Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi peta keuangan tahunan bagi setiap negara, baik maju maupun berkembang. Dalam kondisi ideal, pendapatan negara—yang bersumber dari pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta hibah—dapat menutup seluruh kebutuhan belanja. Namun dalam praktiknya, belanja negara kerap lebih besar, terutama untuk pembiayaan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan jaring pengaman sosial.
Selisih antara pendapatan dan belanja tersebut memunculkan defisit anggaran. Untuk menutupnya, pemerintah menempuh pembiayaan melalui penerbitan surat utang negara atau pinjaman, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dalam kerangka ini, utang diposisikan sebagai instrumen agar roda pemerintahan dan pembangunan tetap berjalan.
Pembahasan utama mengenai utang negara tidak semata pada ada atau tidaknya utang, melainkan pada cara pengelolaannya. Utang dapat berdampak berbeda tergantung apakah digunakan untuk belanja produktif yang mendorong pertumbuhan ekonomi, atau untuk kebutuhan jangka pendek yang tidak berkelanjutan.
Dalam perspektif ekonomi, terdapat beberapa pendekatan yang sering digunakan untuk menjelaskan peran utang. Pandangan Keynesian, misalnya, menilai utang sebagai alat stimulus ketika sektor swasta melemah. Dalam situasi resesi, pemerintah dapat meningkatkan belanja publik meski harus berutang, dengan harapan tercipta efek pengganda (multiplier effect) pada lapangan kerja dan daya beli. Dalam kerangka ini, utang dipandang sebagai langkah sementara, selama diarahkan pada kegiatan produktif seperti pembangunan infrastruktur dan penciptaan lapangan kerja.
Di sisi lain, pandangan klasik dan neoklasik cenderung lebih berhati-hati terhadap utang. Melalui teori Ricardian Equivalence yang dikaitkan dengan ekonom Robert Barro, disebutkan bahwa masyarakat dapat menahan konsumsi ketika pemerintah berutang karena memperkirakan beban pajak akan meningkat di masa depan. Dengan demikian, utang tidak selalu efektif mendorong ekonomi apabila kepercayaan publik terhadap kebijakan fiskal melemah.
Pendekatan yang lebih modern menekankan konsep keberlanjutan utang (debt sustainability), yakni utang yang dapat dibayar tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi. Salah satu indikator yang digunakan adalah rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Untuk negara berkembang, batas aman umumnya disebut sekitar 60% dari PDB. Dalam konteks ini, Indonesia disebut masih berada di bawah ambang batas tersebut.
Meski demikian, pengelolaan utang tetap menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah potensi kenaikan beban bunga yang dapat mengurangi ruang anggaran untuk sektor produktif seperti pendidikan dan kesehatan. Selain itu, terdapat risiko nilai tukar apabila sebagian utang berdenominasi mata uang asing, risiko pembiayaan ulang (refinancing risk) ketika pasar keuangan bergejolak, serta crowding out effect saat pinjaman pemerintah menekan ruang pembiayaan sektor swasta. Isu keadilan antargenerasi juga menjadi sorotan karena utang yang dibuat saat ini akan dibayar oleh generasi mendatang.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan yang dikutip dalam tulisan opini tersebut, rasio utang terhadap PDB Indonesia meningkat dari sekitar 38% pada 2015 menjadi sekitar 57% pada 2023. Kenaikan ini disebut terutama dipengaruhi pembiayaan darurat selama pandemi COVID-19. Sementara itu, beban bunga utang disebut tetap terkendali pada kisaran 4–5% dari PDB, yang dipandang mencerminkan pengelolaan utang yang hati-hati (prudent debt management).
Pemerintah juga disebut menjaga agar proporsi utang dalam mata uang rupiah tetap dominan untuk menekan risiko fluktuasi nilai tukar. Pada akhirnya, utang negara digambarkan bersifat netral secara ekonomi—dampaknya bergantung pada tata kelola. Jika digunakan secara produktif, transparan, dan efisien, utang dapat menjadi pendorong pertumbuhan sekaligus menjaga stabilitas. Namun tanpa perencanaan yang matang, utang berisiko menjadi beban antargenerasi dan mempersempit ruang fiskal.
Karena itu, pengelolaan utang dipandang perlu dilakukan secara prudent dan visioner agar berfungsi sebagai instrumen strategis pembangunan, bukan sekadar penutup kekurangan anggaran.
