Badan Pengendalian dan Investigasi Khusus (BAPPISUS) Republik Indonesia bersama Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) menggelar Diskusi Kebangsaan Chapter 1 di Jakarta, Rabu, 22 Juli 2026. Forum ini menempatkan perguruan tinggi sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperkuat kebijakan pembangunan nasional yang berbasis riset dan sains.
Diskusi yang berlangsung hampir lima jam di BRILiaN Club itu mempertemukan BAPPISUS RI, MRPTNI, dan Forum Rektor Indonesia (FRI). Para rektor perguruan tinggi negeri duduk bersama jajaran BAPPISUS untuk membahas bagaimana agenda pembangunan nasional Presiden Prabowo Subianto dapat ditopang oleh ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi.
Forum tersebut merupakan tindak lanjut dari Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 yang dibuka Presiden Prabowo di Jakarta International Convention Center (JICC) pada 26 Juni 2026. Dalam sarasehan itu, Presiden menegaskan arah pembangunan Indonesia ke depan harus bertumpu pada sains dan inovasi.
Kepala BAPPISUS RI Aris Marsudiyanto memimpin langsung jalannya diskusi. Dari 20 perguruan tinggi negeri yang diundang, 19 rektor hadir, sementara Universitas Gadjah Mada berhalangan karena agenda lain. Aris menyatakan pemerintah ingin mendengar pandangan akademisi secara langsung terkait persoalan strategis nasional.
Berbeda dari forum koordinasi yang cenderung satu arah, diskusi berlangsung terbuka. Para rektor menyampaikan kritik, masukan, serta rekomendasi berbasis riset terhadap program prioritas pemerintah.
Dalam pertemuan itu, peserta membahas lima isu strategis. Pertama, percepatan pemenuhan kebutuhan dokter spesialis melalui kolaborasi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dengan Kementerian Kesehatan. Peserta menilai pemerataan tenaga spesialis masih menjadi pekerjaan rumah besar, terutama di luar Pulau Jawa.
Kedua, penguatan ketahanan pangan dan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pembahasan mencakup distribusi pangan, kualitas gizi, serta upaya agar program tersebut dapat menggerakkan ekonomi lokal melalui pemberdayaan petani, nelayan, peternak, dan pelaku usaha daerah.
Ketiga, tata kelola perguruan tinggi dalam skema pemanfaatan sumber daya alam melalui Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Peserta menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas agar manfaat ekonominya benar-benar mendukung pengembangan pendidikan tinggi.
Keempat, pembiayaan pendidikan tinggi yang lebih berkeadilan bagi mahasiswa program sarjana. Para rektor menyoroti perlunya perluasan akses pendidikan tanpa menurunkan mutu akademik.
Kelima, pengembangan riset Rute Peradaban Nusantara yang mencakup kajian politik, hukum, ekonomi, hingga sosial budaya. Riset ini dipandang penting untuk memperkuat identitas nasional sekaligus menjadi pijakan dalam merumuskan arah pembangunan jangka panjang.
Aris menegaskan BAPPISUS tidak dibentuk untuk mengambil alih tugas kementerian teknis. Menurutnya, peran lembaga tersebut adalah memperkuat sinergi, mengawal pelaksanaan, serta memastikan kebijakan strategis Presiden berjalan efektif dan tepat sasaran.
Ia juga menilai perguruan tinggi memiliki posisi penting dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik karena menjadi pusat produksi pengetahuan. Diskusi Kebangsaan Chapter 1, menurut sejumlah peserta, mencerminkan upaya membangun pola baru dalam hubungan pemerintah dan kampus—dari sekadar pelaksana kebijakan menjadi mitra dalam merumuskan solusi.
Meski demikian, tantangan berikutnya adalah memastikan rekomendasi dan kajian ilmiah yang muncul dari forum tersebut benar-benar diterjemahkan menjadi keputusan politik yang konsisten dan dapat dijalankan. Keberlanjutan kolaborasi antara BAPPISUS dan perguruan tinggi akan menjadi penentu apakah pendekatan berbasis data dan riset dapat menjadi fondasi dalam agenda pembangunan nasional.
