Direktur Utama PT Vale Indonesia Tbk (INCO) Bernardus Irmanto menyampaikan kekhawatiran terhadap keberlanjutan pasokan bijih nikel untuk pabrik pengolahan high pressure acid leaching (HPAL), setelah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) hanya menyetujui sekitar 30 persen dari total kuota produksi nikel yang diajukan perseroan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026.
Bernardus menilai keputusan tersebut berpotensi mengganggu komitmen pasokan bahan baku baterai kendaraan listrik yang telah disiapkan Vale melalui kemitraan dengan sejumlah produsen global. Pada 2026, Vale menjalin kerja sama dengan Huayou, Ford Motor, dan EcoPro untuk memasok bijih nikel ke pabrik HPAL.
“Saat ini kami sudah memperoleh persetujuan RKAB. Namun kuota yang diberikan kepada PT Vale hanya sekitar 30 persen dari yang kami ajukan. Dengan kondisi ini, kemungkinan besar kami tidak dapat memenuhi komitmen terhadap pabrik-pabrik yang telah kami jelaskan,” ujar Bernardus dalam rapat bersama Komisi XII DPR RI, Senin, 19 Januari 2026.
Ia menambahkan, keterbatasan kuota tersebut dinilai tidak sejalan dengan tren produksi perseroan yang disebutnya positif. Hingga November 2025, produksi bijih nikel Vale tercatat 12,80 juta ton dari target RKAP 2025 sebesar 16,60 juta ton. Target RKAP 2025 itu meningkat sekitar 9 persen dibandingkan realisasi produksi 2024 yang mencapai 15,20 juta ton.
Di sisi lain, produksi nikel matte Vale mencapai 66.848 ton hingga November 2025 atau tumbuh 3 persen secara tahunan. Total penjualan nikel matte sepanjang tahun berjalan tercatat 67.351 ton, naik 2 persen secara tahunan.
Vale juga melaporkan kemajuan ekspansi kegiatan komersial melalui penjualan bijih nikel saprolit dari Pomalaa dan Bahodopi. Hingga November 2025, total penjualan bijih nikel saprolit mencapai 1.905.740 wet metric ton (wmt).
Bernardus berharap pemerintah membuka ruang bagi perseroan untuk mengajukan revisi RKAB. Menurut dia, tambahan kuota produksi diperlukan agar Vale dapat memenuhi komitmen kepada mitra strategis dan pemegang saham.
“Mudah-mudahan PT Vale bisa mendapatkan kesempatan untuk merevisi RKAB dan memperoleh volume yang cukup untuk memenuhi komitmen kepada para mitra dan pemegang saham,” ujarnya.
Usai rapat, Bernardus tidak memerinci total kuota produksi yang disetujui pemerintah. Ia juga tidak menjawab apakah kuota tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut dia, kebutuhan produksi 2026 berbeda dengan 2025 karena adanya percepatan proyek-proyek hilirisasi. “Jadi kami harus menyesuaikan kegiatan operasi, dengan harapan bahwa nanti kami masih bisa mengajukan revisi,” kata dia.
Kebutuhan bijih nikel Vale diproyeksikan meningkat seiring target penyelesaian proyek HPAL di Pomalaa dan Morowali pada 2026. Proyek HPAL Pomalaa diperkirakan membutuhkan pasokan sekitar 21 juta ton limonit per tahun, sedangkan proyek HPAL Morowali memerlukan sekitar 10,4 juta ton limonit per tahun.
Sebelumnya, Vale memproyeksikan tiga proyek pabrik HPAL rampung pada 2026 dan 2027. Ketiga proyek tersebut berada di Indonesia Growth Project (IGP) Pomalaa di Sulawesi Tenggara, IGP Morowali di Sulawesi Tengah, dan IGP Sorowako di Sulawesi Selatan.
Bernardus menyebut IGP Pomalaa sebagai proyek HPAL dengan perkembangan tercepat. Proyek ini melibatkan sekitar 6.200 pekerja dan bernilai investasi US$4,6 miliar atau sekitar Rp 76,7 triliun, dengan target rampung pada 2026.
Sementara itu, IGP Morowali telah melakukan pengapalan perdana 2,2 juta ton bijih nikel saprolit pada Juli 2025. Proyek tersebut melibatkan sekitar 4.700 pekerja dengan nilai investasi sekitar US$2 miliar. Adapun pabrik HPAL di IGP Sorowako ditargetkan selesai pada 2027 dengan total investasi mencapai US$2,2 miliar.
