JAKARTA – PT Vale Indonesia Tbk (INCO) menyatakan telah memperoleh persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 yang memuat rencana produksi bijih nikel untuk tahun berjalan. Namun, perseroan menilai kuota produksi yang diberikan pemerintah jauh di bawah kebutuhan perusahaan.

Direktur Utama Vale, Bernardus Irmanto, mengatakan dukungan yang dibutuhkan perusahaan berkaitan dengan kuota penambangan atau produksi bijih nikel dari sejumlah wilayah operasi, yakni Pomala, Bahodopi, dan Sorako. Pernyataan itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI pada Senin (19/1).

Bernardus tidak merinci angka produksi yang disetujui oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Namun ia menyebut, untuk dua proyek di Bahodopi dan Pomala, volume produksi yang disetujui pemerintah pada tahun ini tidak mencapai 50% dari yang diajukan perusahaan. Sementara itu, untuk area tambang eksisting di Sorowako, kuota tetap diberikan sesuai permintaan Vale.

“Saat ini kami sudah memperoleh approval atau persetujuan atau pengesahan RKAB. Namun demikian kuota yang diberikan kepada PT Vale sekitar 30% dari apa yang kami minta kemungkinan bisa tidak akan bisa memenuhi komitmen-komitmen kami terhadap pabrik-pabrik,” kata Bernardus.