Dewan Rakyat Provinsi (DPRD) Bac Ninh menyetujui secara bulat agenda Sidang (khusus) ke-3 serta sidang reguler pertengahan tahun 2026. Sejumlah pejabat hadir dalam konferensi terkait, antara lain Wakil Ketua DPRD Provinsi Lam Thi Huong Thanh; Wakil Ketua Delegasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Bac Ninh Tran Thi Van; Wakil Ketua Komite Rakyat Provinsi Ngo Tan Phuong; serta para pemimpin Komite Front Persatuan Nasional Provinsi, Pengadilan Rakyat Provinsi, Kejaksaan Rakyat Provinsi, dan komite-komite DPRD provinsi.
Sidang (khusus) ke-3 DPRD Provinsi Bac Ninh periode ke-20 dijadwalkan berlangsung pada sore hari, 9 Juni 2026. Dalam sidang ini, DPRD diproyeksikan mempertimbangkan dan mengesahkan 13 resolusi penting yang berfokus pada investasi publik, keuangan dan anggaran, perencanaan, serta kesejahteraan sosial.
Sejumlah rancangan resolusi yang akan dibahas mencakup penambahan daftar dan penyesuaian rencana investasi publik 2026; penambahan dan alokasi rencana modal investasi publik secara terperinci; perpanjangan periode pelaksanaan dan pencairan modal investasi publik dari anggaran pemerintah pusat dari 2025 menjadi 2026; penambahan modal dasar untuk Dana Pengembangan Lahan Provinsi Bac Ninh; alokasi modal persiapan investasi dalam rencana investasi publik 2026; serta penyesuaian Perencanaan Provinsi Bac Ninh periode 2021–2030 dengan visi hingga 2050.
Sementara itu, sidang reguler pertengahan tahun DPRD Provinsi Bac Ninh tahun 2026 dijadwalkan berlangsung selama 1,5 hari, mulai 15 Juli 2026 hingga pagi hari 16 Juli 2026 di Pusat Konferensi Provinsi (Lapangan 3/2).
Dalam sidang reguler tersebut, DPRD akan mendengarkan laporan pelaksanaan rencana pembangunan sosial-ekonomi enam bulan pertama tahun ini, beserta tugas dan solusi untuk enam bulan terakhir 2026. Agenda juga mencakup laporan pencegahan dan pengendalian kejahatan serta pelanggaran hukum; penerimaan dan penanganan pengaduan serta kecaman warga; laporan verifikasi dari komite-komite DPRD provinsi; dan pemberitahuan dari Komite Front Tanah Air Provinsi mengenai pendapat serta rekomendasi pemilih dan masyarakat.
Para delegasi DPRD akan membahas situasi pembangunan sosial-ekonomi dan rancangan resolusi yang diajukan. Ketua Komite Rakyat Provinsi dijadwalkan menyampaikan penjelasan tambahan terkait isu-isu yang menjadi perhatian delegasi serta solusi pelaksanaan tugas pembangunan sosial-ekonomi pada paruh kedua 2026.
Sidang reguler pertengahan tahun ini diperkirakan mempertimbangkan dan mengesahkan 38 resolusi di berbagai bidang. Di antaranya resolusi mengenai tugas pembangunan sosial-ekonomi enam bulan terakhir tahun ini; dukungan bagi usaha kecil dan menengah; dukungan pengembangan pendidikan swasta; pengembangan industri teknologi digital; serta ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. DPRD juga akan membahas sejumlah resolusi terkait pengelolaan keuangan dan anggaran, perlindungan lingkungan, perawatan kesehatan bagi pejabat, harga layanan pemeriksaan dan pengobatan medis, serta peraturan internal dan prosedur kerja DPRD Provinsi Bac Ninh ke-20 periode 2026–2031.
Menutup konferensi, Wakil Ketua Tetap DPRD Provinsi Tran Thi Hang menekankan bahwa Sidang ke-3 memuat banyak materi penting terkait investasi publik, perencanaan, pembangunan perumahan, serta mekanisme dan kebijakan untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan sosial-ekonomi provinsi. Ia meminta Komite Rakyat Provinsi mengarahkan lembaga-lembaga khusus dan kantor Komite Rakyat Provinsi agar berkoordinasi erat dengan Kantor Komite Partai Provinsi, Kantor Delegasi Majelis Nasional, dan DPRD provinsi guna meminta masukan, menyelesaikan berkas dan dokumen, serta menyerahkan dokumen kepada komite-komite DPRD untuk proses verifikasi sesuai jadwal.
Untuk sidang reguler pertengahan tahun 2026, Tran Thi Hang juga meminta Komite Rakyat Provinsi melakukan peninjauan menyeluruh terhadap seluruh agenda yang akan dibahas, memastikan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kebutuhan praktis, dan situasi pembangunan sosial-ekonomi. Ia turut menekankan perlunya koordinasi sejak tahap awal penyusunan materi, serta penyediaan informasi dan dokumen secara proaktif guna mendukung proses peninjauan, sekaligus meminimalkan keterlambatan pengiriman dokumen dan penambahan materi di luar agenda yang dapat memengaruhi kualitas penelaahan dan persiapan sidang.
