Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa (IPPM) Pangkep Koordinator Universitas Negeri Makassar (UNM) menggelar Bazar Dialog bertema “Realisasi Pendidikan di Indonesia: Antara Anggaran Besar dan Realita di Lapangan”. Kegiatan tersebut berlangsung di Saka Society pada Jumat (13/2).
Dalam dialog itu, Presiden BEM FMIPA UNM Rizky Andika Putra hadir sebagai pemantik. Ia menilai pendidikan nasional kian menurun prioritasnya dalam kebijakan pemerintah saat ini, salah satunya terlihat dari langkah efisiensi anggaran yang dilakukan secara besar-besaran.
Rizky menyebut pemangkasan anggaran pendidikan tercermin melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang terbit sesaat setelah pelantikan presiden. Menurutnya, kebijakan tersebut menunjukkan pendidikan tidak ditempatkan sebagai agenda utama.
Ia juga mengaitkan persoalan anggaran pendidikan dengan sejarah panjang perjanjian internasional yang dinilai mendorong liberalisasi sektor publik. Dalam pandangannya, skema otonomi kampus seperti Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) merupakan bentuk berkurangnya tanggung jawab negara terhadap pembiayaan pendidikan, karena kampus didorong mengelola keuangan sendiri.
Rizky menilai kondisi itu berdampak pada meningkatnya beban Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa. Ia menyatakan ketika pengelolaan keuangan diserahkan kepada kampus, konsekuensinya dapat berujung pada kenaikan biaya yang dirasakan langsung oleh mahasiswa.
Selain anggaran, ia menyoroti ketimpangan kesejahteraan tenaga pendidik di daerah. Rizky menyebut data menunjukkan sekitar 42,5 juta guru di Indonesia belum merasakan kesejahteraan, yang menurutnya berkaitan dengan distribusi alokasi APBN yang tidak merata.
Ia menggambarkan kondisi guru di daerah sebagai situasi yang memprihatinkan, karena profesi pendidik kerap dibingkai dengan dalih pengabdian atau amal tanpa jaminan kesejahteraan yang layak.
Di bagian akhir, Rizky turut mengkritisi orientasi pendidikan yang dinilainya semakin diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pasar, termasuk industri pertambangan, khususnya nikel di Indonesia Timur. Ia berpendapat kurikulum pendidikan saat ini cenderung diarahkan untuk mencetak tenaga kerja yang mengikuti kepentingan industri.
Menurutnya, pendidikan semestinya tidak hanya berorientasi pada kebutuhan hilirisasi industri, melainkan juga mendorong kemandirian bangsa. Ia menutup pemaparannya dengan menegaskan bahwa mahasiswa seharusnya tidak semata diposisikan sebagai tenaga kerja bagi perusahaan-perusahaan besar.
