Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Barat bersama Komisi X DPR RI menggelar sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) sekaligus kegiatan peningkatan literasi statistik masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar, Senin (20/10). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman publik terhadap pentingnya data statistik dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan.
Acara tersebut dihadiri Anggota Komisi X DPR RI Ratih Megasari Singkarru, Deputi Bidang Statistik Produksi BPS RI M. Habibullah, serta jajaran BPS tingkat provinsi dan kabupaten se-Sulawesi Barat.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPS Provinsi Sulawesi Barat, M. La’bi, menyampaikan bahwa SE2026 merupakan mandat negara untuk memotret kondisi dan struktur perekonomian Indonesia, mulai dari usaha mikro hingga perusahaan besar. Ia menekankan bahwa statistik tidak sekadar deretan angka, melainkan cerminan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Data statistik bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi cerita nyata tentang kehidupan ekonomi masyarakat — dari pedagang kecil, nelayan, pengusaha kuliner, hingga pelaku industri kreatif,” ujar M. La’bi. Ia menegaskan komitmen BPS Sulawesi Barat untuk melaksanakan SE2026 secara berkualitas dan berintegritas, sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor guna menumbuhkan budaya sadar data dan kepercayaan terhadap statistik.
Dalam paparannya, Deputi Bidang Statistik Produksi BPS RI M. Habibullah menjelaskan sejumlah inovasi BPS untuk meningkatkan literasi statistik publik, di antaranya program Desa Cantik (Desa Cinta Statistik), Pojok Statistik, serta “BPS Goes to School” yang menyasar pelajar dan generasi muda. Ia juga mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam sensus dan survei yang dilakukan BPS.
“Mohon kesediaan Bapak Ibu ketika didatangi petugas sensus, berikanlah jawaban yang jujur dan lengkap. Data yang Anda berikan menjadi dasar kebijakan ekonomi yang menyentuh kehidupan kita semua,” kata Habibullah.
Anggota Komisi X DPR RI Ratih Megasari Singkarru menyoroti pentingnya literasi statistik sebagai perlindungan dari misinformasi di era digital. Menurutnya, data yang akurat memiliki nilai ekonomi tinggi karena menjadi dasar kebijakan sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.
“Statistik memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Data yang akurat bukan hanya dasar kebijakan, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Tanpa data dari BPS, program seperti Indonesia Pintar tidak akan tepat sasaran,” ujar Ratih. Ia juga mengapresiasi respons cepat BPS yang menampilkan data produksi gula aren Polewali Mandar secara real-time dalam sesi sosialisasi, yang dinilainya menunjukkan manfaat praktis data BPS dalam mendukung kebijakan publik berbasis bukti.
Pada sesi sosialisasi teknis, Statistisi Ahli Madya BPS Sulawesi Barat Eka Khaerandy Oktafianto memaparkan manfaat SE2026 bagi daerah, mulai dari pemetaan potensi ekonomi, pengembangan UMKM, hingga dukungan bagi kebijakan investasi daerah. “Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar kegiatan statistik, tetapi investasi data untuk masa depan ekonomi Indonesia,” ujarnya.
Kegiatan ini diikuti lebih dari 80 peserta yang terdiri atas akademisi, pelaku UMKM, perwakilan pemerintah daerah, dan masyarakat umum. Melalui sosialisasi tersebut, BPS dan Komisi X DPR RI berharap literasi statistik masyarakat Sulawesi Barat meningkat dan publik siap menjadi mitra aktif dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026.
