Pemerintah menyatakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 melebar menjadi Rp695,1 triliun atau setara 2,92% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut lebih besar dibanding rencana awal defisit Rp616,2 triliun atau 2,53% terhadap PDB.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pelebaran defisit tersebut merupakan pilihan kebijakan yang disengaja untuk menjaga perekonomian tetap bergerak di tengah tekanan global. Menurutnya, sepanjang 2025 APBN dijalankan secara antisipatif dan responsif terhadap kondisi global dan domestik yang volatil.
“Dalam kondisi yang volatil di tahun 2025, APBN menjadi instrumen kebijakan yang antisipatif dan responsif menghadapi perkembangan dinamika global dan domestik,” ujar Purbaya dalam konferensi pers, Kamis (8/1).
Dari sisi pendapatan, realisasi pendapatan negara tercatat Rp2.756,3 triliun atau 91,7% dari target APBN. Purbaya menyebut kinerja pendapatan tertahan terutama karena penerimaan pajak yang belum optimal.
“Pendapatan perpajakan hanya Rp1.917,6 triliun atau 87,6% dari APBN,” kata Purbaya.
Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp300,3 triliun atau 99,6% dari target. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat melampaui target dengan realisasi Rp534,1 triliun atau 104%. Adapun penerimaan hibah sebesar Rp4,3 triliun, yang disebut jauh di atas target.
Di sisi belanja, pemerintah tetap mendorong pengeluaran negara sebagai instrumen stimulus. Hingga akhir 2025, belanja negara mencapai Rp3.451,4 triliun atau 95,3% dari pagu APBN. Belanja pemerintah pusat terealisasi Rp2.602,3 triliun atau 96,3%, dengan belanja kementerian/lembaga mencapai Rp1.500,4 triliun atau 129,3% dari target.
“Kalau ditanya kenapa belanja tidak dipotong supaya defisit tetap kecil, kita tahu ketika ekonomi sedang mengalami downtren, kita harus memberikan stimulus ke perekonomian,” tegas Purbaya.
Ia menyatakan pelebaran defisit merupakan bagian dari kebijakan counter cyclical untuk menjaga ekonomi tetap tumbuh tanpa mengorbankan kehati-hatian fiskal. Pemerintah, kata dia, tetap memastikan defisit berada di bawah ambang 3% dari PDB.
“Defisit memang membesar menjadi Rp695,1 triliun, lebih tinggi dibanding APBN yang membesar Rp616,2 triliun. Tapi kita tetap jaga, pastikan bahwa defisitnya tidak di atas 3 persen,” ujarnya.
Purbaya juga menegaskan pemerintah masih memegang disiplin fiskal dengan mengacu pada standar internasional, termasuk ambang batas defisit 3% PDB yang disebutnya dianut banyak negara maju.
“Sebenarnya kalau saya buat low deficit juga bisa. Saya potong anggaranya, tapi ekonominya morat-marit. Jadi ini adalah kepiawaian dari teman-teman dalam perekonomian keuangan untuk memastikan ekonomi bisa bertumbuh terus tanpa mengorbankan sisi hati-hatian dari fiskal,” ujarnya.
Ke depan, Purbaya menyampaikan optimisme bahwa defisit dapat ditekan seiring membaiknya fondasi ekonomi. Ia menyebut pemerintah mengasumsikan pertumbuhan ekonomi 5,4% dan akan berupaya mendorongnya lebih tinggi.
“Saya yakin nanti tahun 2026 dengan membaiknya fondasi perekonomian dan menguatnya momentum pertumbuhan ekonomi, ke depan seharusnya defisit bisa ditekan ke level yang lebih rendah dengan dampak pertumbuhan ekonomi ke masyarakat yang lebih besar dibanding tahun lalu. Tahun depan, tahun ini kita asumsikan pertumbuhan ekonominya 5,4 persen tapi kita akan coba tekan ke level yang lebih tinggi lagi,” ujarnya.
