Mataram—Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Nusa Tenggara menilai kehadiran Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberi dampak psikologis positif terhadap kesadaran wajib pajak (WP) di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara, Samon Jaya, mengatakan semakin banyak masyarakat yang mulai memahami pentingnya membayar pajak setelah mengikuti berbagai kebijakan dan pernyataan Menteri Keuangan melalui pemberitaan media.
Samon menyebut, peningkatan kesadaran itu terlihat dari contoh wajib pajak yang datang langsung ke kantor pajak untuk menyetor Rp135 juta setelah memahami kewajibannya. Menurut Samon, wajib pajak tersebut mengaku baru mengetahui bahwa pajak tidak hanya terkait pajak kendaraan bermotor, melainkan juga mencakup kewajiban lain seperti Pajak Penghasilan (PPh).
Selain di masyarakat, Samon menuturkan semangat baru juga dirasakan di internal Direktorat Jenderal Pajak. Ia mengatakan arahan Menteri Keuangan dalam rapat pimpinan nasional yang dihadiri lebih dari 600 pejabat DJP se-Indonesia mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor dan meningkatkan optimisme untuk mencapai target penerimaan pajak di wilayah Nusa Tenggara.
Kanwil DJP Nusa Tenggara mencatat, hingga awal Oktober 2025 penerimaan pajak di NTB dan NTT mencapai Rp3,487 triliun atau 51,31% dari target tahunan Rp6,79 triliun. Dari jumlah tersebut, sektor administrasi pemerintahan menjadi penyumbang terbesar dengan Rp826,45 miliar (43,83%). Kontributor berikutnya adalah perdagangan Rp297,50 miliar (15,78%), jasa keuangan Rp162,47 miliar (8,62%), jasa perawatan dan tenaga kerja Rp114,53 miliar (6,07%), serta akomodasi dan makan minum Rp87,64 miliar (4,65%). Sektor lainnya menyumbang Rp397,13 miliar atau 21,06% dari total penerimaan.
Samon menjelaskan dominasi kontribusi sektor pemerintahan merupakan pola yang umum terjadi setiap tahun, terutama menjelang akhir tahun anggaran ketika pembayaran proyek dan belanja pemerintah meningkat di triwulan terakhir. Atas dasar itu, ia menyatakan optimisme bahwa target penerimaan masih dapat dikejar.
Meski demikian, Samon mengakui terdapat potensi perlambatan akibat kebijakan efisiensi proyek pemerintah tahun ini. Ia menilai berkurangnya pelaksanaan proyek di NTB dan NTT serta efisiensi anggaran dapat memengaruhi penerimaan pajak. Karena itu, pihaknya mendorong investasi swasta agar perekonomian tetap bergerak.
Samon juga menyinggung tantangan lain berupa pertumbuhan ekonomi NTB yang sempat tercatat minus. Menurutnya, kondisi tersebut berkaitan dengan dominasi sektor tambang yang bersifat fluktuatif. Ia menilai sektor lain, seperti pertanian, dapat menjadi penopang utama. Samon menyebut sektor pertanian, termasuk komoditas unggulan seperti tembakau di Lombok, memiliki potensi untuk mendukung pergerakan ekonomi dan penerimaan pajak.
