Industri hiburan, termasuk konser musik, dinilai menjadi salah satu penggerak ekonomi daerah karena melibatkan banyak pihak, mulai dari penyelenggara acara (event organizer/EO), artis, sponsor, vendor, pelaku UMKM, hingga sektor pendukung seperti hotel dan transportasi. Perputaran uang dalam satu konser disebut dapat mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah.
Namun, besarnya potensi ekonomi tersebut perlu diimbangi tata kelola perpajakan yang transparan. Masih adanya tunggakan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sektor hiburan menunjukkan perlunya penguatan sistem pengawasan. Dalam konteks ini, peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jepara didorong tidak hanya sebagai pemungut pajak, tetapi juga sebagai pengendali kepatuhan pajak (tax compliance manager).
Penguatan peran BPKAD antara lain diusulkan melalui regulasi daerah agar memiliki kewenangan lebih luas. Beberapa langkah yang disoroti meliputi penyusunan basis data seluruh EO yang beroperasi di Jepara, penilaian tingkat kepatuhan pajak (tax compliance rating), verifikasi sebelum rekomendasi penyelenggaraan acara diterbitkan, pemantauan penjualan tiket secara elektronik, audit pasca-kegiatan, hingga penerbitan surat keterangan bebas tunggakan sebagai syarat penyelenggaraan kegiatan berikutnya. Dengan pola ini, pengawasan diarahkan sejak tahap perencanaan, bukan setelah konser selesai.
Selain itu, Jepara dinilai perlu membangun Sistem Informasi Event Terpadu yang dapat diakses publik. Sistem tersebut diusulkan memuat kalender event tahunan, identitas penyelenggara dan penanggung jawab, nomor induk berusaha (NIB), NPWP, lokasi dan kapasitas acara, status perizinan, status kepatuhan pajak, tanggal pelunasan PBJT, serta riwayat penyelenggaraan sebelumnya. Keterbukaan informasi ini dipandang sebagai bagian dari prinsip transparansi dalam tata kelola pemerintahan yang baik.
Untuk penegakan kepatuhan, mekanisme peringatan bertingkat juga diusulkan, mulai dari teguran tertulis pertama, teguran kedua disertai batas waktu pelunasan, surat peringatan terakhir, pengumuman sebagai wajib pajak yang belum patuh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, hingga penangguhan rekomendasi izin penyelenggaraan kegiatan berikutnya sampai kewajiban dipenuhi.
Pendekatan pengawasan juga diarahkan melalui penyusunan daftar kepatuhan, bukan sekadar “blacklist”. Dalam skema ini, terdapat Daftar Putih (white list) bagi EO yang membayar pajak dan menyampaikan laporan tepat waktu, serta Daftar Pengawasan (watch list) bagi EO yang terlambat menyetor pajak atau memiliki tunggakan dan sedang dalam proses pemeriksaan. Bagi EO dalam daftar pengawasan, setiap pengajuan izin baru diusulkan wajib melalui verifikasi khusus.
Untuk meminimalkan risiko tunggakan, muncul usulan penggunaan escrow account atau rekening penampungan. Melalui skema ini, pembayaran tiket diarahkan melalui rekening penampungan yang bekerja sama dengan bank daerah, sehingga porsi PBJT yang dipungut dari pembeli tiket dapat dipisahkan otomatis dan tidak digunakan untuk kebutuhan operasional penyelenggara.
Pengawasan lapangan juga diusulkan dilakukan melalui pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Event melalui keputusan bupati. Tim ini dapat melibatkan BPKAD, DPMPTSP, Dinas Pariwisata, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Kepolisian, Kejaksaan, Inspektorat, dan Bagian Hukum Setda. Tugasnya mencakup verifikasi sebelum acara, pengawasan saat pelaksanaan, serta evaluasi dan rekonsiliasi setelah kegiatan.
Dari sisi aturan, penegasan sanksi administratif dinilai perlu diperjelas dalam peraturan daerah. Sanksi yang disebut meliputi bunga atau denda sesuai ketentuan, penundaan pelayanan perizinan, penolakan rekomendasi kegiatan baru sampai kewajiban diselesaikan, pemeriksaan pajak daerah, serta penagihan aktif sesuai mekanisme yang berlaku. Apabila terdapat indikasi kesengajaan tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut dari konsumen, penanganannya dapat ditingkatkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti yang sah.
Digitalisasi tata kelola juga menjadi salah satu fokus, dengan gagasan agar seluruh proses penyelenggaraan konser terintegrasi dalam satu platform, mulai dari pendaftaran EO, permohonan izin, pembayaran retribusi, pelaporan tiket, pembayaran PBJT, penerbitan surat bebas tunggakan, hingga arsip penyelenggaraan.
Untuk memperjelas mekanisme tersebut, Bupati Jepara diusulkan menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Event Hiburan dan Pengawasan Kepatuhan Pajak Daerah. Materinya dapat mencakup registrasi wajib EO, basis data resmi EO, kalender event terintegrasi dengan perizinan, kewajiban e-ticketing dan pelaporan penjualan tiket elektronik, verifikasi kepatuhan pajak sebelum rekomendasi diterbitkan, mekanisme teguran bertingkat, hingga pembentukan daftar kepatuhan wajib pajak dan tim terpadu pengawasan.
Secara keseluruhan, penguatan pengawasan PBJT sektor hiburan ini diarahkan untuk membangun tata kelola industri hiburan yang modern, transparan, dan akuntabel. Tujuannya disebut bukan untuk mempersulit penyelenggara konser, melainkan menciptakan kepastian hukum, kesetaraan perlakuan, serta budaya kepatuhan agar penyelenggaraan konser tidak hanya memberi hiburan, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan daerah melalui pajak yang disetorkan secara tertib.
