Wakil Wali Kota Ternate, Nasri Abubakar, membuka forum perangkat daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Kota Ternate untuk tahun perencanaan 2027. Kegiatan tersebut digelar di Ball Room Royal Resto, Ternate Tengah, Kota Ternate, Selasa (10/3/2026).

Dalam sambutannya, Nasri menyampaikan bahwa Musrenbang merupakan forum yang partisipatif, transparan, dan akuntabel, dengan menempatkan masyarakat serta para pemangku kepentingan sebagai bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan.

Ia menjelaskan, melalui forum perangkat daerah, aspirasi masyarakat yang telah dihimpun dari tahapan Musrenbang tingkat kelurahan dan kecamatan, pokok-pokok pikiran DPRD, serta rencana kerja perangkat daerah diselaraskan untuk merumuskan prioritas pembangunan yang lebih fokus, terarah, dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.

Nasri menyebut pelaksanaan forum tersebut sejalan dengan ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Aturan itu menegaskan Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD bertujuan untuk membahas dan menyepakati usulan kegiatan pembangunan prioritas dari tingkat kecamatan, membahas kegiatan prioritas yang belum tercakup dalam usulan kecamatan, serta menyepakati pengelompokan kegiatan prioritas berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah.

“Dengan demikian, forum ini menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan berbagai kepentingan pembangunan daerah secara lebih komprehensif dan terintegrasi,” kata Nasri.

Penyusunan RKPD Kota Ternate Tahun 2027, lanjut dia, merupakan bagian dari tahapan pelaksanaan RPJMD Kota Ternate Tahun 2025–2029 dan menjadi instrumen utama untuk mengarahkan kebijakan pembangunan daerah setiap tahun.

Berdasarkan capaian pembangunan, dinamika isu strategis, serta arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah, tema pembangunan Kota Ternate Tahun 2027 ditetapkan: “Penguatan City Branding Ternate sebagai Kota Rempah dan Pengembangan Kawasan Ekonomi Strategis Berbasis Kepulauan Melalui Peningkatan Daya Saing Industri Kreatif, UMKM dan IKM Serta Kapasitas Penyandang Disabilitas.”

Nasri mengatakan tema tersebut mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Ternate untuk memperkuat identitas historis dan keunggulan lokal sebagai bagian dari jalur perdagangan rempah dunia, sekaligus mendorong transformasi ekonomi daerah berbasis potensi kepulauan.

Sejalan dengan tema itu, ia memaparkan tiga arah prioritas pembangunan Kota Ternate Tahun 2027. Pertama, penguatan city branding Ternate sebagai Kota Rempah serta pengembangan kawasan ekonomi strategis berbasis kepulauan untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah. Kedua, pengembangan iklim usaha yang kondusif melalui peningkatan daya saing industri kreatif, UMKM, dan industri kecil menengah. Ketiga, peningkatan kapasitas penyandang disabilitas melalui pemberdayaan ekonomi dan penguatan kewirausahaan yang inklusif.

Selain tiga agenda tersebut, Pemerintah Kota Ternate disebut akan terus mengakselerasi agenda prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD 2025–2029 sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Nasri menekankan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah menjadi arah dan pedoman strategis bagi seluruh perangkat daerah dalam merumuskan kebijakan dan program selama lima tahun ke depan. Menurutnya, kebijakan yang dirumuskan merupakan hasil proses panjang yang menghimpun aspirasi masyarakat serta menjawab persoalan aktual pembangunan perkotaan.

Karena itu, ia menilai Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD menjadi momentum penting untuk memastikan program pembangunan selaras dengan kebutuhan masyarakat dan mampu menjawab tantangan pembangunan Kota Ternate ke depan.

Seluruh program dan kebijakan pembangunan tersebut, kata Nasri, bermuara pada visi pembangunan Kota Ternate: “Ternate Andalan, Ternate Mandiri dan Berkeadilan Jilid II.”

“Saya ingin menegaskan bahwa Pemerintah Kota Ternate akan terus mengawal setiap tahapan perencanaan pembangunan, mulai dari Musrenbang tingkat kelurahan, kecamatan, hingga pada proses penganggaran dalam APBD,” ujarnya.

Ia berharap seluruh pimpinan perangkat daerah, camat, serta delegasi kecamatan mengikuti forum dengan sungguh-sungguh dengan mempertimbangkan urgensi kebutuhan masyarakat, keterpaduan program pembangunan, ketercapaian indikator kinerja pembangunan daerah, serta keterbatasan kemampuan fiskal daerah.

“Dengan demikian, program dan kegiatan yang dihasilkan dari forum ini benar-benar terarah, terukur, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” kata Nasri.