Komite Tetap Majelis Nasional menjadwalkan Sidang ke-55 pada Maret 2026 dengan agenda utama membahas proses penyusunan undang-undang, pelaksanaan pengawasan, serta pengambilan keputusan atas sejumlah isu penting. Dalam sidang ini, komite juga akan kembali membahas persiapan Sidang Pertama Majelis Nasional ke-16.
Dalam bidang legislasi, Komite Tetap akan mempertimbangkan dan memberikan pendapat terhadap sejumlah rancangan undang-undang. Daftarnya meliputi perubahan dan penambahan sejumlah pasal pada Undang-Undang tentang Notarisasi, Undang-Undang tentang Bantuan Hukum, serta Undang-Undang tentang Akses Informasi (yang telah diubah). Komite juga akan membahas perubahan dan penambahan sejumlah pasal pada Undang-Undang tentang Lembaga Perwakilan Republik Sosialis Vietnam di Luar Negeri, serta RUU tentang Kepercayaan dan Agama.
Selain itu, agenda legislasi mencakup perubahan dan penambahan sejumlah pasal pada Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Tembakau, serta pembahasan Undang-Undang tentang Status Sipil (yang telah diubah) dan Undang-Undang tentang Ibu Kota (yang telah diubah). Komite juga akan memberikan pendapat terkait perubahan dan penambahan sejumlah pasal pada Undang-Undang tentang Emulasi dan Pujian, serta Undang-Undang tentang Asuransi Sosial.
Masih dalam rangkaian pembahasan regulasi, Komite Tetap Majelis Nasional akan mempertimbangkan dan menyetujui dua rancangan resolusi. Pertama, resolusi yang mengubah dan melengkapi Resolusi No. 1744/NQ-UBTVQH15 tertanggal 27 Juni 2025 tentang daftar anggota Dewan Nasional untuk Seleksi dan Pengawasan Hakim. Kedua, resolusi yang mengumumkan Peraturan tentang Kegiatan Urusan Luar Negeri Majelis Nasional.
Untuk fungsi pengawasan, komite akan mempertimbangkan dan memberikan komentar atas laporan Majelis Nasional mengenai petisi warga pada Februari 2026. Komite juga akan menelaah laporan Pemerintah tentang pelaksanaan praktik penghematan dan pemberantasan pemborosan sepanjang 2025.
Sidang ke-55 juga memuat agenda pengambilan keputusan terkait isu-isu penting. Di antaranya pertimbangan penerapan hak preferensi dan kekebalan bagi Kantor Dana Kerja Sama Pembangunan Ekonomi Bank Ekspor-Impor Korea di Vietnam sesuai Usulan No. 17/TTr-CP. Komite juga akan membahas rancangan resolusi mengenai mekanisme koordinasi dan kebijakan khusus untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan penyelesaian sengketa investasi internasional, serta rancangan resolusi tentang rencana pembangunan sosial-ekonomi lima tahun 2026–2030.
Selain seluruh agenda tersebut, Komite Tetap Majelis Nasional akan memberikan pendapat untuk kedua kalinya mengenai persiapan Sidang Pertama Majelis Nasional ke-16.
