BERITA TERKINI
Agenda dan Materi Sidang Ketiga DPRD Provinsi ke-20 Periode 2026–2030 Disepakati

Agenda dan Materi Sidang Ketiga DPRD Provinsi ke-20 Periode 2026–2030 Disepakati

Rencana materi dan agenda Sidang Ketiga Dewan Rakyat Provinsi (DPRD) ke-20 periode 2026–2030 telah mencapai kesepakatan. Sidang tersebut dijadwalkan berlangsung selama dua hari, pada 29–30 Juni 2026.

Sejumlah pejabat hadir dalam rangkaian pembahasan rencana sidang, di antaranya Phan Trong Tan, Anggota Komite Tetap Komite Partai Provinsi sekaligus Wakil Ketua Komite Rakyat Provinsi, serta Nguyen Trung Kien, Anggota Komite Tetap Komite Partai Provinsi sekaligus Wakil Ketua Tetap DPRD Provinsi.

Dalam Sidang Ketiga, DPRD Provinsi direncanakan mendengarkan dan mempertimbangkan laporan dari Komite Tetap DPRD Provinsi, Komite Rakyat Provinsi, Komite Front Persatuan Nasional Provinsi, serta lembaga peradilan. Materi laporan mencakup pelaksanaan tugas pembangunan sosial-ekonomi selama enam bulan pertama tahun ini, serta tugas dan solusi untuk enam bulan terakhir tahun 2026. Pembahasan juga meliputi situasi penerimaan dan pengeluaran anggaran, penerimaan dan penanganan pengaduan serta kecaman warga, pemberantasan korupsi dan praktik negatif, pencegahan dan pengendalian kejahatan, hasil penyelesaian permintaan pemilih, serta tindak lanjut isu-isu yang diangkat pada sidang sebelumnya.

Selain itu, sidang direncanakan membahas dan mengesahkan 29 resolusi, terdiri atas tiga resolusi yang diajukan Komite Tetap DPRD Provinsi dan 26 resolusi dari Komite Rakyat Provinsi. Sejumlah rancangan resolusi disebut berdampak langsung pada kehidupan masyarakat dan pembangunan daerah, antara lain ketentuan kebijakan bagi pejabat di Provinsi Phu Tho, kebijakan untuk menarik sumber daya manusia berkualitas tinggi, dukungan bagi asuransi sosial sukarela, serta biaya pendidikan untuk tahun ajaran 2026–2027.

Dalam konferensi pembahasan rencana sidang, para delegasi berfokus pada penyempurnaan rencana penyelenggaraan, termasuk waktu dan lokasi kegiatan, persiapan konten serta dokumen sidang, kualitas presentasi dan rancangan resolusi, hingga program tanya jawab. Mereka juga mendorong peninjauan cermat atas seluruh materi agar sesuai ketentuan hukum, bersifat praktis, memiliki kelayakan tinggi, dan memenuhi kebutuhan pembangunan provinsi pada fase baru.

Sejumlah masukan juga disampaikan oleh para pemimpin Komite Kebudayaan dan Urusan Sosial DPRD Provinsi serta Komite Ekonomi dan Anggaran DPRD Provinsi.

Menutup konferensi, Bui Duc Hinh, Wakil Sekretaris Komite Partai Provinsi sekaligus Ketua DPRD Provinsi, menyampaikan apresiasi atas rasa tanggung jawab lembaga penasihat dan pendukung serta kontribusi para delegasi. Ia menegaskan Sidang Ketiga DPRD Provinsi ke-20 merupakan sidang penting untuk menilai secara menyeluruh pelaksanaan tugas pembangunan sosial-ekonomi pada enam bulan pertama tahun ini, sekaligus memutuskan sejumlah isu utama yang dinilai akan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat dan pembangunan provinsi ke depan.

Dalam kesempatan itu, terdapat saran agar sidang turut memuat laporan tinjauan satu tahun pelaksanaan model pemerintahan daerah dua tingkat. Komite Rakyat Provinsi bersama departemen dan lembaga terkait diminta terus berkoordinasi dengan Komite Tetap DPRD Provinsi serta komite-komite DPRD Provinsi guna segera menyelesaikan berkas dan dokumen yang akan diajukan, dengan memastikan kemajuan dan kualitas. Seluruh laporan, presentasi, dan rancangan resolusi juga diminta disiapkan secara cermat dengan berpegang pada kebijakan Pemerintah Pusat, provinsi, serta kebutuhan praktis.

Le Minh