz, pendekatan kampus selama ini kerap berhenti pada kajian akademik tanpa benar-benar masuk dalam sistem pendidikan dan kebijakan kampus. Karena itu, UB mulai mendorong isu pengelolaan air dan lingkungan masuk ke kurikulum melalui pendekatan civic literacy atau literasi kewargaan yang berbasis kesadaran lingkungan global.
Ia menegaskan persoalan air berkaitan dengan dampak sosial yang lebih luas. Konsep “kampus berdampak”, kata dia, perlu diterjemahkan melalui kontribusi nyata ilmu pengetahuan terhadap problem masyarakat, terutama ancaman krisis air yang semakin terasa di kawasan perkotaan maupun pesisir.
Di sisi lain, UB juga membangun arah baru internasionalisasi melalui program UNESCO Chair bertema Integrated Ecohydrology and Water Security in Coastal Areas (SEACoM). Program ini disebut tidak hanya ditujukan untuk memperkuat reputasi global kampus, tetapi juga menempatkan ketahanan air sebagai fokus utama kerja sama internasional.
Dalam rangkaian tersebut, UB dipercaya menerjemahkan ringkasan eksekutif laporan resmi PBB tentang perkembangan air dunia, World Water Development Report 2026, ke dalam Bahasa Indonesia. Abdul Aziz menyebut terjemahan itu telah dikirim ke Paris dan diluncurkan bersama bahasa resmi UNESCO lainnya pada 19 Maret. Laporan yang diterbitkan UNESCO tahun ini menyoroti ketimpangan gender dalam pengelolaan sumber daya air.
Ketua Harian Komite Nasional Indonesia untuk UNESCO, Ananto Kusuma Seta, menilai langkah UB menunjukkan mulai munculnya perguruan tinggi di Indonesia yang berani menjadikan isu global sebagai bagian dari identitas institusi. Ia menyebut UB menjadi penggerak dalam kerja sama dengan UNESCO dan mulai memasukkan isu keberlanjutan air, lingkungan, serta tata kelola global ke dalam sistem kampus secara lebih permanen.
Sorotan serupa disampaikan Dr Engin Koncagul dari UNESCO Regional Office Jakarta. Ia menilai pengelolaan air dunia masih menghadapi ketimpangan besar, terutama dalam keterlibatan perempuan pada level pengambilan keputusan. Menurutnya, kesenjangan tersebut membuat persoalan air tidak hanya menjadi isu lingkungan, tetapi juga menyangkut keadilan sosial dan akses terhadap sumber daya dasar kehidupan.
Engin juga mengapresiasi UB sebagai perguruan tinggi pertama di Indonesia yang menerjemahkan laporan air dunia UNESCO ke dalam Bahasa Indonesia. Forum internasional ini, di tengah meningkatnya ancaman perubahan iklim, krisis air bersih, dan kerusakan kawasan resapan, menunjukkan pergeseran peran perguruan tinggi dari pusat pendidikan menjadi aktor yang ikut membentuk arah kebijakan dan kesadaran publik terkait keberlanjutan lingkungan.
