Nama Institut Kesenian Jakarta mendadak ramai dicari. Bukan karena pameran atau festival, melainkan karena aksi seni mahasiswa di depan Gedung DPR yang terasa seperti cermin bagi banyak orang.
Di tengah rutinitas demonstrasi yang sering diukur dari jumlah massa dan volume pengeras suara, mahasiswa IKJ memilih bahasa lain. Teater, monolog, dan grafiti menjadi medium untuk menyampaikan keresahan.
Itulah yang membuat peristiwa ini menjadi tren. Aksi tersebut memadukan politik dan estetika, lalu memaksa publik menonton, bukan sekadar mendengar.
-000-
Apa yang Terjadi di Depan DPR
Selasa (10/11/2026), sedikitnya 100 mahasiswa IKJ menyampaikan aspirasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat. Mereka tidak hanya berorasi.
Sejumlah mahasiswa menampilkan aksi teatrikal. Adegan menggambarkan negara sebagai pihak berkuasa, sementara rakyat berada dalam kondisi sengsara.
Pertunjukan berlangsung hampir setengah jam. Para mahasiswa tampak menghayati setiap adegan yang ditampilkan di ruang publik yang sarat simbol kekuasaan.
Di sisi lain, mahasiswa bidang seni rupa menyampaikan pesan melalui grafiti. Tiga mahasiswa berdiri berdampingan, tangan terikat kain merah putih.
Salah satunya melukis simbol tiga jari sebagai bentuk perlawanan. Seorang lagi membuat gambar abstrak, sementara yang lain menjahit kain dengan wajah tertutup kain putih.
Tujuan mereka dinyatakan sederhana namun berat: berharap aspirasi dan keresahan terhadap pemerintah didengar langsung oleh wakil rakyat. Mereka datang membawa empat tuntutan.
Perwakilan mahasiswa, Patan, menyebut tuntutan terkait kebijakan perpajakan, perlindungan lingkungan, penggunaan APBN, serta kebebasan berekspresi.
Tuntutan pertama menolak kebijakan fiskal terkait perpajakan. Mereka menyoroti wacana penerapan pajak digital dan kenaikan pajak.
Tuntutan kedua mendesak pemerintah mengutamakan perlindungan lingkungan dan ekologi. Dua tuntutan lain disebut berkaitan dengan APBN dan kebebasan berekspresi.
-000-
Mengapa Isu Ini Menjadi Tren
Pertama, bentuk aksinya tidak lazim. Publik terbiasa menyaksikan demonstrasi sebagai pertarungan slogan, tetapi kali ini protes hadir sebagai pertunjukan yang mengundang tafsir.
Teater dan grafiti membuat pesan terasa lebih dekat. Orang yang biasanya menghindari berita politik pun bisa tertarik karena pendekatan visual dan naratif.
Kedua, lokasi aksinya sangat simbolik. DPR adalah panggung kekuasaan, dan seni yang dipentaskan di depannya terasa seperti menantang pusat legitimasi negara.
Ruang itu bukan sekadar trotoar. Ia adalah medan makna, tempat rakyat sering merasa jauh dari proses pengambilan keputusan.
Ketiga, tuntutan yang dibawa menyentuh urat nadi kehidupan sehari-hari. Pajak, lingkungan, APBN, dan kebebasan berekspresi adalah kata-kata yang mengikat dapur, udara, dan suara.
Isu-isu itu juga mudah memicu percakapan di media sosial. Setiap orang punya pengalaman atau kekhawatiran, lalu membawanya ke kolom komentar dan ruang obrolan.
-000-
Seni sebagai Cara Berbicara Ketika Kata-kata Terasa Buntu
Aksi mahasiswa IKJ mengingatkan bahwa politik bukan hanya soal angka dan pasal. Politik juga soal rasa: takut, marah, harap, dan kecewa yang menumpuk.
Teater mengubah protes menjadi cerita. Dalam cerita, penonton tidak dipaksa setuju, tetapi diajak merasakan, lalu memikirkan ulang posisi dirinya sebagai warga.
