Tambun Selatan — Calon Kepala Desa Lambangsari, Tuti Elawati, menawarkan visi pembangunan yang menempatkan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan bersih sebagai fondasi untuk mewujudkan Lambangsari yang maju, berkarakter, dan bertakwa.
Visi itu disiapkan sebagai arah kepemimpinan Tuti Elawati untuk periode 2026–2034. Dalam pernyataannya, ia menyampaikan komitmen: “Menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan bersih guna mewujudkan Desa Lambangsari yang maju, berkarakter dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.”
Visi tersebut diterjemahkan ke dalam tujuh misi utama yang mencakup peningkatan pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan, kesehatan dan pendidikan, kesadaran hukum, pengembangan ekonomi masyarakat, pembangunan infrastruktur dan lingkungan, hingga digitalisasi desa.
Ketua Tim Pemenangan Tuti Elawati, Rosyidi, S.Pd., MM., mengatakan visi dan misi itu disusun untuk menjawab kebutuhan warga, bukan sekadar slogan politik. “Visi dan misi Ibu Tuti Elawati berangkat dari kebutuhan masyarakat. Kami ingin pembangunan Desa Lambangsari tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat pelayanan publik, sumber daya manusia, ekonomi masyarakat, serta tata kelola pemerintahan,” ujar Rosyidi, Rabu (22/07/2026).
Misi pertama menekankan peningkatan pelayanan masyarakat secara optimal. Dalam gagasan tersebut, pelayanan publik dipandang sebagai indikator nyata kualitas pemerintahan desa, sehingga warga diharapkan memperoleh layanan yang mudah, cepat, transparan, dan memiliki kepastian. Pemerintahan desa juga dituntut mampu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.
Misi kedua adalah membangun sinergitas tata kelola pemerintahan desa yang kondusif. Tuti Elawati menilai pembangunan desa tidak dapat berjalan sendiri-sendiri, sehingga kolaborasi antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, perempuan, hingga pelaku usaha menjadi bagian penting pembangunan yang lebih inklusif. Rosyidi menegaskan sinergi diperlukan agar pembangunan tidak berjalan parsial. “Pembangunan desa harus dilakukan secara bersama-sama. Pemerintah desa harus mampu membangun komunikasi dan kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat,” katanya.
Misi ketiga menyasar sektor kesehatan dan pendidikan melalui konsep desa sehat serta pelayanan pendidikan bagi seluruh warga. Rosyidi menyebut pembangunan sumber daya manusia diposisikan sebagai investasi jangka panjang. “Desa yang maju bukan hanya dilihat dari pembangunan fisiknya. Kualitas masyarakat juga menjadi ukuran penting. Karena itu, sektor kesehatan dan pendidikan harus menjadi perhatian,” ujarnya.
Misi keempat berfokus pada peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui program masyarakat sadar hukum. Program ini diharapkan menjadi ruang edukasi agar warga memahami hak, kewajiban, dan aturan yang berlaku, sekaligus mencegah konflik serta meningkatkan pemahaman dalam menghadapi persoalan hukum di lingkungan sosial.
Misi kelima menargetkan penguatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan potensi lokal, khususnya hasil produksi UMKM dan industri kecil. Menurut Rosyidi, potensi ekonomi lokal dapat menjadi kekuatan apabila dikelola secara serius dan berkelanjutan, termasuk lewat dukungan pemasaran, peningkatan kualitas produk, pengelolaan usaha, serta perluasan jaringan ekonomi. “Potensi ekonomi masyarakat harus dikembangkan secara optimal agar dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan kemandirian warga,” kata Rosyidi.
Misi keenam berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana umum yang aman dan nyaman melalui program Desa Berbudaya Lingkungan. Dalam gagasan ini, pembangunan infrastruktur tidak hanya berorientasi fisik, tetapi juga memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, kebersihan, dan keberlanjutan lingkungan. Rosyidi menyebut desa yang maju perlu menciptakan ruang hidup yang nyaman sekaligus menjaga lingkungan bagi generasi mendatang.
Misi ketujuh menekankan peningkatan pelayanan publik melalui Program Internet Desa dan Koperasi Desa Merah Putih. Digitalisasi desa diharapkan memperluas akses informasi, meningkatkan efisiensi pelayanan, serta membuka peluang baru bagi masyarakat. Sementara koperasi diproyeksikan menjadi instrumen penguatan ekonomi kerakyatan dengan pengelolaan profesional, transparan, dan berpihak kepada kepentingan warga. “Kami ingin masyarakat Lambangsari dapat mengikuti perkembangan teknologi. Internet desa dapat mendukung pelayanan dan akses informasi, sedangkan koperasi dapat menjadi salah satu instrumen penguatan ekonomi masyarakat,” tutur Rosyidi.
Rosyidi menekankan visi dan misi tersebut tidak boleh berhenti sebagai materi kampanye. Menurutnya, setiap gagasan pembangunan perlu diterjemahkan menjadi program yang terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. “Visi dan misi ini bukan sekadar slogan. Tantangannya adalah bagaimana gagasan tersebut dapat diwujudkan secara bertahap, transparan, dan melibatkan masyarakat,” tegasnya.
Dalam kontestasi Pemilihan Kepala Desa periode 2026–2034, tawaran arah pembangunan ini menjadi bagian dari penilaian warga terhadap gagasan perubahan yang disampaikan. Pada akhirnya, perubahan di tingkat desa dinilai tidak cukup hanya dijanjikan, melainkan harus dirancang, dijalankan, diawasi, dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
