PT Vale Indonesia Tbk (INCO) menyatakan telah memperoleh persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) produksi bijih nikel untuk tahun 2026. Namun, kuota produksi yang disetujui pemerintah disebut hanya sekitar 30 persen dari volume yang diajukan perusahaan.
Direktur Utama Vale Indonesia Bernardus Irmanto mengatakan, perseroan meminta dukungan Komisi XII DPR agar kuota produksi pertambangan dapat ditambah di tiga wilayah operasi, yakni Blok Sorowako, Pomalaa, dan Bahodopi. Pernyataan itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi XII DPR, Senin (19/1).
“Saat ini kami sudah memperoleh approval atau persetujuan atau pengesahan RKAB. Namun demikian, kuota yang diberikan kepada PT Vale sekitar 30 persen dari apa yang kami minta,” ujar Bernardus.
Menurut Bernardus, kuota yang disetujui tersebut dinilai tidak mencukupi kebutuhan smelter perusahaan. Ia menyebut kebutuhan akan semakin besar seiring rencana penyelesaian proyek smelter High Pressure Acid Leaching (HPAL) yang tengah dikembangkan Vale.
Vale menargetkan proyek smelter HPAL di Pomalaa, Sulawesi Tenggara, menyelesaikan tahapan mechanical completion pada Agustus 2026. Sementara itu, smelter HPAL di Bahodopi, Sulawesi Tengah, ditargetkan rampung pada kuartal IV 2026.
Bernardus menyatakan kondisi kuota saat ini berpotensi mengganggu pemenuhan komitmen perusahaan terhadap pabrik serta mitra kerja. Karena itu, Vale berharap dapat segera mengajukan revisi RKAB agar memperoleh volume produksi yang dinilai memadai.
“Kemungkinan bisa tidak akan bisa memenuhi komitmen-komitmen kami terhadap pabrik-pabrik yang tadi saya jelaskan di atas. Jadi mudah-mudahan kami PT Vale bisa mendapatkan kesempatan untuk mengajukan revisi RKAB dan juga mendapatkan volume yang cukup untuk memenuhi komitmen terhadap partner dan juga komitmen terhadap pemegang saham kami,” kata Bernardus.
Usai rapat, Bernardus enggan merinci angka produksi bijih nikel yang tercantum dalam RKAB 2026, termasuk membandingkannya dengan RKAB 2025. Ia menyebut ruang lingkup pekerjaan pada 2026 berbeda dengan tahun sebelumnya, terutama karena perkembangan proyek yang ditargetkan memasuki tahap penyelesaian pada kuartal III–IV.
“Saya enggak mau jawab. Tadi kalian bisa hitung semuanya. Faktanya adalah, dan ini sudah ada di publik, bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM memberikan approval 30 persen. Jadi PT Vale harus menyesuaikan kegiatan operasi, dengan harapan bahwa nanti kami masih bisa mengajukan revisi,” ujarnya.
Untuk tahun 2025, Vale memperoleh persetujuan RKAB produksi bijih nikel sebesar 16,6 juta ton, dengan target produksi nickel matte 71.234 ton. Hingga November 2025, realisasi produksi bijih tercatat 12,8 juta ton dan nickel matte 66.848 ton.
Sementara penjualan bijih nikel pada RKAB 2025 ditargetkan 1,36 juta ton, dengan realisasi 1,906 juta ton per November 2025. Perusahaan juga mencatat total pendapatan hingga November sebesar USD 902 juta.
Bernardus menyebut realisasi produksi hingga akhir 2025 telah melampaui target RKAB, meski ia tidak memaparkan rinciannya. “Produksi PT Vale untuk produksi nikel matte itu melebihi budget yang dicanangkan di tahun 2025. Demikian juga penjualan ore, sampai dengan akhir tahun itu juga melebihi budget yang dicanangkan di tahun 2025,” katanya.
Di sisi lain, dalam RDP tersebut Bernardus menilai kebijakan pemangkasan RKAB produksi bijih nikel tahun ini menjadi kisaran 250–260 juta ton berpotensi memunculkan persoalan hukum atau sengketa, terutama bila perusahaan telah memiliki komitmen dengan mitra.
Meski demikian, ia menyatakan memahami tujuan penurunan produksi tersebut, yakni mendorong kenaikan harga nikel di pasar internasional setelah melemah sepanjang 2025, sekaligus memaksimalkan nilai tambah. “Cuma memang ada beberapa kasus di mana kadang kala kami sudah mempunyai komitmen dengan partner, dan kalau misalkan tidak memberikan komitmen, malah bisa menjadi dispute hukum buat kami,” ujarnya.
Kepada awak media, Bernardus berharap pemerintah, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), membuka ruang diskusi dengan pelaku usaha untuk mencari solusi terbaik demi keberlanjutan industri pertambangan nikel nasional.