Grafiti, di sisi lain, adalah bahasa kota. Ia lahir dari dinding dan jalan, dari pengalaman sehari-hari, dan sering muncul ketika kanal formal dianggap tak cukup mendengar.
Simbol tiga jari, tangan terikat kain merah putih, serta wajah tertutup kain putih menghadirkan lapisan makna. Ia bisa dibaca sebagai keterikatan, pembungkaman, atau perlawanan.
Namun penting dicatat, makna simbol tidak tunggal. Justru di situlah kekuatan seni, ia memberi ruang bagi publik untuk menafsir tanpa harus seragam.
-000-
Mengaitkan Tuntutan dengan Isu Besar Indonesia
Empat tuntutan yang disebut Patan sebenarnya bertemu pada satu simpul: kepercayaan publik. Pajak, APBN, lingkungan, dan kebebasan berekspresi bertumpu pada rasa adil.
Perpajakan menyentuh pertanyaan paling dasar dalam negara modern. Warga diminta berkontribusi, lalu menagih timbal balik berupa layanan, perlindungan, dan akuntabilitas.
Ketika wacana pajak digital dan kenaikan pajak muncul, kekhawatiran publik sering bukan semata angka. Kekhawatiran itu terkait beban hidup dan keyakinan bahwa uang dikelola tepat.
Penggunaan APBN menambah dimensi lain. Tanpa transparansi dan prioritas yang jelas, anggaran mudah dipersepsikan sebagai sesuatu yang jauh dari kebutuhan warga.
Isu lingkungan menegaskan bahwa pembangunan selalu punya harga. Ekologi yang rusak bukan hanya statistik, melainkan banjir, udara kotor, dan hilangnya ruang hidup.
Kebebasan berekspresi adalah payungnya. Tanpa ruang menyampaikan kritik, kebijakan apa pun akan terasa seperti instruksi sepihak, bukan hasil musyawarah dalam arti yang hidup.
-000-
Kerangka Konseptual: Mengapa Seni Efektif dalam Protes
Riset komunikasi publik banyak menekankan peran narasi. Pesan yang berbentuk cerita cenderung lebih mudah diingat daripada daftar tuntutan yang kering.
Dalam kajian psikologi sosial, ekspresi kolektif juga membangun identitas bersama. Aksi seni dapat memperkuat rasa kebersamaan tanpa harus mengeraskan suasana.
Di studi kebijakan, legitimasi publik sering dipengaruhi persepsi prosedural. Warga ingin merasa didengar, bukan sekadar diberi keputusan.
Seni, dengan sifatnya yang dialogis, bisa menjadi jembatan. Ia tidak memaksa kesimpulan, tetapi memancing pertanyaan, lalu membuka ruang percakapan.
Dalam kajian gerakan sosial, simbol dan performa sering menjadi alat mobilisasi. Visual yang kuat memudahkan media dan publik menangkap inti protes dalam sekejap.
Namun efektivitas itu juga menuntut tanggung jawab. Ketika simbol menyebar cepat, risiko salah paham ikut membesar, dan dialog bisa berubah menjadi saling serang.
-000-
Cermin dari Luar Negeri: Ketika Seni Menggugat Kekuasaan
Di berbagai negara, seni kerap menjadi bahasa protes ketika ruang politik terasa menegang. Teater jalanan dan mural sering hadir sebagai penanda adanya jarak dengan penguasa.
Contoh yang kerap dibahas adalah mural politik di Irlandia Utara. Dinding kota menjadi arsip sosial, merekam konflik, identitas, dan tuntutan, sekaligus memicu debat publik.
Di Hong Kong, ekspresi visual dan pertunjukan kreatif pernah menjadi bagian dari demonstrasi besar. Simbol, poster, dan seni jalanan dipakai untuk menyatukan pesan.
Di Amerika Serikat, gerakan hak sipil dan protes anti-perang juga menampilkan seni sebagai alat. Lagu, poster, dan pertunjukan menjadi cara menyampaikan kritik yang melampaui pidato.
Rujukan luar negeri ini tidak untuk menyamakan konteks. Ia hanya menunjukkan pola universal: ketika warga mencari bahasa yang didengar, seni sering dipilih karena menyentuh emosi.
-000-
Risiko dan Peluang: Antara Didengar dan Disalahpahami
Aksi seni di ruang politik menghadirkan peluang dialog yang lebih luas. Ia dapat mengundang perhatian warga yang biasanya apatis atau lelah dengan pertengkaran elit.
Namun ada risiko penyederhanaan. Media sosial cenderung memotong konteks menjadi potongan video, lalu menilai pesan hanya dari satu simbol atau satu adegan.
Risiko lain adalah polarisasi. Ketika ekspresi dibaca sebagai serangan, bukan kritik, ruang diskusi mengecil, dan yang tersisa hanya kubu-kubu yang saling menutup telinga.
Karena itu, respons publik dan negara menjadi penentu. Apakah seni diperlakukan sebagai ancaman, atau sebagai undangan untuk membahas substansi tuntutan.
-000-
Bagaimana Isu Ini Sebaiknya Ditanggapi
Pertama, DPR dan pemerintah perlu merespons substansi, bukan semata bentuk. Tuntutan soal pajak, lingkungan, APBN, dan kebebasan berekspresi layak dijawab dengan penjelasan terbuka.
Kedua, ruang dialog harus dibuat lebih terstruktur. Pertemuan resmi dengan perwakilan mahasiswa, disertai catatan publik, dapat mencegah isu berhenti sebagai tontonan viral.
Ketiga, masyarakat sipil dan kampus perlu menjaga agar diskusi tetap berbasis data. Kritik yang kuat akan lebih sulit diabaikan jika disertai argumentasi dan rujukan kebijakan.
Keempat, publik sebaiknya menahan diri dari menghakimi simbol secara tergesa. Menanyakan maksud, konteks, dan tuntutan akan lebih produktif daripada memperdebatkan tafsir yang dangkal.
Kelima, aparat dan penyelenggara negara perlu memastikan hak berekspresi dihormati. Ketertiban penting, tetapi ketertiban tidak boleh menjadi alasan mematikan percakapan demokratis.
-000-
Di Balik Panggung, Ada Pertanyaan yang Lebih Sunyi
Aksi mahasiswa IKJ mengajukan pertanyaan yang jarang diucapkan terang-terangan. Seberapa jauh negara mau mendengar sebelum rakyat harus berteriak.
Teater tentang negara yang berkuasa dan rakyat yang sengsara bukan sekadar adegan. Ia adalah cara menyampaikan rasa tidak berdaya yang kadang tak tertampung dalam rapat-rapat.
Grafiti yang lahir di depan gedung parlemen juga mengingatkan bahwa demokrasi bukan hanya prosedur lima tahunan. Demokrasi adalah kehadiran sehari-hari, termasuk hak untuk mengkritik.
Di sinilah isu ini menjadi penting bagi Indonesia. Ia menyentuh relasi negara dan warga, serta cara kita merawat perbedaan agar tetap bisa berbicara dalam satu ruang.
Jika seni dipahami sebagai bahasa warga, maka tugas negara adalah mendengar tanpa defensif. Tugas warga adalah mengkritik tanpa kehilangan akal sehat.
Di ujungnya, yang dicari bukan kemenangan satu pihak. Yang dicari adalah rasa adil yang bisa dirasakan, dan kebijakan yang bisa dipertanggungjawabkan.
Seperti kata yang sering diulang dalam banyak perjuangan, harapan tidak selalu lahir dari panggung besar. Ia kadang muncul dari keberanian menyampaikan kebenaran dengan cara yang manusiawi.
“Keberanian bukan ketiadaan takut, melainkan keputusan bahwa ada sesuatu yang lebih penting daripada takut.”
